Pemilukada Serentak di Papua, Paskalis Kossay Surati Ketum Golkar

0
2
Paskalis Kossay

TIFFANEWS.COM,-  Politisi senior Partai Golkar Papua Paskalis Kossay menyurati Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait proses dan mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah Partai Golkar khusus di Papua dalam rangka Pemilukada serentak tahun 2020. 

Mengacu pada Juklak DPP Partai Golkar Nomor 06/2016 mengenai mekanisme pencalonan kepala daerah di Partai Golkar, Paskalis mengatakan barangkali Ketua Umum telah dilaporkan secara lisan atau tertulis dari DPD I Partai Golkar Papua tentang seleksi dan rekrutmen bakal calon kepala daerah yang  telah digodok .

Namun menurutnya,  mekanisme itu justru diabaikan oleh DPP.  Pihak DPP melalui Bidang Pemenangan Pemilu DPP untuk Papua dan Papua Barat menghubungi langsung para bakal calon kepala daerah tanpa melalui DPD I.

“ Yang sangat memprihatinkan adalah oknum pengurus DPP baik yang membidangi Pemenangan Pemilu Papua dan Papua Barat maupun oknum pengurus DPP Bidang terkait lainnya sengaja merusak tatanan dan sistem kerja Partai Golkar dengan cara menelpon langsung kepada para bakal calon kepala daerah untuk mengikuti pertemuan di kantor DPP Partai Golkar  pada 21 Maret 2020,”ungkap mantan Anggota DPR RI.

Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa DPP mengabaikan mekanisme yang diatur dalam Juklak 06/2016 tentang seleksi dan rekrutmen calon kepala daerah dari partai Golkar. Bahkan katanya, yang lebih parah lagi adalah para bakal calon kepala daerah yang tidak pernah mengikuti proses seleksi di DPD I Partai Golkar Papua, justru dihadirkan dalam pertemuan pada 21 Maret 2020 di DPP.

“Sesuai mekanisme partai, setiap pertemuan apapun harus melalui undangan secara tertulis, supaya ada keterbukaan dan pertanggung jawaban yang jelas. Patut kita pertanyakan, ada maksud apa dibalik pertemuan tanpa undangan tertulis tersebut ?,” tanyanya dalam surat tanggal 25 Maret 2020 ini.

Dia mengatakan, perlu diduga, ada permainan kepentingan dalam kepengurusan baru DPP Partai Golkar sekarang yang ingin merusak citra partai Golkar dan mungkin juga sengaja merusak nama baik bung Ketua Umum.

“Saya berharap Bung Ketua Umum supaya menganulir proses yang sudah terlaksana pada 21 Maret 2020 itu dan kembalikan kepada mekanisme yang sebenarnya sesuai Juklak DPP Nomor 06/2016 supaya proses seleksi dilakukan secara terbuka dan inklusif melibatkan DPD I yang punya kepentingan langsung dengan hajatan Pemilukada serentak 2020 ini,” tulisnya

Terkait persoalan ini politisi yang menulis sejumlah buku tentang Papua ini, merasa prihatin yang dalam, dan mendesak Ketua Umum agar kiranya segera mengevaluasi oknum pengurus Bidang Pemenangan Pemilu DPP Dapil Papua dan Papua Barat , serta pihak lain di DPP yang diduga ikut bermain dalam proses abnormal ini.

“ Jika terbukti sengaja dipermainkan sistem dan  mekanisme seleksi calon kepala daerah, saya harap Bung Ketua Umum harus mengambil kebijakan tegas, oknum yang bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan DPP,”ungkapnya. 

Di awal suratnya, dia menulis :

“Mendahului Surat Terbuka ini , perkenankan  saya mengucapkan selamat bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara kepada Bung Ketua Umum dan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat baik badan maupun jiwa  ditengah merebaknya virus berbahaya Covid 19. Besar harapan kita , semoga virus yang mematikan ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas secara normal kembali”.

Ini isi lengkap surat Paskalis Kossay

SURAT TERBUKA :

Untuk Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Kepada Yth.

Bung Airlangga Hartarto

Ketua Umum DPP Partai Golkar

Di – Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini , saya :

N a m a  : Paskalis Kossay.

NPAG.    : 3171010258390001

Status   : Kader Partai Golkar.

Mendahului Surat Terbuka ini , perkenankan  saya mengucapkan selamat bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara kepada Bung Ketua Umum dan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat baik badan maupun jiwa  ditengah merebaknya virus berbahaya Covid 19. Besar harapan kita , semoga virus yang mematikan ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas secara normal kembali.

Walaupun dihadapkan dengan kondisi yang tidak dimungkinkan oleh ancaman wabah Covid 19 , secara organisasi partai Golkar tetap bekerja merampungkan rekrutmen bakal calon kepala daerah dalam Pemilukada serentak tahun 2020.

Dalam rangka Pemilukada serentak tahun 2020, oleh karena basis kekaderan saya dari Papua, maka perkenankan saya menyoroti soal proses dan mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah khusus Dapil Papua.

Barangkali Bung Ketua Umum telah dilaporkan secara lisan atau tertulis dari DPD I Partai Golkar Papua tentang seleksi dan rekrutmen bakal calon kepala daerah yang  telah digodok sesuai Juklak DPP Partai Golkar Nomor 06/2016.

Bung Ketua Umum Yang saya hormati dan banggakan. Adapun yang menjadi keprihatinan saya dalam proses seleksi dan rekrutmen bakal calon kepala daerah ini, adalah :

1. Setelah daftar nama bakal calon kepala daerah hasil seleksi oleh DPD I diserahkan ke DPP,  seharusnya DPP segera diagendakan sesuai jadwal Pemilukada DPP. Kemudian agenda tersebut harus diberitahukan kepada DPD I dan para bakal calon kepala daerah melalui DPD I. Namun saya sangat prihatin karena mekanisme itu justru diabaikan oleh DPP.  Pihak DPP melalui Bidang Pemenangan Pemilu DPP untuk papua dan papua barat menghubungi langsung para bakal calon kepala daerah tanpa melalui DPD I.

2. Yang sangat memprihatinkan adalah oknum pengurus DPP baik yang membidangi Pemenangan Pemilu Papua dan Papua Barat maupun oknum pengurus DPP Bidang terkait lainnya sengaja merusak tatanan dan sistem kerja Partai Golkar dengan cara menelpon langsung kepada para bakal calon kepala daerah untuk mengikuti pertemuan di kantor DPP Partai Golkar  pada 21 Maret 2020 ( foto pertemuan terlampir ).

Disini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya, mengapa DPP mengabaikan mekanisme yang diatur dalam Juklak 06/2016 tentang seleksi dan rekrutmen calon kepala daerah dari partai Golkar ?

3. Yang lebih parah lagi adalah para bakal calon kepala daerah yang tidak pernah mengikuti proses seleksi di DPD I Partai Golkar Papua , justru dihadirkan dalam pertemuan pada 21 Maret 2020 di DPP.

4. Padahal sesuai mekanisme partai, setiap pertemuan apapun harus melalui undangan secara tertulis, supaya ada keterbukaan dan pertanggung jawaban yang jelas. Patut kita pertanyakan , ada maksud apa dibalik pertemuan tanpa undangan tertulis tersebut ?

5. Karena itu perlu diduga, ada permainan kepentingan diantara dalam kepengurusan baru DPP Partai Golkar sekarang yang ingin merusak citra partai Golkar dan mungkin juga sengaja merusak nama baik bung Ketua Umum.

6. Saya berharap Bung Ketua Umum supaya menganulir proses yang sudah terlaksana pada 21 Maret 2020 itu dan kembalikan kepada mekanisme yang sebenarnya sesuai Juklak DPP Nomor 06/2016 supaya proses seleksi dilakukan secara terbuka dan inklusif melibatkan DPD I yang punya kepentingan langsung dengan hajatan Pemilukada serentak 2020 ini.

7. Saya dengan merasa keprihatinan yang mendalam , mendesak Bung Ketua Umum , agar kiranya segera mengevaluasi oknum pengurus Bidang Pemenangan Pemilu DPP Dapil Papua dan Papua Barat , serta pihak lain di DPP yang diduga ikut bermain dalam proses abnormal ini.

8. Jika terbukti sengaja dipermainkan sistem dan  mekanisme seleksi calon kepala daerah, saya harap Bung Ketua Umum harus mengambil kebijakan tegas, oknum yang bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan DPP.

Demikian Surat terbuka ini saya sampaikan kepada Bung Ketua Umum, sebagai bentuk keprihatinan serta bentuk tangging jawab moral saya sebagai kader partai sekaligus kecintaan saya terhadap Bung Ketua Umum dan Partai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai Bung Ketua Umum dalam membawa Partai Golkar menjadi Partai moderen, maju dan berjaya.

Jayapura, 25 Maret 2020

Paskalis Kossay

NPAG : 3171010258390001

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini