PWK Uncen Gelar Seminar Soal Pemekaran dan Tata Ruang

0
228
Foto Bersama Peserta dan Narasumber Seminar Sehari, Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih (TIFFANEWS.Com)

TIFFANEWS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang jatuh pada tanggal 8 November 2019, Program Studi Teknik Perencaan Wilayah dan Kota (PWK), Universitas Cenderawasih melangsungkan kegiatan Seminar Sehari dengan tema, “Menuju Penataan dan Pelayanan Pertahanan yang Berkepastian Hukum dan Modern.”

Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Teknik pada Senin tanggal 11 November 2019 ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Pihak Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Papua, Staff Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bappeda Provinsi Papua dan Praktisi Pengembangan Wilayah di Papua.

Vera A.P.Wanda, ST.,M.Si, Kepala Bidang Tata Ruang mewakili Bappeda Provinsi Papua, hadir memberikan perspektif mengenai “Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertahanan dan Kepastian Hukum dan Modern.”

Menurutnya, bahwa pembangunan di Papua harus berbasis pada wilayah adat. Yang mana dalam pengembangan wilayah di Papua perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu: pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan juga paling penting adalah aspek sosial budaya dan ekologi.

Sedangkan kerangka pembangunan kewilayahan di Papua harus menuju pada beberapa hal seperti: pengurangan ketimpangan antar wilayah, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengelolaan urbanisasi, peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, penguatan pusat pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung.

Arah pembangunan kewilayahan Papua, harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) khususnya penetapan lokasi dan fungsi ruang guna mewujudkan keseimbangan perkembangan wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan di Papua: green, growth yang berbasis wilayah adat.

Perspektif lainnya, yakni Lila Bauw, ST, MMT, Mantan Kepala Bidang Infrastruktur, Sarana dan Prasarana, Bappeda Provinsi Papua, hadir sebagai praktisi dengan topik diskusi tentang “Pengembangan Wilayah dan Konektivitas dan Pembangunan di Tanah Papua.”

Point penting dari sudut pandangnya adalah, perlu konektivitas antara pusat-pusat pemukiman di Papua dengan pusat layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Masyarakat Papua banyak tinggal di kampung, yang dibutuhkan adalah konektivitas yang terhubung dengan layanan-layanan seperti: kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Menurutnya, pembangunan juga harus berbasis pada masyarakat adat.

Penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber pada diskusi sesi pertama oleh Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih, Elisabeth Wambrauw, Ph.D (pertama dari kanan). (TIFFANEWS.Com)

Dr. James Modouw, MT, Staff Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  RI, pada sesi ketiga menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dan perkembangan pembangunan di Papua dengan topik utamanya, “Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dalam Perspektif RTRW dan Penyiapan SDM Papua.”

Menurut James Modouw, akhir-akhir isu DOB begitu ramai diperbincangkan namun dari sisi politik tidak dari aspek tata ruang. Begitu juga dengan pemilihan dan penempatan ibu kota provinsi DOB.

Lanjutnya, penentuan ibu kota provinsi tidak bisa terlepas dari beberapa aspek utama. Syarat ibu kota provinsi harus dilihat, seperti: calon ibu kota provinsi harus memiliki akses jaringan yang memadai dalam menghubungkan aktivitas ekonomi dan sosial politik, kemudahan berkembang (ekspansi), secara geologis memiliki resiko yang rendah terhadap natural dan human disaster, memiliki resiko yang rendah terhadap gejolak instabilitas politik dan memiliki sumber daya dan daya dukung lingkungan yang memadai.

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM), menurutnya, dengan adanya DOB maka tantangannya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya orang Papua yang memiliki daya saing. Sumber daya manusia di Papua adalah supply untuk DOB di Papua.

Sementara itu, Ketua Program Studi, Elisabeth Wambrauw Ph.D. kepada Tiffanews mengatakan, “Kegiatan ini adalah inisiatif dari mehasiswa guna membentuk dan membangun critical thinking terhadap issue-isue pembangunan di Papua. Mahasiswa harus giat dalam kegiatan diskusi ilmiah guna membuka wawasan, karena dikemudian hari mereka sendiri adalah perencana pembangunan di Papua.”

Pembangunan di Papua harus dilakukan secara berkelanjutan dan tetap mempertahankan aspek lingkungan yang diintegrasikan dengan budaya lokal (kearifan lokal). Lanjutnya, saat ini Program Studi Planologi (PWK) Uncen sendiri, telah dan terus mengembangankan konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada lingkungan dan budaya di Papua.

Dinamika diskusipun menarik sebab mahasiswa dengan kritis mempertanyakan DOB. Apakah DOB lahir dari sebuah kebutuhan yang mendesak, ataukah hanyalah sebuah keinginan yang didorong oleh para elit politik tertentu? (kkwm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini