Covid 19, Christian Warinussy Desak Pemerintah di Papua Beri Perlindungan Kepada Tenaga Kesehatan

0
3
Yan Christian Warinussy

TIFFANEWS.COM,- Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mendesak Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk lebih memberi perhatian pada aspek perlindungan kesehatan dan jaminan bagi para dokter dan paramedis yang berada pada garis terdepan dalam penanggulangan wabah Covid-19 dewasa ini.

“Pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat seyogyanya memberI perhatian utama dan pertama bagi para tenaga kesehatan tersebut yang senantiasa bekerja penuh waktu dalam menangani kasus-kasus kesehatan yang berhubungan erat dengan soal Covid-19 tersebut di sejumlah Rumah Sakit di Bumi Cenderawasih ini,”kata Yan Christian Warinussy kepada tiffanews.com Kamis (26/3).

Menurut Christian Warinussy, pemerintah daerah harus dapat pula menyiapkan jaminan berbentuk asuransi bagi keluarga para tenaga kesehatan tersebut,  jika mengalami kehilangan anggota keluarganya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (dokter atau paramedis) dalam penanggulangan wabah Covid-19 tersebut.

Di sisi lain, lanjut Direktur Eksekutif LP3BH Manokwar ini,  sangat penting Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat memfokuskan diri pula pada aspek pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) bagi perawatan penderita yang terindikadi sebagai pengidap penyakit akibat Covid-19 tersebut.

“Pengadaan alkes tersebut saya pandang penting dalam menjawab pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah juga harus dapat memberi perlindungan bagi warga masyarakat di Tanah Papua berdasarkan amanat UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintah daerah di Tanab Papua (Papua dan Papua Barat) harus dapat merancang model penanganan bahaya wabah Covid-19 sendiri sesuai kondisi lokal dengan senantiasa berpedoman pada standar perlindunga  kesehatan dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Dia mengingatkan pemerintah untuk untuk menyiapkan  rumah sakit tertentu di kota besar seperti Jayapura, Biak, Nabire, Wamena, Timika dan Merauke guna kepentingan isolasi dan penanganan khusus bagi penderita pandemi Covid-19 tersebut secara maksimal.

“Dukungan dana utama dapat dialokasikan dari dana otonomi khusus yang sudah dialokasikan setiap tahun atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Sementara itu terkait dengan langkah Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menutup penerbangan penumpang dan kapal penumpang dari luar Papua ke Papua merupakan  tindakan baik dan penting untuk  kepentingan semua pihak.

“Dari sisi pencegahan dan kepentingan perlindungan bagi rakyat dan penduduk di Provinsi Papua, saya kira langkah Pak Enembe patut diacungi jempol,”ungkapnya

Menurutnya, langkah pemerintah Provinsi Papua di bawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe ini dapat menjadi pemicu bagi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk melakukannya juga di Provinsi Papua Barat yang masih “terbuka” hingga hari ini.

“Langkah tegas Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dengan “menutup” jalur penerbangan ke dan dari Provinsi Papua sangat berdasar hukum yakni  UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  (Bn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini