Komitmen Bersama untuk Pendidikan di Tanah Papua

0
143
Siswa belajar di Perpustakaan (Foto : Dok Tiffa News)

Khusus di Papua, banyak hal perlu dibenahi untuk untuk mewujudkan penyediaan pendidikan dan hasil pendidikan yang bermutu, diantaranya adalah mengubah pola pikir masyarakat untuk mengutamakan faktor pendidikan, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, kualitas dan komitmen tenaga pendidik, faktor keamanan, dukungan pemerintah daerah, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Penulis :Agnes Eri Maryuni

TIFFANEWS.COM,- Senin pagi (7/10), sekolah tampak lengang. Di sekitar gedung bercat hijau-kuning berhiaskan bendera merah putih, hanya nampak beberapa bunga bougenville merah jambu, beberapa batang pohon sagu di bagian depan dan samping sekolah serta rerumputan dan ilalang. Sekolah itu adalah SD Inpres Yawong.

SD Inpres Yowong, didirikan tahun 2010, dibangun di pinggir Jalan Trans Papua untuk meningkatkan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dasar dengan biaya murah. Kampung masuk wilayah pemerintahan Distrik Arso Barat, terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura.

Sedikit melempar pandangan ke sekeliling gedung, nampak ada enam ruang kelas yang terbagi dalam tiga sayap gedung dan dua buah bangunan bermodel rumah tinggal di bagian belakangnya.

Rupanya, dua bangunan di bagian belakang sekolah adalah rumah dinas kepala sekolah dan guru. Sepertinya usia bangunan juga belum terlalu tua, namun nampak kosong dan kurang terawat.

Berkeliling melintas ke semua kelas, hanya dua kelas yang terisi anak-anak. Satu kelas berisi campuran anak-anak kelas 1 dan 2, satu kelas lagi diisi campuran anak-anak kelas 4,5 dan 6.

Kepala sekolah ada di kelas pertama, sedangkan kelas kedua tanpa guru. Rupanya sang guru kelas 4,5 dan 6 sedang keluar. Mereka diberi tugas untuk membuat tulisan tentang “Mama”.

Oleh seorang guru yang masih muda dan cantik, kami dipersilakan masuk ke dalam ruang guru. Ruangan berukuran sekitar 6×5 m dilengkapi dengan beberapa meja guru yang tertata rapi.

Di bagian pojok, tampak sebuah dispenser yang kosong dan beberapa lemari kecil sebagai partisi. Lemari tersebut memisahkan ruangan guru dengan sebuah ruangan kecil berukuran 6×2 m yang katanya merupakan ruang perpustakaan.

Ruang “perpustakaan” hanya diisi dua buah meja dengan beberapa tumpuk buku paket kurikulum 2013 cetakan lama di atasnya dan tiga buah bangku panjang di depannya. Empat anak berjongkok di depan bangku panjang, sedang menulis. Entah apa yang sedang mereka tulis.

Hari itu, hanya ada 16 orang siswa dengan rincian 3 anak kelas 1; 4 anak kelas 2; 4 anak kelas 3; 3 anak kelas 4; 2 anak kelas 5; dan 1 anak kelas 6. Data Dapodik Kemendikbud tentang sekolah ini mencantumkan bahwa jumlah siswa tercatat 30 orang dengan jumlah guru 10 orang

Kepala sekolah SD Inpres Yowong beserta siswa
Dok. Tiffanews

Kemana anak-anak lainnya dan kemana guru-guru yang harusnya hari itu ada dan melayani para siswa?

“Kalau guru-guru, ada yang ijin merawat orang sakit, lainnya juga ijin,” ungkap Marsilla, kepala sekolah., tanpa merincikan lebih lanjut tentang alasan ijin guru-guru yang lain.

“Kalau anak-anak, hanya sebagian yang masuk, sebagian lagi entah kemana,” lanjutnya.

Tingkat kesadaran anak-anak untuk bersekolah masih sangat rendah. Anak-anak secara bergantian tidak masuk sekolah, lebih sering tanpa keterangan. Sejumlah 9 siswa sering pergi ke PNG mengunjungi keluarganya.

Bukan hanya satu dua hari, kadang sampai dua atau tiga bulan tinggal di sana. Dikatakan oleh kepala sekolah bahwa hal ini dinilai sangat menghambat kegiatan belajar mengajar sehingga target yang dicapai bukan lagi “menyelesaikan muatan dalam kurikulum 2013”, melainkan hanya sampai “siswa mampu membaca, menulis dan berhitung”.

Tiba-tiba beberapa siswa menyeruak masuk meminta pekerjaannya dinilai, lalu kepala sekolah beranjak pergi ke kelas. Sambil menunggu, kami berkeliling sekali lagi untuk mengamati fasilitas sekolah yang ada. Tidak ada perpustakaan yang layak, tidak ada laboratorium, UKS, bahkan MCK.

“Akreditasi sekolah ini C. Sekolah tidak memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar minimal. Sudah berkali proposal pembangunan prasarana diajukan, akan tetapi belum juga disetujui” ungkap Marsilla.

Kurangnya sarana prasarana sesungguhnya tidak hanya dihadapi oleh SD Inpres Yowong. Dilansir dari berbagai media, keadaan yang sama dijumpai, bahkan lebih parah di banyak wilayah di Papua. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Robert Masreng, Ketua BAN S/M Provinsi Papua periode 2014-2018.

“Masalah yang di hadapi sekolah-sekolah dasar di Papua umumnya adalah tidak meratanya tenaga pendidik dan kependidikan, ketiadaan lab dan juga sarana prasarana lainnya, contohnya MCK yang mensyaratkan 50:1, satu MCK untuk 50 siswa,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut Robert, karena belum sepenuhnya memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, sekitar 50% sekolah dasar di Papua mendapatkan akreditasi C.

Perpustakaan SD Inpres Yowong
Dok. Tiffanews

Standar Nasional Pendidikan dalam Permen RI No. 19 tahun 2005 memuat kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Terdapat 8 Standar Nasional Pendidikan, salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana.

Permen tersebut diterbitkan sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan system pendidikan nasional. Standar berfungsi sebagai dasar dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan nasional yang bermutu.

Pertanyaannya adalah apakah fungsi standar ini sudah benar-benar dilaksanakan secara serius oleh sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, maupun pemerintah selaku pemangku kepentingan.

“Tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah meningkatkan mutu penyediaan pendidikan dan mutu hasil pendidikan,” ungkap Jenny Lewis, Capacity Review and Development Adviser TASS, seperti yang dilansir dalam Buletin BNSP (4/12/2018).

Khusus di Papua, banyak hal perlu dibenahi untuk untuk mewujudkan penyediaan pendidikan dan hasil pendidikan yang bermutu, diantaranya adalah mengubah pola pikir masyarakat untuk mengutamakan faktor pendidikan, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, kualitas dan komitmen tenaga pendidik, faktor keamanan, dukungan pemerintah daerah, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Perlu penguatan komitmen para penyelenggara satuan pendidikan maupun pemangku kepentingan pendidikan di tanah Papua dan kerjasama multipihak untuk membenahi semua masalah tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini