Kapasitas Rivai Darus Selaku Juru Bicara Gubernur Papua Dipertanyakan

Tukan Ben
Pemerhati Pemerintahan Daerah, Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN)

TIFFANEWS.COM,- Pemerhati Pemerintahan Daerah, Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN) mempertanyakan legalitas dan kapasitas seorang Muhammad Rivai Darus, SH selaku Juru Bicara Gubernur Papua. Menurutnya, dalam satu bulan ini narasi yang disampaikan Rivai Darus tergambar jelas adalah pikiran diri pribadi yang dapat mengganggu kerja birokrasi dan akibatnya berimplikasi ke pelayanan publik.

“Kami mempertanyakan kapasitas saudara Rivai Darus, SH sebagai Juru Bicara Gubernur Papua. Kami mempertanyakan surat keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua dan regulasi kedudukannya sebagai Juru Bicara, karena Pemerintah ada aturannya,” ungkap Pemerhati Pemerintahan Daerah, Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN) dalam rilis yang diterima tiffanews, Sabtu (26/6).

Dia mengemukakan, berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Gubernur (Pergub), pihaknya belum menemukan nomenklatur tugas dan fungsi Juru Bicara Gubernur.

“Mengeluarkan edaran, perintah dan himbauan atas nama Gubernur oleh seorang yang mengatasnamakan diri sebagai juru bicara gubernur adalah hal yang keliru,” tukasnya.

Menurut Sawaki, jika Gubernur berhalangan, secara hirarki maka ada Wakil Gubernur, Sekda, Asisten I, II dan III, ada kepala OPD yang membidangi teknis bisa berbicara atas nama Gubernur.

“Fungsi kehumasan pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melekat pada Dinas Kominfo Provinsi dan itu pegawai negeri aktif ataupun kasubag atau pejabat fungsional. Bukan non ASN,” tuturnya.

Lebih jauh ditekankan, jika yang bersangkutan diangkat dengan SK Gubernur maka Biro Hukum dan Biro Ortal wajib dipertanyakan cantolan hukumnya.

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 51 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua sejauh ini belum dirubah.

Dimana, dalam Bab II tentang kedudukan, Fungsi dan Tugas kedudukan Organisasi khususnya pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Papua menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statisitik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

“Jadi sebenarnya saat ini Kepala Dinas Kominfo yang berhak berbicara memberikan informasi dan publikasi tentang kegiatan pemerintah daerah. Harus kembali ke aturan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pemerintahan. Birokrasi tidak boleh diintervensi dan diadu domba oleh pikiran partai politik atau pengurus partai tertentu atau tim sukses. Itu merusak pemerintahan. Apalagi mengatasnamakan gubernur dengan cuma komunikasi lisan,” tukasnya.

Kata dia, bisa saja apa yang disampaikan adalah pikirannya pribadi atau asupan dari kelompok tertentu akhirnya mempengaruhi masyarakat bahwa ada ketidakharmonisan antara pimpinan daerah/pejabat daerah. Hal ini sangat berbahaya sebab dapat mengganggu kerja birokrasi dan akibatnya berimplikasi ke pelayanan publik.

Sawaki menekankan, dalam tata naskah kedinasan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah, tidak ada surat dinas/edaran berupa himbauan yang boleh dikeluarkan oleh juru bicara. Dan juru bicara sendiri tidak ada dalam Permendagri fungsi kerjanya.

“Apa gunanya Kepala Dinas atau ASN atau Pejabat Fungsional di setiap OPD yang sudah bertitel S1 sampai S3 yang berjumlah ribuan orang dikontrol oleh orang luar?. Mau dibawa kemana ribuan ASN di Provinsi Papua ini dan 28 Kabupaten/1 Kota di Provinsi Papua kalau dikendalikan satu orang dari luar sistem kepegawaian dan pemerintahan?” tanyanya.

Ditegaskan, jika hal itu masalah pendidikan maka yang harus berbicara kepala dinas pendidikan. Jika ada masalah di bidang kesehatan, yang bisa menanggapi kepala dinas kesehatan. Begitu juga permasalahan lain di bidang infrastruktur, ada kepala Dinas PUPR. Mereka ini adalah “juru bicara” di masing-masing bidang tugasnya mewakili Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda dan para asisten.

“Kami melihat selama satu bulan ini narasi yang disampaikan tergambar jelas adalah pikiran diri pribadi saudara Rivai Darus. Ini adalah pembelajaran yang buruk bagi rakyat Papua. Untuk itu kami minta stop bikin air kabur. Biarkan pemerintah bekerja dengan mekanisme dan aturannya. Jangan tambah-tambah bumbu atau buat gerakan yang memecah belah antar sesama pimpinan daerah dengan pikiran sendiri,” tukasnya.

Selanjutnya mereka meminta Rifai Darus berhenti mengatasnamakan Gubernur Papua dalam setiap release karena itu bukan wewenangnya.

“Sebab tidak ada regulasi mendukung kerja saudara Rifai Darus. Apabila terus berlanjut bisa berimplikasi hukum,” tegas dia.(*bn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Papua Damai atau Konflik Tergantung Elit Politik dan Cendekiawan

TIFFANEWS.COM –  Apakah Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) ini akan menjadi wilayah yang damai (kondusif) atau  sebuah daerah penuh konflik (pertikaian atau perseteruan)  berkepanjangan bersimbah darah dan air mata, sepenuhnya bergantung pada para elit politik dan kaum cendekiawan (terpelajar)  Papua itu sendiri. Hal itu disampaikan pemerhati masalah sosial-politik […]
Instagram did not return a 200.
Translate »