Memperkuat Toleransi : Resolusi di Tahun 2020 (Bagian Pertama)

0
17
RD. Stephanus Turibius Rahmat, Dosen UNIKA Santu Paulus Ruteng

Oleh : RD. Stephanus Turibius Rahmat

Pada  Tahun  2016  dan 2017,  Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat penghargaan sebagai propinsi toleransi beragama terbaik di dunia. Artinya, propinsi yang berbasis kepulauan ini mampu menjaga keamanan dan merawat toleransi  antarumat beragama. Predikat ini terus dipertahankan sampai pada tahun 2018.

Tahun 2019, propinsi NTT kembali menjadi propinsi tertinggi toleransi di Indonesia.  Masyarakat NTT bekerja bersama untuk memerangi ancaman radikalisme dan gerakan intoleransi dengan menjaga dan merawat  toleransi. Warga NTT tetap toleran dan rukun bersatu di tengah merebaknya fenomena intoleransi dan radikalisme di beberapa daerah.

Kiranya, pada tahun 2020 dan selanjutnya, propinsi NTT pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi rumah bersama yang dijiwai oleh spirit toleransi antarumat beragama. 

Asian Youth Day (AYD)

Perihal menjaga dan merawat semangat toleransi ini, kita perlu belajar pada  perhelatan akbar Asian Youth Day (AYD) atau Hari Kaum Muda Asia yang terjadi 3 tahun lalu dan dihadiri 2000-an orang muda Katolik (OMK) se-Asia.

Perayaan yang dimulai tanggal 30 Juli – 2 Agustus 2017 ini mengusung pesan  toleransi. Hajatan ini diisi dengan beberapa kegiatan  di 11 Keuskupan se-Indonesia dan berpuncak pada tanggal 2– 6 Agustus di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

Para peserta AYD sungguh merasakan suasana penuh keramahan, persahabatan, dan toleransi. Hal ini terungkap dari testimoni yang disampaikan para peserta AYD 2017 (Kompas, 10 Agustus 2017).  No Now (23 tahun), peserta asal Myanmar, mengaku sangat terkesan dapat tinggal serumah dengan sebuah keluarga di Pontianak, Kalimantan Barat.

Masyarakat dari aneka macam latar belakang agama menyambut para peserta AYD dengan sangat ramah. Suasana seperti ini jarang ditemukan di negaranya yang sampai sekarang belum sepenuhnya menjadi negara demokrasi.

Kesan serupa disampaikan Sabrina (22 Tahun), peserta asal India. Dia sangat terkesan dengan kegiatan AYD ketujuh di Indonesia yang digelar secara semarak di sejumlah lokasi dengan sambutan masyarakat yang sangat antusias. Ribuan warga turut terlibat dalam perhelatan internasional tiga tahunan ini.

Di Dusun Bunder, Desa Bandungan, Kecamatan Jatinom Klaten, Jawa Tengah, kedatangan 22 peserta AYD pada hari Minggu 30 Juli disambut acara Gelar Budaya di Lapangan Bunder mulai pukul 13.00-17.30. Ribuan warga lintas agama datang menyambut kehadiran peserta AYD.

Sambutan meriah terhadap rombongan peserta AYD 2017 juga muncul di sejumlah tempat lainnya di Indonesia yakni Palembang, Pontianak, Makasar, Jakarta, Bandung, Bogor, Purwokerto, Malang, Surabaya dan Denpasar.

Ribuan peserta AYD tersebar di kawasan tersebut supaya dapat hidup bersama masyarakat dan merasakan secara langsung atmosfer kehidupan Indonesia. Inilah contoh nyata tentang kehidupan bersama antarumat beragama yang toleran dan inklusif di Indonesia.

Persoalan Toleransi

Akan tetapi, di balik segala bentuk keramahan ini, Indonesia masih menyimpan persoalan dalam hal toleransi. Menurut catatan harian Kompas, 10 Agustus 2017, kita masih menemukan sisi kelam intoleransi di Indonesia. Hal ini tampak nyata  dalam  kasus  intoleransi. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengemukan bahwa fenomena menguatnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan telah menjadi keprihatinan bersama sebagai bangsa. Hal ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (https://www.komnasham.go.id/).  Pada tahun 2016, Komnas HAM  menerima  97 pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) (https://nasional.kompas.com/). 

Setara Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2017 yakni 80 kasus KBB dengan 99 tindakan. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan (https://nasional.tempo.co)

 Pada tahun 2019,  Koordinator Program Imparsial, Ardimanto Adiputra, menyebutkan bahwa kasus intoleransi mengalami tren menurun yakni  terdapat 31 kasus (https://nasional.tempo.co/).  Ada 12 kasus intoleransi yang berkaitan dengan pelarangan atau pembubaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, dan ibadah agama atau kepercayaan tertentu.

Selanjutnya, 11 kasus intoleransi terjadi dalam bentuk pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah suatu agama tertentu, 3 kasus perusakan rumah ibadat, 2 kasus pelarangan terhadap perayaan kebudayaan etnis (pelarangan perayaan Cap Gomeh), dan 1 kasus pengaturan cara berpakaian, himbauan tentang aliran keagamaan tertentu, dan penolakan bertetangga dengan orang yang tidak seagama.

Setara Institute menegaskan bahwa dalam 12 tahun terakhir, terjadi 3.177 tindakan pelanggaran dan 2.400 peristiwa kasus intoleransi di 34 provinsi di Indonesia (https://nasional.tempo.co/). Pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi dalam beragam bentuk yakni terdapat 44 pengaduan yang terkait dengan pembatasan, pelarangan, dan perusakan tempat ibadah; 19 pengaduan yang berhubungan dengan pembatasan dan pelarangan beribadah atau kegiatan keagamaan; 12 pengaduan terkait ancaman atau intimidasi terhadap kelompok keagamaan.

Selain itu, terdapat 56 peraturan daerah yang cenderung mendiskriminasikan kelompok-kelompok agama minoritas di daerah. Komnas HAM juga mencatat 1 regulasi pusat dan 45 regulasi daerah yang melanggar hak-hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Fakta ini menunjukkan adanya persoalan serius terkait implementasi norma-norma HAM di tingkat pemda, mulai dari lemahnya komitmen, kesadaran, pengetahuan, hingga kemampuan aparat di daerah dalam melaksanakan jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Menurut Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik (Kompas, 10 Agustus 2017), dalam kondisi seperti ini, pemerintah pusat dan daerah perlu segera berkonsolidasi. Jika pemerintah pusat dan daerah belum mempunyai satu pegangan bersama, maka peluang tumbuhnya intoleransi tetap ada.

Perlu Strategi

Oleh karena itu, perlu ada strategi dan kebijakan untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi seperti ini. Fakta intoleransi ini justru mengkhawatirkan kebhinekaan Indonesia. Itu berarti bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memahami dan menjalani semangat toleransi.  Di tengah kenyataan seperti ini, kita sebagai warga bangsa perlu mengambil hikmah dari perayaan akbar Orang Muda Katolik (OMK) se-Asia.

Orang-orang muda ini berkumpul dan bertemu untuk menyelenggarakan Asian Youth Day (IYD). Forum AYD merupakan hari-hari pertemuan atau perjumpaan bagi OMK se-Asia. Kesempatan perjumpaan ini menjadi momentum permenungan bersama untuk meretrospeksi, mengintrospeksi serta memproyeksi diri sebagai orang muda.

Serentak dengan itu, orang-orang muda perlu merumuskan bersama pesan toleransi dalam kehidupan bersama. Dengan itu, orang-orang muda harus menampilkan diri sebagai agen pembawa pesan toleransi di tengah menguatnya perilaku intoleransi.

Selain itu, pesan-pesan toleransi harus menggema dalam kehidupan orang muda se-Indonesia dan se-Asia, dan bahkan seluruh dunia. (Bersambung)

RD. Stephanus Turibius Rahmat, Dosen UNIKA Santu Paulus Ruteng

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini