Refleksi Akhir Tahun DPD : Legislasi harus Bermanfaat Bagi Daerah

0
18

TIFFANEWS.COM,- Jelang akhir tahun 2019, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan acara Refleksi Akhir Tahun 2019 yang berlangsung di Surabaya, Minggu (22/12) malam. Acara juga terungkap Rencana Kerja DPD RI Tahun 2020.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam pidatonya menyampaikan wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi, jika daerah maju dan berdaya saing, maka Indonesia juga akan maju dan berdaya saing

“Kita harus dapat memastikan program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan di daerah. Dapat dirasakan oleh daerah dan dapat dinikmatii oleh masyarakat di daerah. Itu tugas utama kita sebagai senator,” tegas La Nyalla.

La Nyalla menegaskan, fungsi legislasi DPD RI harus diprioritaskan kepada RUU yang benar-benar bermanfaat bagi daerah. Begitu pula output dari pandangan DPD, pertimbangan DPD, pengawasan DPD, dan rekomendasi DPD, semua harus bermuara pada satu titik tolak ukur, yaitu membawa manfaat bagi daerah.

Dalam rangka memperkuat daerah, terutama dalam menghadapi situasi pelambatan ekonomi global, kata La Nyalla, DPD RI berupaya meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

Sementara, untuk memastikan semua paket kebijakan ekonomi pemerintah dapat terlaksana di lapangan,lanjut La Nyalla, DPD RI juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga lainnya, salah satunya dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin.

Asistensi, Supervisi, Fasilitasi dan Mediasi di daerah, disebut LaNyalla sebagai ruang lingkup peran DPD agar kebijakan ekonomi pemerintah dapat dirasakan manfaatnya di daerah.

“Adalah kewenangan DPD RI untuk melakukan review dan harmonisasi terhadap Raperda dan Perda. Karena fakta di lapangan, ada Perda yang justru menjadi penghambat percepatan pembangunan daerah, atau memicu ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha,” ungkapnya.

La Nyalla mengungkapkan, sepanjang tahun 2019, DPD RI telah menghasilkan 39 keputusan yang terdiri dari; 5 Rancangan Undang-Undang, 2 Pandangan Pendapat, 4 Pertimbangan, 19 Hasil Pengawasan, 3 Rekomendasi, 5 Pertimbangan terkait anggaran, dan 1 Usulan Prolegnas.

Saat ini, lanjut LaNyalla, RUU inisiatif DPD RI yang sedang dalam pembahasan bersama DPR RI dan pemerintah adalah RUU tentang Daerah Kepulauan.

Dia berharap RUU tersebut dapat diputuskan menjadi Undang-undang di tahun 2020 mendatang. Sebab, menurutnya, RUU tersebut penting untuk dapat mengurangi gap dan ketimpangan antar daerah.

Sebagaimana peran DPD itu, dia meminta seluruh Senator yang ada untuk aktif membawa permasalahan di daerahnya masing-masing ke Senayan. (*Bn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini