Kejati Papua Akan Kembali Jadwalkan Pemeriksaan Bupati Keerom

0
43
Sekretaris Dewan Adat Keerom, Laurens Borotian ketika menyerahkan peryataan sikap Dewan Adat Keerom kepada Kepala Kejati Papua,, Nikolaus Kondomo. (Foto:Hans Palen/Tiffanews)
Sekretaris Dewan Adat Keerom, Laurens Borotian ketika menyerahkan peryataan sikap Dewan Adat Keerom kepada Kepala Kejati Papua,, Nikolaus Kondomo. (Foto:Hans Palen/Tiffanews)

TIFFANEWS.COM-Setelah sebelumnya ada penundaan, Kejaksaan Tinggi Papua akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Keerom, M.Markum sebagai saksi dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah Kabupaten Keerom tahun 2017.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo mengatakan, kasus ini tetap menjadi perhatian serius dari Kajaksaan Tinggi Papua, hanya saja sejauh ini  masih dalam tahap proses dan lain sebagainya.

“Intinya kasus ini masih dalam proses, karena ini kasus korupsi sehingga tidak segampang membalik telapak tangan. Kita harus mengumpulkan semua bukti-bukti demi mendapatkan data yang akurat,”ungkap Nikolaus.

Ditanya soal adanya penundaan pemeriksaan Bupati Keerom sebelumnya, Nikolaus menjelaskan penundaan itu terjadi karena yang bersangkutan ketika itu ada urusan dinas keluar daerah.

“Nanti saya akan kembali cek  terkait perkembangan kasus ini secara lebih detail, yang jelas kita jadwalkan kembali untuk lakukan pemeriksaan,”terang Nikolaus.

Kejati menyampaikan  kasus korupsi ini ada dua dengan melibatkan dua kepala daerah yakni dari Kabupaten Keerom dan Kabupaten Waropen dan dua kasus tersebut tengah ditangani secara serius.

“Proses ini tetap berjalan hanya tidak segampang kita menuduh begitu saja,sehingga proses pembuktian itu penting. Soal  pilkada itu masih beberapa bulan lagi kedepan dan tidak ada kaitannya untuk menghentikan kasus ini,”ucap Kejati.

Kajati mengatakan, pemeriksaan atas kasus korupsi ini tidak ada hubungannya dengan proses pilkada yang akan berjalan,hanya pihaknya kini masih perlu mengumpulkan sejumlah data atau bukti yang akurat.

Sementara itu dalam menyikapi dugaan kasus korupsi Bupati Keerom dan Bupati Waropen,Dewan Adat Keerom dan Aliansi Peduli Pembangunan Kebupaten Waropen bertemu dengan Kejati Papua di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua,Rabu (12/2)

Mereka mempertanyakan kepada Kejati terkait perkembangan dan kelanjutan atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua kepala daerah Kabupaten Keerom dan Waropen.

“Ya Dewan Adat Keerom dan Aliansi Peduli Pembangunan Kabupaten Keerom ini datang meminta kepada saya agar proses dari kasus ini dipercepat dan sebagainya.Intinya saya akan sikapi serius masalah ini,hanya saja perlu dilengkapi bukti kuat dan sebagainya,”pinta Kejati.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo ketika menerima Dewan Adat Keerom diruang rapat Kejati Papua.(foto:Hans Palen/Tiffanews)

Sementara itu di tempat terpisah Ketua Dewan Adat Keerom,Servo Taumis berharap agar kasus ini ditangani secara serius oleh pihak Kejati Papua dan penanganannya harus dipercepat.

“Jadi kasus terjadi di tahun 2017,dengan melihat waktu yang sudah cukup lama seharusnya kasus ini sudah selesai,tetapi sampai saat ini belum ada kepastian secara hukum,”tutur Tuamis.

Terkait Dewan Adat Keerom datang bertemu dengan Kejati semata untuk mendapatkan jawaban soal kepastian atas kasus ini.Selain itu mempertanyakan dasar hukum atas penundaan pemeriksaan terhadap Bupati Markum sebagai saksi atas kasus bantuan dana sosial dan hibah tahun 2017 Kabupaten Keerom.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Dewan Adat Keerom, Laurens Borotian supaya kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Keerom tahun 2017 segera diselesaikan secepat mungkin.

“Intinya kami dewan adat tetap mendesak Kejaksaan Tinggi  (Kajati) Papua agar kasus ini jangan terhenti tetapi harus ada peningkatan  penyelesaiannya,”tegas Borotian.

Pihaknya juga meminta agar pemeriksaan terhadap Bupati M.Markum sebagai saksi atas kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2017 segera dilakukan dan jangan dikaitkan dengan Pilkada,lalu ada penundaan pemeriksaan.

“Tahapan Pilkada ini belum jalan dan masih beberapa bulan lagi kedepan,kami mau kasus ini segera tuntas,sehingga roda Pemerintahan di Kabupaten Keerom ini bisa berjalan baik sesuai harapan masyarakat Keerom selama ini,”tutup Borotian.(ans).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini