oleh

Amanat Agung Otsus Papua yang Terabaikan

-OPINI-268 views

Oleh : Paskalis Kossay

Pemberian Otonomi Okhusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembanginan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan provinsi lain di Indonesia.

Paskalis Kossay

Filosofi dasar sebagaimana dimaksud diatas kemudian diatur secara khusus dan tegas setiap pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 seperti tertera dibawah ini :

  1. Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah dalam bentuk lagu dan bendera sebagai simbol kultural (Pasal 2) tetapi bukan sebagai lambang kedaulatan.
  2. Provinsi Papua memiliki semua kewenangan dalam pemerintahan , kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan dengan kekhususan (Pasal 4).
  3. DPR Papua (DPRP) berjumlah satu seperempat kali, keanggotaannya ada yang dipilih dan diangkat ditetapkan secara nasional (Pasal 6).
  4. Gubernur dan wakil Gubernur adalah orang asli Papua (Pasal 12).
  5. Selain DPRP dan Gubernur dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) keanggotaannya terdiri dari orang asli Papua mewakili unsur masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga (Pasal 19).
  6. Provinsi Papua dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah (Pasal 27).
  7. Rekrutmen politik untuk partai politik memprioritaskan untuk orang asli Papua (Pasal 28).
  8. Dimiliki dua jenis peraturan daerah untuk menterjemahkan amanat UU NO 21/2001, yaitu Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang ditetapkan Gubernur dan DPRP dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang penetapannya melalui persetujuan MRP (Pasal 29).
  9. Papua menerima tambahan pembiayaan dalam bentuk 70 – 80 prosen pendapatan dari bagi hasil minyak dan gas, selain itu tambahan dana untuk pelaksanaan Otsus sebesar 2 prosen setara plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, dan dana untuk pembangunan infrastruktur (Pasal 34).
  10. Pengalokasian dana sebesar 30 prosen untuk pendidikan dan 15 prosen untuk kesehatan (Pasal 36).
  11. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam eksploitasi sumber daya alam (Pasal 38 dan 43).
  12. Pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, dan menyelesaikan perbedaan pendapat soal sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia (Pasal 45 dan 46 ).
  13. Perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan (Pasal 47).
  14. Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua dengan persetujuan Gubernur Papua (Pasal 48).
  15. Pendidikan Kepolisian di Papua memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat papua (Pasal 49).
  16. Peradilan adat diakui dan diberdayakannya (Pasal 51).
  17. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan dengan persetujuan Gubernur Papua(Pasal 52 ).
  18. Pendidikan di Papua bermutu dengan beban rakyat serendah-rendahnya (Pasal 56 ).
  19. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar disemua jenjang pendidikan (Pasal 58 ).
  20. Pelayanan kesehatan bermutu dengan beban rakyat serendah-rendahnya (Pasal 59).
  21. Kebijakan Kependudukan dalam bentuk kebijakan afirmatif untuk mempercepat partisipasi penduduk asli Papua di semua sektor pembangunan, termasuk dalam bentuk orang-orang asli Papua memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk memperoleh pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan (Pasal 61 dan 62).
  22. Transmigrasi nasional tidak diberlakukan di Papua kecuali atas persetujuan Gubernur (Pasal 67)
  23. Pembentukan Provinsi-Provinsi di Provinsi Papua harus melalui persetujuan MRP (Pasal 76).

Sumber : Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua didalam NKRI ( JP Solossa, 2005 :86 ).

Begitu idealnya kekhususan amanat Otonomi Khusus Papua yang diarahkan untuk orang Papua, namun dalam tataran pelaksanannya justru menimbulkan kontraproduktif soal persepsi dan konsistensi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tetap dirugikan rakyat papua.

Banyak hal yang menimbulkan kontroversi kebijakan negara yang mengamputasi efektivitas percepatan pelaksanaan amanat Otsus lantas menimbulkan konflik hukum maupun konflik fisik di tengah masyarakat. Akibatnya mengganggu pelaksanaan Otonomi Khusus yang akhirnya berjalan terseok-seok di tengah tuntutan perubahan kemajuan Papua.

Melihat ketidak konsistenan pelaksanaan amanat Otonomi Khusus ini maka sejak tahun 2005 rakyat Papua sudah menunjukkan sikap penolakan pemberlakuan otonomi khusus Papua.

Dalam 5 tahun kemudian sejak 2010 Majelis Rakyat Papua (MRP) mengundang seluruh komponen masyarakat Papua melakukan evaluasi pelaksanaan Otsus. Hasilnya seluruh komponen rakyat Papua menyatakan menolak pemberlakuan Otonomi Khusus. Didesak MRP untuk dikembalikan Otsus kepada pemerintah pusat.

Sikap penolakan ini terus bergulir selama pemberlakuan otonomi khusus ini, baik di dalsm forum resmi maupun di luar forum. Namun pemerintah tidak pernah mengevaluasi secara bijak untuk memperbaiki kinerja dan komitmennya dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Sebaliknya pemerintah merespon dengan memunculkan kebijakan lain dalam bentuk Inpres dan Perpres yang orientasinya bertentangan dengan fakta masalah di lapangan.

Semua kebijakan baru itu bertujuan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan Otsus supaya menyentuh kebutuhan rakyat. Namun dalam praktek implementasi selalu menimbulkan tumpang tindih, sehingga dirasakan tidak ada manfaat bagi kemajuan orang Papua.

Sudah 20 tahun pelaksanaan otsus ini,  masalah krusial tetap terpelihara seperti bisul dalam “badan otonomi khusus”. Pemerintah tetap tidak paham resep apa yang tepat untuk menyembuhkan bisul tersebut. Karena ketidakpahaman itu, terus mendorong kebijakan yang salah yang merugikan orang Papua.

Oleh karena itu wajar saja kalau orang Papua sekarang mulai bersuara keras menolak Otsus jilid II. Suara-suara penolakan Otsus jilid II mulai kencang disuarakan oleh orang Papua. Hal ini menunjukan suatu indikasi kuat bahwa manfaat otonomi khusus itu belum dirasakan rakyat Papua. Karena itu rakyat punya hak untuk bersuara.

Pemerintah hendaknya mendengar dengan baik suara-suara rakyat yang berkembang saat ini. Disikapi dengan bijak dengan langkah yang demokratis. Buka ruang dialog dengan rakyat supaya didengar apa maunya rakyat bukan maunya elit atau maunya kelompok yang sengaja dikondisikan.

Paskalis Kossay, Politisi dan Intelektual Papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed