Tokoh Pepera Saul Jenu Meninggal Dunia, Ini Komentar Yan Christian Warinussy

0
6
Saul Jenu

TIFFANEWS.COM,-  Saul Jenu, atau nama muslim Haji Ismail Yenu, meninggal dunia di Manokwari pada Jumat, 7 Februari 2020, pukul 15.10 WIT. Rencananya, jenazah Saul Jenu dimakamkan di Makam Pahlawan Manokwari, Senin (10/2/2020), pukul 10.00 WIT.

Tak banyak orang mengenal dan tahu akan kiprah almarhum Saul Jenu selama ini. Padahal almarhum adalah salah seorang tokoh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan tercatat dalam dokumen Keputusan Sidang Dewan Musjawarah Penentuan Pendapat Rakjat Daerah Kabupaten Manokwari tanpa nomor, tertanggal 29 Juli 1969.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, kepada tiffanews.com,  Sabtu (8/2/2020) mengatakan almarhum Saul Jenu adalah sosok terpenting dalam penentuan pendapat rakyat yang menentukan Papua bergabung dengan NKRI.

Menurut Warinussy, almarhum Saul Jenu adalah anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) nomor urut 68 dari 75 wakil yang hadir dan menyatakan pendapatnya di Gedung Wilhelmina, bekas Gedung Pepera. Gedung ini  sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung DPR Papua Barat yang kemudian terbakar pada aksi tolak rasisme 19 Agustus 2019 lalu.

“Sebagian besar dari mantan anggota DMP di Manokwari 1969 tersebut sudah wafat. Menyusul almarhum Jenu. Berdasarkan data LP3BH masih ada sekitar 3 (tiga) orang lain yang masih ada, yaitu Amos Worisio, Ny.Jacomina Momogin dan Ny.Maria Latuheru-Betay,” kata Yan Christian Warinussy.

Warinussy menjelaskan, pelaksanaan Pepera 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 di 8 (delapan) kota di  Tanah Papua sesungguhnya telah menuai protes yang puncaknya pada Kongres Papua II 29 Mei-4 Juli 2000 di Jayapura.

“Protes ini kemudian melahirkan manifesto tentang pelurusan sejarah Papua, yang kemudian menjadi nuansa penting dalam penyusunan rancangan UU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” kata Warunussy.

Mantan wartawan SKH Cenderawasih Pos ini, menjelaskan bahwa di dalam konsideran huruf r dari UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersirat mengenai fakta bahwa rakyat Papua dan tanah Papua memiliki sejarah sendiri.

“Itulah sebabnya di dalam amanat pasal 46 UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua diatur mengenai agenda klarifikasi sejarah Papua (integrasi) yang akan dikerjakan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pembentukan KKR dapat dilakukan oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden (Keppres),”katanya.

Dalam konteks itu, menurut Advokat Pembela HAM ini, andil dari almarhum Saul Jenu dan rekan-rekannya yang sudah mendahuluinya maupun yang masih ada adalah penting dan harus diabadikan dalam konteks sejarah peradaban politik rakyat Papua.

“Keberadaan para anggota DMP ketika itu (1969) tentu berada pada situasi yang “cukup sulit”, kendati pun saudara-saudaranya sendiri menolak tindakan pilihan bebas (act of free choice) tersebut,” urainya

Dia berharap persoalan ini dapat diletakkan dalam sebuah kajian ilmiah dan hukum yang tidak semata-mata mencari jawaban soal benar salah, tapi penting untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran demi membangun masa depan bangsa dan negeri Papua yang damai dan sejahtera. (*Bn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini