oleh

#BlackLivesMatter: Quo Vadis Papua?

-OPINI-1.530 views

Insiden kekerasan aparat keamanan Minneapolis yang berujung pada tewasnya salah seorang warga Afro-American, George Floyd, berdampak luas. Aksi unjuk rasa damai yang awalnya dimulai hanya 300 orang kerabat dan keluarga yang menuntut keadilan bagi mendiang George Floyd membengkak menjadi ribuan pengunjuk rasa anarkis yang merusak, membakar dan menjarah Kota Minneapolis hingga meluas ke kota-kota besar lainnya di AS seperti  Atlanta, Los Angeles, Louisville, San Francisco dan Denver dengan mengangkat sentimen RASISME dan tagar #BlackLivesMatter.

Yaa, betul, (lagi-lagi) rasisme, kekerasan, penjarahan dan anarkisme menjadi “penumpang gelap’’ dalam kemurnian perjuangan menuntut keadilan dan persamaan. Black Lives Matter Foundation, Inc adalah organisasi global di AS, Inggris dan Kanada, yang didirikan pada tahun 2013 sebagai respon atas pembunuhan Trayvon Martin seorang remaja 17 tahun Afro-American oleh Zimmerman, pemuda berdarah campuran berusia 28 tahun. Zimmerman didakwa melakukan pembunuhan namun pengadilan AS memutuskan membebaskannya karena tidak memiliki cukup bukti. Bahkan setelah di-review oleh Departemen Kehakiman AS atas potensi adanya pelanggaran HAM, Zimmerman tetap bebas karena memang tidak ditemukan bukti yang menguatkan. Berangkat dari kejadian tersebut, Black Lives Matter Foundation didirikan dengan tujuan menghapus supremasi kulit putih dan membangun kekuatan lokal dalam komunitas kulit hitam untuk mencegah kekerasan yang dilakukan Negara maupun masyarakat biasa.

Di media sosial, tagar #BlackLivesMatter dalam waktu singkat menjadi viral, dengan lebih dari 11 juta memposting ulang (retweet) dan disukai lebih dari 35 juta orang di dunia.  Sementara itu, di Indonesia sendiri, #BlackLivesMatter belum terlalu popular dilihat dari hasil analisis drone emprit maupun twitter analytics dari 3000 tweets global terakhir, di Indonesia hanya terdeteksi 9 tweet yang menggunakan tagar tersebut, bahkan setelah diskusi online #BlackLivesMatter dan Papua yang digagas aktifis HAM Internasional Veronica Koman dan Forum Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) animo masyarakat relatif cukup rendah.

Bagi saya pribadi, perjuangan menuntut keadilan dan kemanusiaan adalah kewajiban setiap manusia yang layak untuk diperjuangkan hingga akhir hayat. Namun demikian dalam perjuangan tersebut kita akan selalu digiring ke dalam dua pilihan cara, yaitu cara ksatria atau pengecut, dimana keduanya akan menentukan value dari perjuangan itu sendiri. Cara ksatria akan memprioritaskan perjuangan terhadap “people and trust” (orang/masyarakat dan kepercayaan) sementara cara pengecut akan memprioritaskan kepada “business and profit”, apapun dilakukan demi mencapai tujuan, jika tidak tercapai setidaknya tidak mengalami kerugian.

Seperti halnya tagar #BlackLivesMatter, keluarga dan kerabat mendiang George Floyd berangkat dari kemurnian perjuangan menuntut keadilan, demi kemanusiaan dan komunitas kulit hitam AS lainnya agar peristiwa tragis yang dialami George Floyd tidak terulang kembali. Kepolosan perjuangan mereka dinodai dengan aksi-aksi anarkis para pengecut yang menjadi penumpang gelap demi keuntungan semata, andaikan tujuannya tercapai “para pengecut” ini akan tampil paling depan untuk meng-claim kemenangan dan jika tidak, mereka tetap memperoleh keuntungan dari hasil jarahannya.

Quo Vadis Papua?

Tak berbeda jauh dengan yang terjadi di AS, momentum peristiwa tragis George Floyd juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang menjadi “penumpang gelap” dengan topeng HAM dan keadilan, meskipun dengan cerita yang berbeda sembari dimirip-miripkan agar seolah-olah dekat dengan kejadian yang menimpa George Floyd. Kedua pilihan cara di atas, ksatria atau pengecut adalah pilihan sah dan legal, namun sekali lagi value dari sebuah perjuangan akan menentukan sustainable perjuangan yang berpondasi kepada kekuatan kepercayaan masyarakat.

Saya menyebut kondisi ini sebagai kemunafikan HAM. Disebut munafik karena tiga hal, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar dan jika dipercaya ia berkhianat. Tidak ada value dalam kondisi ini, hanya business and profit, memanfaatkan momentum apa saja demi keuntungan dengan mengabaikan moral code tidak saja sebagai bagian dari sebuah bangsa namun juga sebagai manusia. Dan ketika jatuh korban akibat aksi anarkisme yang dipicu oleh provokasi maupun agitasi para penumpang gelap ini seperti kejadian di Papua tahun lalu, maka merekalah yang pertama kali lari dan bersembunyi  lalu meninggalkan masyarakatnya bertumbangan satu persatu untuk menjadi korban. Dengan kondisi seperti ini, siapa yang dikhianati? Pastinya si pemberi kepercayaan yaitu Masyarakat Papua.

Rasisme dan diskriminasi terjadi dimana-mana dan sepanjang waktu, tidak hanya kepada masyarakat Papua namun juga masyarakat Indonesia lainnya, bukan hanya karena perbedaaan warna kulit namun juga karena status sosial, pendidikan hingga kesempatan. Rasisme saat ini tidak lebih buruk degan rasisme di masa lalu, hanya sekarang semuanya direkam dan didokumentasikan. Kejadian di AS hendaknya menjadi pelajaran berharga betapa mahal harga yang harus kita bayar jika kita dengan mudahnya terprovokasi oleh berbagai macam isu yang disebar orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memperjuangkan keadilan adalah keharusan, namun cara-cara pengecut seharusnya bukan menjadi pilihan. Membakar, merusak dan menjarah hasil kerja keras orang lain adalah pilihan paling pengecut. Di Papua kita sempat mengalami kondisi seperti di AS tahun lalu, dan kita semua tahu betapa mahal harga yang harus kita bayar karena itu semua, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang.

Salam,

Rafli Hasan
Columnist, Blogger and Urban Traveller

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed