Kembali Demo Di DPRD Kabupaten Jayapura, Massa Pertanyakan Penyelewengan Dana Bantuan Banjir Bandang

Marcel
Para pendemo saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura. (Foto : Tiffanews.com/Irfan)

TIFFANEWS.COM – Menyusul aksi demo pada Selasa (29/6/2022) lalu di depan kantor DPRD Kabupaten Jayapura belum ada jawaban terkait pembentukan Pansus LHP BPK atas adanya rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Papua terkait dana bantuan banjir bandang dari BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, massa yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (2/7/2021).

Mereka sekali lagi meminta kejelasan tindak lanjut DPRD Kabupaten Jayapura terkait pembentukan Pansus dana bantuan banjir bandang tersebut.

Kedatangan massa demo ini diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP, dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura lainnya.

“Ini untuk kesekian kalinya, kita tetap pada tuntutan terkait pembentukan Pansus dana bantuan banjir bandang,” kata Sekretaris Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Jhon Maurits Suebu dalam orasinya di depan kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (2/7/2021) siang.

“Bapak ketua DPRD yang terhormat, bapak sudah tahu apa irama rangkaian demo ini dan kami datang kesini dengan satu spanduk yang bertuliskan DPRD Kabupaten Jayapura segera bentuk Pansus. Kenapa demikian, karena banyak keluh kesah di masyarakat yang diabaikan,” sambungnya.

Dirinya menuturkan, semua orang tahu di saat pemilihan (Pileg) saat itu para korban banjir bandang dan longsor itu masih berada di tenda-tenda pengungsian, di sekolah-sekolah, di gedung-gedung gereja, di kuburan dan bahkan korban sudah tinggal di kos-kosan. Namun di mana hati nurani bapak-ibu dewan saat ini di mana. “Harapan kami, semoga banjir itu bisa terobati, namun seiring waktu berjalan hingga saat ini terhitung tinggal dua bulan lagi,” tuturnya.

“Oleh sebab itu, kami mendorong segera bentuk Pansus. Karena disana banyak jawaban bagi masyarakat. Apalagi data-data yang dilakukan saat ini dan data itu sudah ada sejak lama. Secara logika uang itu tiba karena adanya data ini. Dikarenakan, ini republik dan bukan antara bapak dengan anak,” sambungnya.

Saat ini, ditambahkan, lalu yang menjadi sebuah pelecehan terhadap rakyat itu, karena data yang ada bisa berubah jumlah nama korban banjir bandang.

“Contohnya, seperti di BTN Gajah Mada itu data dari pusat yang kami dari forum kemanusiaan ini pegang untuk BTN Gajah Mada atau BTN Bintang Timur mendapat 117. Namun dalam SK Bupati Jayapura, data itu bisa berubah dan berkurang menjadi 26,” imbuhnya.

“Kemudian, akhirnya timbul pertanyaan di masyarakat, apa sih yang lain bisa. Oleh sebab itu, kami minta agar segera dibentuk Pansus. Supaya ada kepastian yang didapat oleh masyarakat. Untuk itu, bapak ketua DPRD yang terhormat, kami berikan waktu untuk bisa menyampaikan apa tindak lanjutnya terkait desakan kita untuk membentuk pansus,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menyampaikan apresiasi kepada massa pendemo yang sudah datang ke kantor dewan.

“Sebagai pimpinan DPRD, saya minta maaf kalau ada kata-kata atau ada hal-hal yang menyinggung perasaan bapak-ibu, sekali lagi saya mohon maaf,” ucap Politisi Partai NasDem Kabupaten Jayapura tersebut.

“Terkait aspirasi (pembentukan Pansus) ini, secara lembaga kami terima aspirasi tersebut. Selanjutnya, nanti akan ditambahkan oleh bapak Hermes Felle untuk menyampaikan soal aspirasi tersebut. Jadi hanya itu saja yang saya sampaikan dan saya tidak mengomentari apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya,” cetus Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jayapura tersebut dihadapan para pendemo.

Senada dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle menyampaikan, pihaknya sudah diberikan mandat oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, maka soal pembentukan pansus tetap dilaksanakan.

“Di hari Senin (5/7) pekan depan, kami sudah masuk untuk menyusun jadwal baru guna memasukkan agenda pembentukan pansus. Kalau sudah diterima, maka pansus sudah bisa dibentuk. Karena dari lima fraksi itu ada tiga fraksi yang mendukung pansus itu dibentuk,” beber pria yang juga Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura.

“Kalau yang tidak mendukung untuk Pansus dibentuk, itu tidak ada masalah. Karena itulah dinamika, tetapi dari lima fraksi itu ada tiga fraksi yang mendukung untuk pembentukan Pansus. Saya salah satu ketua fraksi dari PDI Perjuangan yang ikut mendukung dan tiga fraksi yang dukung saja sudah cukup untuk pansus ini dilaksanakan,” pungkasnya. (Irf/Cel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tiga Daerah Siap Ladeni Takraw Sulsel di Makassar

TIFFANEWS.COM,- Tiga daerah siap meladeni tim sepak takraw Sulawesi Selatan di Makassar pada Juli 2021, sebagai bagian persiapan menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua, Oktober mendatang. Sekretaris Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Jumat  (2/7), mengatakan ketiga daerah yang dijadwalkan beruji coba […]
Instagram did not return a 200.
Translate »