oleh

Analisa Kebijakan Pemprov Papua Tentang PSDD Dalam Penanganan Covid-19 (Bagian Kedua)

-OPINI-336 views

Oleh : Goklian Paraduan Haposan

Mahasiswa S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS)  Universitas Indonesia Depok – Jawa Barat

Kebijakan kesehatan merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu pada sebuah masyarakat. Kepentingan kebijakan kesehatan menjadi bagian penting dalam kebijakan publik semakin dirasakan kemendesakannya karena karakteristik khas yang ada pada bidang kesehatan tersebut sangatlah kompleks, melibatkan hajat hidup orang banyak serta berbagai kepentingan masyarakat banyak dan ketidakpastian kondisi sakit. [1]

Goklian Paraduan Haposan

Sebuah kebijakan kesehatan senantiasa merujuk pada segitiga kebijakan, yakni : actor, konten, konteks dan proses. Aktor adalah istilah yang dipakai untuk merujuk ke individu, organisasi atau bahkan negara beserta Tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan. Konten adalah substansi dari suatu kebijakan yang memperinci bagian-bagian dalam kebijakan itu. Konteks merupakan factor-faktor sistematis untuk politik, ekonomi, social atau budaya yang memengaruhi kebijakan kesehatan itu. Proses adalah cara mengawali kebijakan, mengembang atau menyusun kebijakan, bernegosiasi, mengkomunikasikan , melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.[2]

Ada empat komponen yang terdapat pada sebuah kebijakan, yakni : (1) actor (pelaku), istilah sementara yang digunakan untuk merujuk ke individu, organisasi atau bahkan negara, beserta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan, (2) konten, yakni substansi dari suatu kebijakan yang memperinci bagian-bagian dalam kebijakan,  (3) konteks adalah factor-faktor sistematis-politik, ekonomi, social atau budaya, baik nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan (4) proses ialah cara mengawali kebijakan, mengembang atau menyusun kebijakan, bernegosiasi, mengkomunikasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.[3]

Bagian ini akan memaparkan analisis terhadap kebijakan kesehatan PemProv Papua terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua serta status Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD). Model yang diterapkan dalam proses analisis kebijakan kesehatan ini adalah segitiga kebijakan.

1.Aktor 

a. Para Pemeran Serta Kebijakan

Aktor atau pelaku dapat dipakai untuk menunjukkan individu, suatu organisasi, atau bahkan suatu negara/pemerintah  Aktor-aktor Perumusan Kebijakan Kesehatan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), dalan rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni : (1) pemeran serta resmi, adalah agen-agen pemerintah yang memiliki kekuasaan secara sah serta diakui konstitusi yang mengikat, dan (2) pemeran serta tidak resmi, yakni kelompok yang tidak mempunyai otoritas yang sah, seperti  kelompok-kelompok kepentingan tertentu dan warga negara personal/individu.[4]

Berdasarkan rujukan Budi Winarno di atas, maka  actor pemeran serta resmi yang berperan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama Kebijakan Kesehatan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), Provinsi Papua dalan rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua (terlampir), adalah :

  • Aktor pemeran serta resmi, yakni : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), yang terdiri dari : Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRP dan MRP, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan TNI.
  • Aktor pemeran serta tidak resmi, yakni :
  • Perwakilan akademisi : Rektor Universitas Cenderawasih Papua
  • Perwakilan swasta : Pimpinan Bank, Pimpinan Angkasapura/Bandara, Pimpinan Pelindo/Pelabuhan,
  • Perwakilan Tokoh Agama : Ketua FKUB Papua

b. Peran Aktor dalam Penyusunan Kebijakan

(1) Aktor Pemeran Serta Resmi : Forkompinda

Proses berjalannya sebuah kebijakan mulai dari proses penyusunan/perumusan hingga pelaksanaan melibatkan berbagai pihak terutama tatkala kebijakan itu diterapkan dan diimplementasikan. Kebijakan yang ada mesti mendapatkan kerelaan dan dukungan penuh dari berbagai pihak terutama masyarakat, karena bila tidak melibatkan serta memperoleh dukungan masyarakat maka tujuan kebijakan bukan lagi kembali ke masyarakat melainkan kepada pihak-pihak tertentu.

Dalam proses tahapan Kebijakan Kesehatan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) ketika isu Covid-19 ditemukan di Indonesia, Forkompinda Papua segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Infeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) di Provinsi Papua (tanggal 6 Maret 2020). Sebelas hari kemudian tepatnya tanggal 17 Maret 2020, Forkompinda Papua menetapkan status siaga darurat.

Pemeriksaan darah lengkap dengan menggunakan alat Sysmex ini merupakan pemeriksaan awal untuk diagnosis COVID-19 di rumah sakit. (Foto : Ist)

Proses tersebut terjadi begitu cepat, tanpa adanya sosialisasi yang cukup terhadap warga masyarakat. Status siaga darurat ini, juga membuat Forkompinda mengeluarkan kebijakn lanjutan pada tanggal 30 Maret 2020, berupa penutupan bandara dan pelabuhan untuk menutup masuk-keluarnya orang-orang dari dan ke wilayah Papua. Seminggu berikutnya, tanggal 8 April 2020, Forkompinda mengumumkan peningkatan Status Siaga Darurat Pengendalian Covid 19 Provinsi Papua menjadi Status Tanggap Darurat. Kebijakan ini terus diperbaharui dan diperpanjang karena jumlah pasien Covid-19 di Papua tidak berkurang tetapi  malah naik secara drastis.

Perjalanan kebijakan kesehatan ini memperlihatkan bahwa peran Forkompinda Papua amatlah dominan dan kuat. Namun peran dan keterlibatan dari masyarakat, sangatlah lemah. Ini terbukti dari ketidakhadiran perwakilan masyarakat pada saat proses pembicaraan dan kesepakatan bersama itu berlangsung, memperlihatkan marginalisasi peran dan keterlibatan masyarakat. Tidaklah heran bahwa meski ada kebijakan dari PemProv, perilaku dan sikap hidup masyarakat sehari-hari untuk memutus mata rantai penyakit Covid-19, kurang diindahkan secara baik.

(2) Aktor Pemeran Tidak Resmi 

Proses lahirnya kebijakan kesehatan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) dalan rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua, actor pemeran tidak resmi yang hadir adalah  (1) Rektor Universitas Cenderawasih Papua, (2) Pimpinan Bank, Pimpinan Angkasapura/Bandara, Pimpinan Pelindo/Pelabuhan, (3) Tokoh Agama : Ketua FKUB Papua.

Aktor-aktor pemeran tidak resmi yang hadir dalam proses lahirnya kebijakan kesehatan PSDD Covid-19 di Papua, belumlah representative mewakili unsur masyarakat. Di sisi lain, kehadiran actor pemeran tidak resmi dalam proses lahirnya kebijakan itu, pun tidak mempunyai pengaruh yang dominan. Dalam tataran proses penyusunan kebijakan kesehatan, masyarakat secara representative mestilah hadir dan dilibatkan.  Masyarakat wajib dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunannya dan bukan malah dimarginalkan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab VI tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pasal 139 ayat 1 menyebutkan bahwa : “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan peraturan daerah yang bersangukutan”. Bila melihat penerapannya dalam proses munculnya kebijakan kesehatan PSDD dalam penangan Covid-19 di Papua, kiranya masyarakat tidak dilibatkan dalam setiap proses dan tahapannya. Peran masyarakat amat semu dan hanya menjadi “penonton” dari proses kebijakan tersebut.

2. Konten

Kebijakan kesehatan PemProv Papua berisi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua serta status Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD). Bila melihat proses perjalanan dan tahapan kebijakan kesehatan yang dikeluarkan PemProv Papua di atas, beberapa kontennya meliputi : (1) pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Infeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, (2) penetapan Papua sebagai siaga darurat, (3) penetapan PSDD (Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat), (4) peningkatan Status Siaga Darurat Pengendalian Covid-19 Provinsi Papua menjadi Status Tanggap Darurat.

Bila melihat konten kebijakan kesehatan di atas, terlihat bahwa ada beberapa konten yang cocok dengan situasi yang dihadapi. Pembentukan Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan infeksi, merupakan salah satu sikap tepat dalam penanganan Covid-19 secara tersistematis, terukur, terkordinasi dan terencana.

Penetapan status siaga darurat dan siaga tanggap darurat tidaklah relevan dengan situasi saat ini, karena definisi bencana saat ini adalah bencana non alam dan bukan bencana alam sebagaimana diatur dalam Perpu 23/1959. Artinya, sebagian besar kebijakan kesehatan yang dikeluarkan tersebut, tidaklah relevan kontennya terhadap situasi yang dihadapi. Implikasinya, proses implementasi dan cara penanganannya tidak sesuai dengan tujuan kebijakan kesehatan yang mau dicapai.

Di sisi lain, Pembatasan Sosial Diperlus dan Diperketat (PSDD), merupakan konten yang tepat untuk tidak menambah luas penyebaran Covid-19 di Papua. Namun kebijakan PSDD ini, tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan penanganan kerumunan atau keramaian yang terjadi di dalam wilayah Papua, seperti: pasar-pasar dan mal-mal. Di satu sisi, rumah-rumah ibadah ditutup namun pasar dan mal malah dibuka sehingga tetap menimbulkan keramaian atau kerumunan massa yang menjadi sumber utama penyebaran Covid-19.

3.Konteks 

David Easton berpendapat bahwa pembentukan kebijakan tidak bisa lepas dari lingkungannya, karena bila terpisah maka pertimbangan kebijakan tidak memadai.[5]  Ada berbagai factor kontekstual lahirnya kebijakan kesehatan Covid-19 di Tanah Papua, yakni :[6]

a). Faktor situasional adalah situasi yang khusus dan tidak permanen serta mempunyai dampak untuk lahirnya kebijakan. Faktor situasional keluarnya kebijakan kesehatan di Tanah Papua oleh PemProv Papua itu adalah Pandemi Covid-19. Faktor situasional ini, juga terjadi pada daerah-daerah lainnya di Indonesia.

b). Faktor Struktural untuk wilayah Papua adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana kesehatan. Adanya Pandemi Covid-19 dengan keterbatasan SDM dan sarana serta prasarana kesehatan di Tanah Papua, menjadi landasan PempProv Papua untuk melakukan pembatasan orang masuk dan keluar Papua, dengan penutupan bandara serta pelabuhan. Selain itu, situasi geografis Papua yang berat karena transportasi umumnya didominasi oleh pesawat, mempengaruhi kebijakan yang diambil, yakni penetapan PSDD dan siaga darurat.

Area kerja PT Freeport -Tembagapura

c) Faktor budaya. Dalam budaya Papua, pemimpin yang terpilih secara sah pada umumnya diakui legitimasinya. Paham ini amatlah dominan di tengah masyarakat Papua. Oleh karena itu, tatkala Kepala Daerah Provinsi Papua mengambil keputusan PSDD dengan menutup bandara dan Pelabuhan, selain menunjukkan identitasnya sebagai “Kepala Suku” untuk hidup dan kebaikan masyarakat Papua, masyarakat Papua sendiri juga mengakui dan menerimanya.

d) Aspek Sosial yang mempengaruhi kebijakan kesehatan Covid-19 di Provinsi Papua adalah supaya kesejahteraan dan kehidupan masyarakat tetap terjaga secara aman dan nyaman. Papua yang berada di ujung Timur Indonesia, seringkali tidak terpengaruh banyak dengan situasi social di wilayah Barat Indonesia. Sebagai contoh, Ketika Bahan Bakar Minyak naik yang menimbulkan berbagai gejolak di hampir seluruh wilayah Indonesia, Papua tidaklah terpengaruh dengan kenaikan harga tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan biaya hidup di Papua cukup tinggi, sehingga Ketika ada kenaikan dan tingginya harga komoditas masyarakat, Papua tidak bergejolak asalkan barangnya ada dan mudah untuk diperoleh. Kiranya aspek social ini pulalah yang melatarbelakangi PemProv Papua membuat kebijakan kesehatan demikian.

e) Aspek politik keluarnya kebijakan kesehatan Covid-19 di Papua adalah proses legitimasi kebijakan kesehatan sebagai sebuah solusi atas situasi penyebaran Covid-19 yang sedang melanda seluruh daerah di Indonesia. Status Papua sebagai Provinsi yang diberi Otonomi Khusus, juga melatar belakangi lahirnya kebijakan yang ada. Undang-undang Otonomi Khusus yang memberikan keistimewaan bagi Papua membuat sebuah kebijakan, kiranya berpengaruh pada kecepatan PemProv dalam mengambil keputusan status penanganan Covid-19 tanpa berkordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan demikian,, legitimasi politik terhadap otoritas PemProv Papua lebih diakui melalui keluarnya kebijakan tersebut. Kebijakan kesehatan yang dibuat, didasarkan juga pada kajian keuntungan politik para aktornya dan kekhususan Provinsi Papua.

f) Dari aspek ekonomi, para pelaku usaha pada dasarnya dirugikan dengan kebijakan ini. Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat yang membuat unit bisnis dan perekonomian tutup, menimbulkan kerugian ekonomi pada banyak pihak. Berdasarkan data yang ada, dampak Covid-19 khususnya di ibukota Provinsi Papua yakni Kota Jayapura adalah dirumahkannya sebanyak 1830 karyawan dari pekerjaannya.[7] Sepantasnya kerugian para pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak ekonomi atas kebijakan ini, segera memberikan reaksi dan atau PemProv Papua sendiri dapat melindungi kepentingan mereka.

4. Proses 

Tahapan pertama dalam proses perubahan dan penerapan kebijakan kesehatan adalah  mengidentifikasi masalah atau penentuan agenda. Pada bagian ini, penulis akan membahasnya berdasarkan teori Hall.[8]  Model Hall menekankan tiga aspek pada penentuan agenda, yakni : keabsahan, kelayakan dan dukungan. Keabsahan adalah hal yang membuat pemerintah berkewajiban untuk turut terlibat agar terciptanya ketertiban masyarakat dan terhindarnya negara dari ancaman. Kelayakan adalah pengetahuan teknis dan teoritis umum, sumber daya, ketersediaan staf ahli, kemampuan administrasi dan keberadaan infrastruktur.  Dukungan masyarakat terhadap pokok persoalan, menjadi hal penentu diterapkannya sebuah kebijakan.

Bagi Hall, jika sebuah pokok persoalan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi (pemerintah dianggap berhak untuk turut campur tangan), dan tingkat kelayakan yang tinggi (adanya sumber daya, staf, infrastruktur yang memadai) dan dukungan yang besar (kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung) maka pokok persoalan tersebut masuk dalam agenda untuk dibuat menjadi kebijakan.

Merujuk pada model Hall di atas, maka berdasarkan proses perubahan dan penerapan kebijakan kesehatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua seperti yang telah diuraikan di atas, persoalan yang mau diatasi adalah penyebaran Covid-19 di Tanah Papua. Covid-19 menjadi area keabsahan PemProv Papua untuk menekan kebebasan pribadi dan membatasi kebiasaan dan waktu beraktivitas masyarakat demi terputusnya penularan Covid-19 agar tidak terjadi situasi yang lebih parah. Pemerintan Provinsi Papua merasa bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya di Papua terhindar dari Covid-19.

Perubahan yang ada di Provinsi Papua, layak diberlakukan karena secara nasional menjadi perhatian dan kebijakan secara menyeluruh. Pengesahannya menjadi lebih layak karena tidak membutuhkan proses parlementer yang panjang. Namun bila dilihat dari situasi geografis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada, maka Provinsi Papua mempunyai masalah kelayakan dalam penerapan kebijakan penanggulangan Covid-19. Letak geografis Papua yang sulit, sumber dana yang terbatas dan SDM yang kurang, serta fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai kiranya menjadi indicator dari  masalah kelayakan.

Dukungan juga mudah diperoleh karena para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua sependapat dengan situasi tersebut. Para stakeholder itu, sebagian besar hadir dalam pertemuan bersama sebelum membuat kebijakan yang ada.

Dalam penyusunan Kebijakan Kesehatan Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi memulai dengan pertemuan bersama Forkompinda. Sehabis pertemuan, Gubernur/Wakil Gubernur langsung mengadakan jumpa pers serta membacakan hasil keputusan pertemuan dan sehari sesudahnya langsung menjadikannya sebagai sebuah. Keputusan serta mengedarkan keputusan tersebut melalui Surat Edaran agar segera dilaksanakan. Apalagi jangka waktu kebijakan yang satu ke kebijakan lainnya tidak lebih dari 14-an hari, sehingga proses sosialisasi dan implementasi kebijakan yang satu kepada masyarakat Papua belum tersampaikan secara baik dan benar, sudah muncul kebijakan baru lainnya. Apalagi kondisi alam dan geografis serta sarana komunikasinya masih terbatas, semakin mempersulit terinformasikannya kebijakan ini ke tengah-tengah masyarakat.  (Bersambung )

 

[1]Dumilah Ayuningtyas,  Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)

[2]Buse, Kent, Nicholas Mays and Gill Walt, Making Health Policy. (England : Open University Press, 2005)

[3]Walt G dan Gilson L, Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis. (London : Health Policy and Planning 9, 1994).

[4]Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. (Yogyakarta : CAPS, 2012)

[5]Budi Winarno, Ibid.

[6]Bagian ini menggunakan teori Leichter. Leichter H, A Comparative Approach to Policy Analysis: Health Care Policy in Four Nation. (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

[7]Richard, “Dampak Covid-19, 1830 Karyawan di Jayapura, Dirumahkan”, diakses dari http://lintaspapua.com/2020/06/08/dampak-covid-19-1830-karyawan-di-jayapura-dirumahkan/, tanggal 9 Juni 2020, jam 12.21 Wit.

[8]Hall P, Land H, Parker R dan Webb A., Change, Choice and Conflict in Social Policy. (London : Heinermann, 1975).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed