oleh

Diduga Korupsi Dana BOS, Kepsek SMA N 3 Macang Pacar Dilaporkan ke Polisi

-BERITA-2.130 views

TIFFANEWS.COM-Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat, Rista Sihite,S.Pd dilaporkan ke Polisi atas dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan pemalsuan tandatangan terhadap penggunaan sejumlah anggaran tahun anggaran periode 2019-2020.

Kepsek SMA Negeri 3 Macang Pacar tersebut dilaporkan ke Polisi di Polsek  Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat oleh sejumlah guru-gurunya dengan nomor laporan polisi Lp/17/VI/2020/Sek tentang pemalsuan tandatangan dan tindak pidana korupsi yang terjadi tahun anggaran 2019 dan catur wulan 1 tahun anggaran 2020 di SMA Negeri 3 Macang Pacar.

Salah satu guru SMA Negeri 3 Macang Pacar, Vinsensius Verdi,S.Pd ketika berhasil dihubungi tiffanews.com mengaku, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Macang Pacar terindikasi meyalahgunakan wewenangnya dalam hal penggunaan anggaran dana BOS yang diperuntukkan demi kemajuan pendidikan.

Adapun pembayaran yang ia keluarkan melanggar juknis dan juklak BOS yang telah diatur oleh menteri pendidikan. Selain itu, ada juga penggunaan anggaran fiktif yang ia buat dalam laporan SPJnya tidak jelas pemanfaatanya.

“Kasus ini sudah lama terjadi, dimana ada pemalsuan tandatangan dan tindak pidana korupsi yang terjadi tahun anggaran 2019 dan catur wulan 1 tahun anggaran 2020 di SMA Negeri 3 Macang Pacar,”ungkap Verdi.

Kata Verdi, atas tindakan Kapseknya tersebut, maka sejumlah guru-guru yang ada di SMAN 3 Macang Pacar melaporkannya ke pihak Kepolisian Macang Pacar Manggarai Barat pada tanggal 18 Juni 2020 lalu.

“Jadi dalam laporan polisi tersebut kami juga melampirkan sejumlah barang bukti diantaranya adanya dugaan pemalsuan tandatangan  Ketua Komite atas nama Aron Tato yang dilakukan oleh Kepala Sekolah,”terangnya.

Pada kesempatan ini Verdi menjelaskan beberapa item bukti terlampir dalam laporan polisi yakni pengunaan anggaran yang tidak direalisasikan seperti pengadaan formulir pendaftaran,administrasi pendaftaran, penentuan permintaan/psikotes, biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, konsumsi penyelenggaran kegiatan, peta dunia, peta Indonesia, peta NTT.

Hal lainnya termasuk pembelian peralatan pratikum Bahasa, matras, tali jogging, pengelolaan sekolah biaya pembelian Alat Tulis Sekolah (ATS), pembiyaan kegiatan pembelajaran intrakurikuler, ekstrakulikuler, Osis, Pramuka,  PMR,UKS dan lain-lainnya. Termasuk pengunaan anggaran terhadap pengadaan RPP, Silabus, Promes, Prota, KKM dan honor Bos yang tidak jelas.

Lanjut Verdi, adapun beberapa item lain dalam pengunaan anggaran yang tidak masuk akal atau tidak wajar yang dimanfaatkan oleh Kepala Sekoleh seperti kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, kegiatan evaluasi pembelajaran (foto copy pengadaan soal ujian) dan pembelian laptop. Hal-hal lainnya berkaitan dengan tata kelola  keunagan BOS selama pendemi covid-19 tidak jelas karena tampa melalui rapat guru.

“Inilah bukti-bukti kasus yang kami lampirkan dalam laporan Polisi.Kami menilai ada peyimpangan dalam pengunaan anggaran dana Bos. Sehingga atas dasar ini kami melaporkan kasus ini ke polisi. Kami berharap kasus ini ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan mengusutnya dengan tuntas,”tegas Verdi.

Verdi mengatakan, sebelum kasus ini dilaporkan ke polisi, pihaknya bersama guru-guru sudah meminta penjelasan dari Kepala Sekolah namun yang bersangkutan justru memberikan ancaman pemecatan kepada guru-guru dan sebagainya.Bahkan ketika itu hadir sejumlah tokoh adat setempat dan juga pengawas dalam penyelesaian kasus ini.

Selain itu Kapsek sendiri semenjak ditunjuk menjadi Kepala Sekolah di SMA Negeri 3 pada tahun 2019 lalu, dirinya jarang berada disekolah dan selalu berada di Labuan Bajo.

“Paling dalam sebulan dia hanya datang sekali atau dua kali, selebihnya dia berada di Labuan Bajo bersama keluarganya dengan kegiatan yang tidak jelas.Hal ini juga berdampak pada pelayanan pendidikan di sekolah.Pasalnya ada banyak kebijakan yang seharusnya melalui keputusan kepala sekolah itu sendiri,”pintanya.

Pihaknya berharap agar kasus ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan,sehingga tidak berdampak buruk pada pencitraan dan nama baik sekolah SMA Negeri 3 Macang Pacar yang mana sekolah ini baru dibentuk sekitar 4 tahun lalu.

“Polisi memang sampaikan kepada kami bahwa kasus ini tidak bisa ditangani oleh mereka di tingkat Polsek, namun laporan kami tetap mereka terima dan akan diteruskan ke Polres Manggarai Barat. Karena ini kasus dugaan korupsi. Sesuai rencana besok Minggu (27/6) kami dan guru-guru yang ada akan ke Polsek Macang Pacar karena ada pemanggilan untuk lanjutan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,”terang Verdi.

Sementara itu atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepsek SMA N 3 Macang Pacar tersebut mendapatkan  tanggapan keras dari salah satu tokoh muda Desa Wontong Kecamatan Macang Pacar, Hans Palen.

Pria yang kini berkerja sebagai wartawan senior di Papua ini memang sangat peduli akan kondisi pendidikan di wilayahnya.Pihaknya menilai kasus korupi yang diduga dilakukan oleh Kepsek N 3 Macang Pacar tersebut merupakan sebuah tindakkan tidak terpuji.

Apalagi di tengah Negara Indonesia ini sedang menghadapai masalah pendemi Covid-19 yang berdampak pada faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat,justru ada sebuah tindakkan kasus korupsi yang mencederai lembaga pendidikan di SMA Negeri Macang Pacar tersebut.

“Kepsek SMA Negeri 3 ini harusnya dia lebih sadar. Bahwa dia dipercayakan untuk memimpin sebagai Kepsek disana harusnya bisa membantu dan membawa pendidikan di sekolah ini lebih baik bukan justru sebaliknya melakukan tindakkan tidak terpuji,”ujar Hans Palen.

Hans Palen pun mendeseak apparat Kepolisian di Polsek Macang Pacar untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana BOS dan pemalsuan tandatangan seperti apa yang dilaporkan oleh sejumlah guru-guru tersebut dengan bukti yang terlampir.

“Saya minta juga kepada Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Gubernur dan Dinas Pendidikan NTT untuk melakukan investigasi ke sekolah ini. Hal ini penting sehingga tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepsek tersebut bisa terungkap, apalagi sudah ada laporan polisi maka itu sebagai dasar fakta sebagai kekuatan hukum,”tegas Hans Palen.  (001/ans).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed