oleh

Hitam Putih Miras

“Kita tidak harus menunggu untuk terus menyaksikan kematian demi kematian, agar sampai pada titik kulminasi kesadaran kolektif kita: miras itu berbahaya dan membahayakan kita.”

Oleh: Karl Karoluz Wagab Meak

INSIDEN KECELAKAAN yang menewaskan anggota polwan Polda Papua beberapa hari lalu sungguh sangat disayangkan. Beredar berita, pelaku adalah seorang pejabat daerah dan sedang dalam pengaruh alkohol.

Kronologis melalui hasil rekaman CCTV, identitas korban, dan pelaku beredar dengan sangat cepat mengisi jagad sosial media. Banyak orang menyanyangkan sekaligus mengutuk peristiwa ini.

Selain empati publik, juga hadir bersamaan adalah perasaan dan rasa trauma kolektif.

Perasaan traumatik kolektif hadir ketika banyak orang melihat video kecelakaan yang beredar luas. Jalan sebagai sarana utama dan pusat mobilisasi warga kota seakan menjadi tempat yang tidak aman, seram dan berbahaya.

Sekalipun kita berhati-hati, bukanlah jaminan kita akan baik-baik hingga tujuan. Di jalan raya, terkadang kehidupan dan kematian hanya sejengkal seperti jalan dan trotoar.

Akhir-akhir ini banyak kematian yang terdengar mengisi kehidupan kita. Beberapa yang datang dan hinggap ditelinga saya adalah tentang kematian akibat minuman keras.

Adik dari teman saya meninggal karena minuman keras. Ia mengenderai sepeda motor, terjatuh dan meninggal. Tak ada CCTV ditempat kejadian. Ujung dari insiden ini lahir ketidakpuasan keluarga dan muncul beberapa spekulasi (saling curiga). Begitu juga, ayah dari teman saya, seorang mahasiswa yang belum lulus kuliah, ayahnya meninggal juga karena minuman keras.

Memasuki masa awal pandemi, kisah pilu serupa masih berlanjut. Di Hamadi, swiping aparat kepolisian dengan menggunakan water cannon berakhir dengan kematian. Seorang pemuda dalam kelompok yang sedang meminum minuman keras terkena meriam air dan langsung meninggal dunia.

Di Papua kematian datang dengan banyak versi. Satu-satunya kematian yang bisa dimaklumi adalah kematian akibat kegagalan teknis fungsi tubuh setelah melalui hasil diagnosis dokter. Diluar itu, secara rasional, harusnya kita memiliki kemampuan untuk mengendalikannya.

Contoh sederhana: kalau kita bisa membatasi peredaran minum keras, setidaknya kita telah membatasi orang untuk mengakhiri kehidupannya lebih dini.

Jika pemerintah bisa mengupayakan dan memastikan seorang anak lahir sehat dari kandungan ibunya (menekan angka kematian ibu dan anak), harusnya treatment yang sama pun bisa dilakukan pemerintah, untuk menyelamatkan banyak orang yang berusia produktif dari pengaruh minuman keras agar tidak berujung kematian.

Kita tidak harus menunggu untuk terus menyaksikan kematian demi kematian, agar sampai pada titik kulminasi kesadaran kolektif kita: miras itu berbahaya dan membahayakan kita.

Begitupun juga, kita tidak harus menunggu rilis statistik tentang berapa banyak kematian akibat miras, berapa banyak konflik yang terjadi akibat miras, agar secara serius mempengaruhi pikiran kita untuk memperbaharui regulasi tentang minuman keras.

Lalu bagaimana pemerintah bisa sampai kesana?

Dahulu propaganda tentang miras yang sering kita dengar adalah miras memberikan kontribusi besar terhadap pemasukan keuangan daerah. Tanpa miras, daerah tidak memiliki uang dan pembangunan tak bisa berjalan. Tapi apakah semua itu benar?

Mengambil contoh, berdasarkan Laporan Target Dan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Bulan Oktober 2019 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 159.836.172.381.

Item PAD terdiri dari: (1), pajak daerah, (2), retribusi daerah, (3), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4), lain-lain PAD.

Laporan Bapenda menunjukan bahwa dari total 159 milyar pendapatan pemerintah Kota Jayapura sekitar 137.8 milyar atau sekitar 86.24% berasal dari pajak daerah.

Lalu dimana posisi miras dan sejauh mana signifikasinya terhadap pajak daerah?

Pendapatan tertinggi datang dari pajak restoran yakni sebesar 36.4 milyar atau berkontribusi 26.44% terhadap total pajak daerah. Kedua dan ketiga, yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 23.70 milyar atau sekitar 17.20% serta pajak perolehan hak atas tanah/bangunan (BPHTB) yaitu 20.9 milyar atau sekitar 15.21%.

Sedangkan untuk minuman keras diperkirakan masuk pada pajak hiburan yang terdiri dari: hiburan karaoke dan live musik (bar), club malam (bar), permainan bilyard, panti pijat, dll yang hanya berkontribusi 11.41 milyar atau sekitar (8.28%).

Angka 11.41 milyar atau kontribusi 8.28% terhadap total pendapatan menunjukan bahwa tidak ada yang signifikan dari miras terhadap pajak daerah. Pemerintah harus membaca angka seperti ini dengan serius agar dapat membuat kebijakan yang tepat terhadap peredaran miras.

Jika visi keuangan daerah kita berbasis pada peningkatan PAD dan meletakan pajak miras dalam salah satu target, saya pikir pemerintah kita sedang berjalan di jalan yang salah.

Kita sering bertanya apa urgensi miras beredar dengan leluasa hingga saat ini? Kita berusaha memahami logika pemerintah tentang hal ini namun, satu jawaban yang pasti: hanya para penguasa dan yang Maha Kuasa yang tahu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed