oleh

Analisa Kebijakan Pemprov Papua Tentang PSDD Dalam Penanganan Covid-19 (Bagian Ketiga-Habis)

-OPINI-252 views

Oleh : Goklian Paraduan Haposan

Mahasiswa S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS)  Universitas Indonesia Depok – Jawa Barat

 

Penyusunan Kebijakan Kesehatan Pemerintah Provinsi Papua tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua serta status Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) melibatkan berbagai faktor: aktor, konten, konteks dan proses, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian kedua tulisan ini sebelumnya.

Aktor yang terlibat adalah pemeran serta resmi (Forkompinda : Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRP dan MRP, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan TNI) dan aktor pemeran serta tidak resmi : Rektor Universitas Cenderawasih Papua, Pimpinan Bank, Pimpinan Angkasapura/Bandara, Pimpinan Pelindo/Pelabuhan, Ketua FKUB Papua. Keterwakilan masyarakat dalam arti luas kiranya tidak terpenuhi.

Goklian Paraduan Haposan

Konten berisi tentang : (1) kondisi terkini infeksi Covid-19, (2) up date perkembangan penanganan Covid yang telah dilakukan dan dampaknya, (3) dasar hukum keluarnya kebijakan kesehatan tersebut serta keputusan-keputusan yang menjadi ketentuan untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Konteks Kebijakannya antara lain konteks budaya, sosial, politik, ekonomi dan hukum.

Sedangkan prosesnya hanya berlangsung satu hari saja dan kemudian terciptalah kebijakan tersebut. Selain itu, pola kebijakan kesehatan PemProv Papua dalam penanganan Covid-19 itu bersifat Top Down.

Prosesnya dimulai dari keputusan Forkompinda atau pimpinan pemerintah daerah setempat, dengan actor utama yang berperan adalah kepala pemerintahan. Prosesnya bersifat rasional, yakni mulai dari identifikasi masalah di tingkat Forkompinda hingga diimplemetnasikan ke bawah.

Dari beberapa paparan di atas, dari kacamata hukum, kebijakan-kebijakan kesehatan yang telah dibuat oleh Pemprov Papua dalam penanganan Covid-19 sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Istilah Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), adalah istilah yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak memiliki rujukan hukum apapun. Kendati dalam perumusan kebijakan yang ada, PemProv merujuk pada Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua pasal 59 ayat 2 tentang kesehatan, namun korelasinya tidaklah ada.

Pembatasan yang dilakukan oleh PemProv dengan tiadanya payung hukum yang kuat, sesungguhnya juga menjadi celah bagi masyarakat untuk “membangkang”. Kebijakan PemProv atau peraturan Gubernur dan Surat Edaran Gubernur adalah peraturan kebijakan dan bukan aturan yang sifatnya mengatur umum.

Surat Edaran secara hukum tidak memiliki sanksi karena tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan dan sifatnya administrative. Begitu pula dengan Pergub, tidaklah bisa membatasi masyarakat (rakyat) kecuali peraturan daerah yang masuk dalam hirarki perundang-undangan.

Proses kebijakan kesehatan yang dikeluarkan, juga tidak melewati tahapan pembicaraan dengan masyarakat melalui wakilnya di DPRP. Bila PemProv berbicara dengan wakil masyarakat/rakyat di DPR, maka yang dibicarakan adalah Perda dan bukan Surat Edaran Gubernur. Untuk konteks Papua yang memiliki Otsus, maka sepantasnya kebijakan yang dikeluarkan adalah Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi).

Dalam implementasi Kebijakan kesehatan PemProv Papua melalui Surat Edarannya, fokus yang terjadi di lapangan adalah bukan pada penangaan wabah Covid-19, melainkan pada belanja Sembilan bahan Pokok (Sembako). Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Edoardus Kaize, SS. Menurutnya, implementasi kebijakan dan Surat Edaran Gubernur bukanlah pada penanganan wabah, sehingga hal yang diurus bukan penanganan penyakitnya; melainkan pengadaan sembako yang menghabiskan milayaran rupiah.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan di puskesmas-puskesmas dalam penanganan Covid-19 sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 menjadi fokus yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari paparan di atas, khususnya analisis dan evaluasi kebijakan, ditemukan beberapa hal yang menjadi kelemahan kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh PemProv Papua dalam penanganan Covid-19 di Papua dan status PSDD. Beberapa hal yang dapat disebutkan terkait hal itu, adalah:

a) Masyarakat yang merupakan salah satu aktor utama dalam lahirnya sebuah kebijakan tidak dilibatkan secara maksimal. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan ini, menjadi kendala utama dalam mendukung implementasi kebijakan itu di tengah masyarakat.

b) Kebijakan Forkompinda yang menetapkan Papua sebagai siaga darurat dan meningkat menjadi status tanggap darurat serta Surat Edaran Gubernur yang melakukan PSDD dengan menutup Bandara dan Pelabuhan, merupakan kebijakan yang tidak mempunyai payung hukum yang jelas dan tegas.

Dalam hirarki Undang-undang, Surat Edaran secara hukum tidak memiliki sanksi sifatnya administrative. Begitu pula dengan Pergub, tidaklah bisa membatasi masyarakat (rakyat) kecuali menjadi sebuah peraturan daerah sehingga masuk dalam hirarki perundang-undangan.

Untuk memastikan keselamatan dan kualitas pemeriksaan PCR, penggunaan Biosafety Cabinet dalam setiap langkah kerja sangatlah penting.(Foto : Ist)

c) Konten dari kebijakan itu adalah Pandemi Covid-19 dengan konteks yang ada dan terjadi di sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya, actor utama proses lahirnya kebijakan itu, yakni Forkompinda Papua, malah lebih fokus pada pengadaan sembako dan tidak pada penanganan Covid-19 secara maksimal.

Hal ini ditegaskan sendiri secara jelas oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Edoardus Kaize, SS. Maka peningkatan kapatasitas dan kompetensi tenaga-tenaga kesehatan agar semakin paham tentang Covid-19, pemenuhan sarana dan prasarana serta alkes yang memadai di Puskesmas-puskesmas sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, semestinya menjadi fokus utamanya.

Paparan hasil analisis dan evaluasi kebijakan kesehatan yang dikeluarkan PemProv Papua melalui Peraturan Gubernur dan Surat Edaran di atas, menjadi alasan tidak tercapainya tujuan utama dari kebijakan itu, yakni pengurangan, penghentian dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Papua.

Sebaliknya, meski berbagai kebijakan kesehatan sudah dibuat oleh PemProv Papua, namun jumlah penderita positif Covid-19 di Papua malahan semakin bertambah banyak (lihat data per 8 Juni 2020 di atas).

Saran

Agar tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a) Kepada PemProv Papua disarankan agar hendaknya melibatkan masyarakat dalam arti luas pada saat proses awal pembuatan kebijakan hingga teknis implementasinya. Dengan demikian tujuan kebijakan akan mudah tercapai karena semua actor terlibat secara aktif.

b) PemProv juga disarankan supaya kebijakan yang dibuat haruslah mempunyai dasar atau payung hukum yang jelas dan kuat. Payung hukum dari sebuah kebijakan, menjadi dasar memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya.

c) Implementasi kebijakan sebaiknya pertama-tama berfokus pada kontennya, yakni penanganan Covid-19. Unsur-unsur lain, seperti pembagian sembako sebaiknya diperhatikan setelah fokus penanganan Covid-19 dilakukan secara massif.

Penutup

Sudah empat bulan Negara Indonesia termasuk Provinsi Papua terbelenggu dengan Pandemi Covid-19. Situasi tersebut memberikan berbagai dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat. Keinginan untuk segera keluar dari situasi yang ada dengan menjalani new normal, menjadi terasa sulit dengan naiknya jumlah penderita positif Covid-19.

Kecenderungan semakin meningkatnya para penderita positif Covid-19, memperlihatkan bahwa ada hal yang perlu dibenahi dalam penanganan Covid-19. Kesimpulan dan saran yang telah disampaikan penulis, kiranya menjadi salah satu aspek dalam proses penyempurnaan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Tanah Papua, agar bisa menuju new normal. (Habis)

Daftar Pustaka

Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2020. Provinsi Papua Dalam Angka 2020. Papua : BPS Provinsi Papua.

Baskara, Bimas. 2020. Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19. https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/. (1 Juni 2020).

Buse, Kent, Nicholas Mays and Gill Walt. 2005. Making Health Policy. England : Open University Press.
Hall P, Land H, Parker R dan Webb A. 1975. Change, Choice and Conflict in Social Policy. London : Heinermann.

Hartono, Soesanti Harini. 2020. WHO Resmi Nyatakan Covid -19 Sebagai Pandemi Global Setelah Menyebar ke 118 Negara. https://health.grid.id/read/352059111/who-resmi-nyatakan-covid-19-sebagai-pandemi-global-setelah-menyebar-ke-118-negara?page=all. (2 Juni 2020).

Kompas. 2020. Kasus Pertama di Papua, RSUD Merauke Rawat Dua Pasien Positif Covid-19. https://regional.kompas.com/read/2020/03/22/17071551/kasus-pertama-di-papua-rsud-merauke-rawat-dua-pasien-positif-covid-19. (2 Juni 2020).

Leichter H. 1979. A Comparative Approach to Policy Analysis: Health Care Policy in Four Nation. Cambridge: Cambridge University Press.

MYS. 2015. Surat Edaran “Kerikil” dalam Perundang-undangan. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undangan/. (8 Juni 2020).

Muhsidin. 2020. Upaya Papua untuk Mengantisipasi Covid-19. https://papua.antaranews.com/berita/530094/upaya-papua-untuk-mengantisipasi-covid-19. (3 Juni 2020).

Richard. 2020. Dampak Covid-19, 1830 Karyawan di Jayapura, Dirumahkan. http://lintaspapua.com/2020/06/08/dampak-covid-19-1830-karyawan-di-jayapura-dirumahkan/. (9 Juni 2020).

Rorohmana, DR. Basir. 2020. “Pergub dan Surat Edaran Tak Bisa Batasi Rakyat”. Dalam Harian Cenderawasih Pos, 4 Juni 2020. Jayapura.

Rosi P dan Wright S. 1970. Evaluation Research: an assessment of theory, practice and poitics. In Pllitt C Lewis L, Negro J dan Pattern J (eds) Public in Theory and Practice. London: Hodder and Stoughton.

Sabatier PA dan Mazmanian DA. 1979. The Condition of Effective Implementations: a guide to accomplishing policy objectives. London : Policy Analiysis 5.

Tiara. 2020. Jangan Sembako Yang Diutamakan, Tapi Fokus Tangani Wabah Covid-19. https://www.pasificpos.com/jangan-sembako-yang-diutamakan-tapi-fokus-tangani-wabah-covid-19/. (8 Juni 2020).

Walt G dan Gilson L. 1994. Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis. London : Health Policy and Planning 9.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed