Tokoh Muslim Papua : “Toleransi Umat Beragama di Papua Kurang Terpublikasi”

0
11
seminar sehari para pemuka dan pemimpin agama-agama Papua yang berlangsung di Jayapura, Selasa (4/2).(Foto : Dok : Tiffanews)

TIFFANEWS.COM,- Tokoh Muslim Papua, Dr Eko Siswanto, MHI, mengatakan toleransi umat beragam di Papua kurang dipublikasikan sehingga dunia tidak mengetahui bahwa di tanah Papua kerukunan hidup antarumat beragama terus dirajut dengan baik dari hari ke hari.

Hal ini diungkapkan Dr Eko Siswanto, MHI, saat menanggapi “Dokumen Abu Dhabi” yang bersejarah dan amat penting bagi perdamaian umat manusia khususnya di Tanah Papua, dalam seminar sehari para pemuka dan pemimpin agama-agama Papua yang berlangsung di Jayapura, Selasa (4/2).

Seminar dalam rangka menyongsong Hari Pekabaran Injil   di Tanah Papua  yang  ke -165 (5 Februari 1855 – 2020)  itu,  didahului dengan pemaparan tentang  cikal-bakal dan latar belakang gagasan  lahirnya Dokumen Abu Dhabi  oleh Uskup Leo Laba Ladjar,OFM.

“Dokumen Abu Dhabi” merupakan hasil deklarasi bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syeikh Ahmad Al-Tayyeb tentang “Persaudaraan Insani Demi Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama” yang ditandatangani di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 4 Februari 2019.

Menurut Eko Siswanto, yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Papua ini, untuk mewujudkan kerukunan dalam kebhinekaan tidaklah mudah, karena itu dibutuhkan manajemen pengelolaan kerjasama nyata untuk kebaikan bersama.

“Papua patut  bersyukur, tidak terjadi konflik antaragama di Bumi Cenderawasih ini,” kata Eko Siswanto.

Kata Eko Siswanto, pada prinsipnya di Papua  kita membangun satu kondisi hidup bersama yang pluralis, tidak saling mempersalahkan dan mengakui bahwa kita memang berbeda tetapi tetap satu dalam kehidupan bersama.

“Kecurigaan harus hilang di antara kita sembari terus membangun hubungan antaragama dengan menjauhi suasana disharmoni antar pemeluk agama,”ujar staf pengajar IAIN Fattahul Mulk.

Menanggapi  penjelasan Uskup Leo Laba Ladjar,OFM itu,  Dr Eko Siswanto MHI menegaskan, lahirnya dokumen perdamaian dan hidup bersama yang sangat bersejarah ini memiliki semangat yang sama dengan Piagam Madinah yakni komitmen para pemeluk Islam, Yahudi dan nasrani untuk hidup berdampingan di Madinah pada zaman lampau dan terus dirawat dari masa ke masa hingga hari ini.

“Stigma tentang mayoritas dan minoritas tidak begitu ditampakkan di Madinah,” katanya.

Dia mengisahkan, pada tahun 2012 lalu, digelar satu kegiatan bersama lintas agama dan doa bersama di Fak-Fak yang melibatkan semua umat beragama di wilayah itu untuk membangun perdamaian dan persaudaraan dalam hidup bersama.

Pemahaman bersama digelar kegiatan bersama saat itu adalah bahwa kemajemukan itu merupakan anugerah Allah SWT, bukan hanya merupakan usaha manusia belaka.

“Kita menikmati keragaman sebagai anugerah. Kita bangun kebersamaan di tengah kebhinekaan. Kita membangun dan memelihara kebersamaan bukan atas dasar  doktrin agama masing-masing tetapi  di atas landasan  nilai-nilai universal yang ada dalam setiap agama. Agamaku –agamaku dan agamamu – agamamu,” tegasnya.

Umat muslim yang baik, lanjutnya  adalah dia yang mampu mengupayakan persaudaraan, kebebasan  dan keadilan dalam hidup bersama, sebaliknya Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk melakukan tindakan kekerasan kepada sesama.

“Islam adalah agama perdamaian, mengajarkan umatnya untuk menghormati kehidupan- menghargai  nyawa sesama manusia. Membangun kebersamaan selalu didasari nilai-nilai universal keagamaan,” katanya.

Staf pengajar  Institut Agama Islam Negeri  (IAIN)  “ Fattahul Mulk”, Papua ini, berharap kiranya kita tidak boleh hanya berhenti pada membangun kerukunan hidup antarumat beragama, tetapi harus melangkah lebih jauh lagi yakni  secara nyata bekerjasama membangun perekonomian bersama, mengupayakan kesejahteraan bersama antarumatberagama.

Kerjasama antarumat beragama juga merupakan momentum penguatan iman masing-masing pemeluk agama. Kita jadikan kerjasama antaragama sebagai mementum penguatan spiritualitas masing-masing pemeluk agama.

Seminar sehari mendiskusikan Dokumen Abu Dhabi ini digelar atas kerjasama Forum Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP)  dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua. Seminar ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum FKUB Provinsi Papua, Pdt Lypius Biniluk.

Uskup Leo Laba Ladjar,OFM mengawali seminar dengan pemaparan tentang  cikal-bakal dan latar belakang gagasan  lahirnya Dokumen Abu Dhabi. Sementara para penggap diantaranya, selain Dr Eko Siswanto, MHI, juga  tokoh Muhammadiyah Papua, Prof. Dr.H.R. Partino,  tokoh Gereja  Kristen Pdt Bastian  Nanlohy,M.Th, tokoh umat Budha Upasaka Pandita Aan Djamian dan tokoh umat Hindu, Ida Bagus.(*BN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini