Jokowi dan Kerumunan Maumere : Perang Framing atau Problem Panopticon?

Tukan Ben

Oleh Wilfrid Valiance

Mahasiswa doktoral sosiologi UI, Imam Projo Keuskupan Maumere

 

Kunjungan Presiden Joko Widodo dalam rangka peresmian bendungan Napun Gete di Maumere sudah berakhir. Bendungan sudah diresmikan. Presiden sudah kembali ke istana. Tetapi kontroversi kerumunan di Maumere terus meluas bahkan memicu kisruh politik nasional. Opini-opini yang bertabrakan berkelindan di berbagai platform media.

Perang Framing

Kunjungan presiden dan kerumunan itu terjadi di tengah pandemi Covid 19,   persis ketika  angka statistik  di seantero negeri menyentuh titik paling menggelisahkan. Sangat masuk akal bahwa kejadian di sebuah titik kecil republik ini mendapat sorotan nasional. Publik terbelah dan kontroversi merebak.

Kalangan yang  membela presiden dan massa yang berkerumun membangun framing “spontanitas”. Logika pembenar framing ini bermacam-macam: Jokowi orang baik, presiden pro rakyat, pemimpin rendah hati dan seterusnya. Ada lagi alasan emosional pembenar  framing ini yaitu  kerinduan warga akan kehadiran pemimpin  negara setelah terakhir dikunjungi Soeharto. Framing ini didukung koalisi besar warga, tokoh politik nasional dan para aktivis. Opini mereka jelas, presiden tidak mengundang, sementara warga berkerumun karena tergerak oleh rasa cinta akan  pemimpinnya. Maka baik presiden maupun warga yang berkerumun sama-sama tidak bersalah.

Kelompok kontra, menyodorkan framing “petaka Covid”. Framing ini juga didukung warga, tokoh politik nasional, jurnalis dan aktivis nasional. Mereka terang-terangan mengeritik presiden dan warga yang berkerumun. Caranya bermacam-macam. Mengabaikan perbandingan apple to apple kerumunan Maumere dan Petamburan, mereka menyoroti substansi resiko yang sama yaitu bahwa baik Jokowi maupun Riziek Shihab sama-sama “menciptakan” kerumunan yang potensial bagi ledakan eksponensial penyebaran virus.  Sebagai pemimpin negara dan penanggungjawab kemaslahatan rakyat, presiden, menurut logika framing ini, seharusnya menginstruksikan  prototokol kenegaraan  ketat  untuk    mencegah kerumunan.

Framing mana yang paling dapat diterima tergantung dari sudut pandang mana orang membaca fenomena kerumunan Jokowi di Maumere dan kepentingan mana yang hendak dibela.  Para pendukung framing “spontanitas”   nampak simpatik karena mengekspresikan apresiasi  dan antusiasme sambutan terhadap  sosok presiden populis yang merupakan simbol negara hadir.” Sementara para pembela  framing “petaka Covid,” meski menggaungkan signal bahaya, mendapat  serangan dan bully massif persis karena  yang dikritik adalah seorang presiden.

Problem Panopticon

Benar bahwa baik  presiden maupun  warga tidak bisa dipersalahkan atas  spontanitas yang terjadi. Tetapi tidak benar juga jika setiap kritik selalu dituding sebagai  serangan  haters dan  lawan politik. Kontroversi  kerumunan di Maumere dan  framing-framing  yang bertabrakan sebetulnya merefleskikan bahwa ada yang salah dalam disiplin tubuh di tengah pandemic Covid 19. Framing  “spontanitas”  membuat orang  seakan-akan takluk pada otonomi diri dan rela mati atas nama cinta kepada pemimpin kebanggaan. Sementara framing “petaka Covid” dengan  paksaan agar Presiden Joko Widodo menginstruksikan  protokol kenegaraan ketat,  jelas menegaskan ketergantungan tubuh pada pendisiplinan yang dipaksakan.

Persis ini kritik Michael Foucault (1995).  Melalui gagasan panopticon, Foucault mengkritisi  mekanisme kontrol yang teliti atas tubuh sebagai kejahatan hukum dan beroperasinya kekuasaan yang  dipraktekkan melalui menara pengawas (panopticon) dalam  penjara-penjara Prancis. Mekanisme panopticon  membuat orang merasa   terus terpantau. Orang merasa berada dalam pengawasan permanen meski pengawasan  sebenarnya  tidak ada. Inti panopticon adalah bahwa orang menjadi disiplin karena merasa diawasi, bukan karena kesadaran internal. Andai  Foucault masih hidup, dia pasti tersenyum-senyum menyaksikan kebenaran teorinya dalam kasus kerumunan warga Maumere. Kita ternyata masih terbelenggu penjara panopticon. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kadis Pendidikan Intan Jaya: "Pendidikan di Intan Jaya Alami Dua Virus Sekaligus"

TIFFANEWS.COM, Kondisi pendidikan di Intan Jaya-Papua menghadapi dua ancaman virus sekaligus yakni virus korona  dan “virus” ancaman stabilitas keamanan. Untuk menghadapi kedua ancaman virus ini, salah satu cara yang ditempuh Dinas pendidikan Kabupaten Intan Jaya adalah  membangun kelompok belajar dalam tiga klaster yang lebih diutamakan bagi siswa yang akan menempuh […]
Translate »