oleh

Kewajiban Moral Media di Tanah Papua Kawal Pemilu 2020

-OPINI-1.240 views

Oleh: Peter Tukan

KITA TAHU  bersama bahwa Pemilihan Umum (Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati/Walikota, Pilpres dan Pileg) merupakan  pelaksanaan demokrasi yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Kita pun telah  mengetahui bahwa,  Pemilu yang merupakan pelaksanaan demokrasi yang nyata itu harus dilaksanakan di dalam  jalur atau rel nilai-nilai demokrasi  yakni:  kebebasan, keadilan, kejujuran, rasa aman dan damai.   Jika demikian maka,  Pemilu itu sendiri dalam pelaksanaannya harus dikawal sedemikian rupa, agar tidak sampai keluar dari relnya itu.

Media pers adalah salah  satu pilar demokrasi, selain eksekutif, legislatif, yudikatif dan opini publik.  Sebagai pilar penopang jalannya demokrasi maka salah satu tugas media pers dalam pelaksanaan  Pemilu Pilkada serentak tahun 2020 ini adalah,  secara ketat, jujur dan benar ikut  mengawal jalannya pesta demokrasi ini.

Satu pertanyaan yang menggelitik  adalah:  Apakah media pers dapat benar dan jujur  menjadi “pengawal” jalannya seluruh proses Pilkada itu, padahal, pada saat yang sama,  media pers  itu sendiri pun memiliki kepentingan yang instant  di dalamnya?

Apabila kita mengandaikan bahwa “demokrasi” itu adalah “Panglima” maka media pers sendiri adalah “Prajurit pengawalnya”.

Bagaimana mungkin,  “Panglima” dapat berjalan di atas jalurnya yang sebenarnya,  apabila “Pengawal”nya sendiri dengan tahu dan mau mengobrak-abrik rel tersebut hanya karena pengawal punya kepentingan yang terselubung di dalamnya? Sang pengawal dapat dengan mudah mengobrak-abrik jalannya “panglima demokrasi”  ketika pangawal itu mudah dibeli, dan  mudah menggadaikan dan menjual martabat dan profesionalismenya, demi tercapainya kepentingan (uang)  atau ambisi pribadi dan lembaganya tempat dia bekerja dan  yang merupakan “ladang subur”  untuk menghidupi diri  dan keluarganya.

Dosen Senior pada program studi  Ilmu Politik,  Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, Ph.D mengatakan bahwa  perjalanan dan perkembangan demokrasi Pemilu   di Indonesia semakin  mengkhawatirkan, justru diakibatkan oleh praktik politik yang menggunakan uang (money politics).

Kecenderungan praktik politik penggunaan uang atau money politics dalam pemilu, baik pada tingkat nasional maupun lokal memunculkan ketidakpuasan dan pesimisme terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia” (“Politik Lokal dan Otonomi Daerah Revisited: Demokratisasi Melalui Pemilu” dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 33 Tahun 2010, hal.93).

Lebih lanjut dia mengatakan, secara kritis kita dapat melihat dengan pendekatan analisis kualitatif yang menunjukkan bahwa terjadi kembali praktik-praktik non demokratik masa Soeharto dalam praktik pemilu, namun berbeda bentuk. Tentu saja perubahan sistem dalam kelembagaan tidak serta merta menjadikan perubahan tingkah laku para aktor politik yang berada dalam lembaga tersebut.

Demokrasi itu sendiri ditandai dengan pemilu,  namun semua  pemilu tidaklah sama. Penyelenggara pemilu tidak secara langsung dapat dikatakan memiliki electoral integrity, namun dapat pula terjadi electoral manipulation.

Apa yang dikatakan Chusnul Mar’iyah di atas, hampir mirip  dengan pendapat lain yaitu: Jika pada masa lalu, nilai demokrasi  dalam Pemilu dicederai oleh “tangan kuat” Sang penguasa rejim  saat itu,  maka pada  Pemilu masa kini,  kemurnian demokrasi itu justeru diobrak-abrik dan  dihancur-leburkan oleh “isi pundi-pundi Uang”.

Sudah di ambang pintu

Pesta  Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang menurut rencana berlangsung  pada 9 Desember 2020 sudah di ambang pintu. Berbagai persiapan menuju perhelatan akbar demokrasi itu sudah mulai dilaksanakan pada beberapa bulan lalu   dan bersamaan dengan itu, “suhu politik” terasa mulai menanjak naik yang berpengaruh pula pada mulai meningkatnya eskalasi gangguan keamanan  dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kembali kepada  peran media pers  dalam Pemilu Pilkada 2020, dapat dikatakan bahwa : Apabila kita tahu  bersama bahwa Pemilu merupakan salah satu perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara  media pers sendiri sebagai salah satu pilar demokrasi selain  eksekutif, legislatif, yudikatif  dan opini publik maka,   media pers harus mampu menjadi “pengawal profesional ”  bagi seluruh proses demokrasi selama berlangsung  Pemilu Pilkada  tersebut .

Dengan mengedepankan  fungsinya sebagai media pendidikan politik dan membangun demokrasi serta  media yang tidak berpihak kepada kepentingan sesaat  dari oknum atau kelompok orang yang sedang “birahi”  merebut  atau  mempertahankan kekuasaan dengan cara menghalalkan semua cara dan daya — maka selama berlangsung pesta demokrasi Pilkada itu,  media pers sekali-kali tidak boleh menggadaikan atau mengorbankan nilai kebenaran,  kejujuran, keadilan, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta persaudaraan  sejati sesama anak bangsa.

Pertarungan Kepentingan: Potensi Kerawanan

Pengalaman kita dalam menggelar atau mengikuti  Pemilu selama ini,membuktikan bahwa perhelatan demokrasi siklus lima tahunan ini,  selalu rawan terhadap berbagai gangguan keamanan, dan rawan terhadap perpecahan sesama warga masyarakat  yang berujung pada terancamnya keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia dan  punahnya nilai-nilai persaudaraan, persahabatan, nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Pemilu menjadi sangat rawan lantaran pihak-pihak yang  “bertarung” di arena pesta demokrasi ini  memiliki kepentingannya  masing-masing, antara lain kepentingan akan uang, kekuasaan/jabatan dalam lembaga eksekutif dan/atau   legislatif , kepentingan akan kelanjutan dan keamanan bisnis serta  berbagai kepentingan lainnya.

Patut dicamkan baik-baik bahwa pihak yang punya kepentingan  (kepentingan jangka pendek atau jangka panjang) pada Pemilu,  tidak pernah luput dari apa yang disebut “politik uang”. Ada pihak yang mengucurkan uang  (beli dengan uang kecil –  dapat uang besar)  untuk membantu pasangan calon kepala daerah itu dalam membiayai Pilkada.  Sebaliknya,   ada pihak lain  yang mengambil uang dari proses Pilkada ini (dapat dengan cara yang wajar atau  tidak wajar seperti memeras calon kepala daerah tersebut dengan cara yang sangat halus).

Kami mencatat pihak-pihak yang  punya kepentingan dalam Pemilu tersebut yang tidak mungkin tidak,   akan mengeluarkan uang atau mengambil/memanfaatkan  uang. Setiap pihak yang disebutkan di bawah ini  hampir pasti membutuhkan “kerjasama”  dengan media pers (wartawan).

Wartawan hampir pasti  hadir di setiap kelompok yang saya sebutkan di bawah ini; apakah wartawan itu dilibatkan secara langsung sebagai tim sukses atau tidak dilibatkan sebagai tim sukses – tetapi yang jelas  bahwa wartawan  akan selalu berada samping oknum atau kelompok kepentingan yang terurai di bawah  ini untuk meliput dan menyiarkan berita terkait aktivitas dari oknum atau kelompok ini.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa apabila terjadi pertikaian fisik antar kelompok pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada itu, oknum atau kelompok orang yang tersebut di bawah ini dapat saja (diduga atau patut diduga) menjadi aktor (biang) di balik konflik dan kerusuhan itu demi memenangkan pertarungan Pilkada ini. Mereka dengan berbagai cara, daya, pengaruh dan “kekuasaan”  yang melekat pada dirinya itu dapat  menggerakkan (memprovokasi)  massa  untuk menjadi beringas – sangat emosional untuk saling berhadap-hadapan dengan lawan politik dalam Pemilu ini ketika mereka menganggap akan kalah dalam pertarungan politik merebut kursi kekuasaan kepala daerah.

  1. Calon kepala daerah itu sendiri yang punya kepentingan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Sejak dia bersama pasangannya mengambil keputusan untuk maju “bertarung” dalam pesta demokrasi Pilkada maka sejak  itu juga uang mulai mengalir dari pundi-pundinya. Untuk apa? Untuk “belanja politik” seperti membayar  mahar kepada partai politik pengusung dan pendukung. Dia harus memiliki “perahu” (dukungan kursi di lembaga legislatif)  untuk dapat memenuhi persyaratan yang disampaikan KPU.  Memang benar bahwa ada Parpol tertentu yang secara terbuka di depan publik mengatakan, “Kami tidak meminta “mahar” politik dari calon kepala daerah saat berproses untuk  mendapatkan “perahu”. Namun, demikian mahar politik akan  tetap diberikan di meja tamu, di pasar, di kedai dan restoran serta di mana saja,  yang dirasakan sebagai “tempat  aman” dari pantauan mata manusia, signal HP dan CCTV.

Pada zaman ini berlaku ungkapan :  “Tidak ada makan siang yang gratis!”. Jika Parpol tersebut secara kelembagaan tidak menerima uang sebagai mahar politik namun, oknum-oknum yang mengurus administrasi untuk mendapatkan “perahu” bagi sang calon,  pasti membutuhkan “uang pulsa”, baik diminta maupun tidak diminta. Malahan, tidak diminta pun, calon kepala daerah dalam Pilkada itu sendiri sudah merogoh “koceknya”. Dia dan pasangannya mendadak menjadi “orang yang murah hati” dan royal.

  1. Tim Sukses dari masing-masing calon kepala daerah punya kepentingan juga. Tim sukses membutuhkan uang untuk  “belanja” semua kegiatan dan untuk mengepulkan asap dapur di rumahnya sendiri.  Selain itu, Tim Sukses pun membutuhkan “ucapan terimakasih” setelah meraih kemenangan. Ucapan terimakasih dapat dalam bentuk uang tunai dan/atau juga “kebijakan” bupati/walikota/gubernur pasca pelantikannya; baik kebijakan dalam memberikan jabatan bagi dirinya atau relasinya  atau kebijakan memperlancar bisnis keluarga atau kelompok dari Tim sukses tersebut.
  2. Parpol pengusung dan parpol pendukung seperti: Kepentingan uang untuk “kas partai” dan kepentingan politik pasca pelantikan seperti adanya kesepakatan untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan Parpol serta kesepakatan untuk “menyumbangkan kursi” dari daerah pemilihan itu  pada Pemilu legislatif mendatang, baik untuk legislatif   di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat dan  kepentingan Pemilu Presiden yang akan datang yang calon presidennya diusung Parpol itu.
  3. Para pihak di Pusat (Jakarta) seperti: Kepentingan untuk Pilpres yang akan datang dimana kepala daerah tersebut akan “mengawal” dan menyukseskan/memenangkan jalannya Pilpres. Sedangkan terkait kepentingan Parpol di Pusat yang telah memberikan “perahu” baginya maka yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah anggota legislatif untuk duduk di Senayan. Hal yang sama untuk Pilgub di daerah itu dimana kepala daerah ini akan memberikan dukungan kemenangan bagi calon Gubernur dan calon Wagub yang diusung Parpol itu  yang telah berjasa baginya sampai berhasil menduduki kursi kepala daerah pada Pilkada kali ini.
  4. Para penyandang dana Pilkada. Tidak mungkin tidak, setiap pasangan calon Pilkada akan meminta dukungan dana dari para pebisnis atau investor dengan perjanjian bahwa setelah menang dan dilantik duduk sebagai kepala daerah maka sebagian besar proyek bernilai ratusan milyar rupiah akan dikerjakan oleh penyandang dana selama lima tahun kepemimpinan sebagai kepala daerah. Sering terjadi, penyandang dana ini akan mengeluarkan uang tambahan bagi para pendukung dan simpatisan untuk kemenangan pasangan kepala daerah ini. Penyandang dana harus berjuang habis-habisan karena uang yang diberikan (dipinjamkan) kepada calon kepala daerah itu tidak sedikit jmlahnya. Bagaimanapun juga, Pilkada itu sendiri merupakan “bisnis tersendiri”.
  5. Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau para kepala dinas/badan dan lembaga lingkup pemerintah setempat. Para kepala SKPD ini akan dengan segala cara dan daya (termasuk menggunakan uang)  untuk berjuang habis-habisan agar calon yang dijagokan untuk menang dalam Pilkada dapat berhasil menduduki kursi kekuasaan selama lima tahun. Jika calon yang dijagokan itu menang,  maka yang bersangkutan akan tetap menjabat sebagai kepala SKPD tersebut.
  6. Para ajudan dan pengemudi mobil calon kepala daerah itu. Apabila calon kepala daerah tersebut menang dalam Pilkada maka, tenaga mereka masih dapat diberdayakan selama lima tahun ke depan. Sering terjadi bahwa ajudan dan pengemudi mobil kepala daerah jauh lebih kaya daripada seorang ASN yang sudah bekerja belasan tahun.
  7. Wartawan dan medianya juga punya kepentingan. Apabila calon kepala daerah tersebut menang dalam Pilkada maka, kepentingan wartawan pribadi dan keluarga dapat terpenuhi,  antara lain kepentingan akan uang dan kepentingan  lainnya yang akan diperolehnya pasca pelantikan kepala daerah itu.

Dapat saja, wartawan tersebut akan berpindah kerja (beralih profesi)  menjadi  aparat sipil negara (ASN) di Biro atau Bagian Humas pemerintah setempat atau anggota keluarga wartawan  (suami atau istri atau anggota  keluarga besar) akan diterima menjadi ASN di lingkup pemerintahan ini. Sedangkan untuk lembaga media/pers  tempat wartawan itu bekerja,  selain mendapatkan Iklan selama berlangsung masa Pilkada, juga akan terjalin kerjasama berbayar (berlangganan media, kerjasama advertorial  dan lainnya) selama lima tahun ke depan.

Di  atas panggung “pertarungan kepentingan oknum atau kelompok atau lembaga” yang tersebut di atas inilah,  harga diri, etika dan moralitas wartawan dan medianya dipertaruhkan! Ketaatan pada Etika Jurnalistik dan UU Pokok Pers menjadi sebuah kewajiban moral bagi setiap wartawan dan medianya yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Wartawan dan medianya memiliki kewajiban moral untuk mengawal jalannya Pilkada secara benar, adil dan jujur serta demokratis yang akan tampak dari hasil liputan dan pemberitaan di medianya. Wartawan dan medianya sekali-kali tidak boleh menggadaikan martabat dan profesinya hanya karena telah dibayar dengan uang dan kenyang dengan janji-janji politik  yang akan terpenuhi pasca kemenangan Pilkada tersebut. Padahal, patut juga diketahui bersama bahwa “janji-janji politik yang bertaburan di jagat  Pilkada itu adalah “makluk gaib” yang dalam sekejap bisa raib!

Jangan sampai wartawan dan medianya — hanya karena uang dan janji-janji politik–  berjibaku dengan menghalalkan cara memenangkan calon kepala daerah yang didukungnya  itu dengan melahirkan produk berita lisan,tulis, foto, video  dan karikatur yang membohongi dan memprovokasi  rakyat pemilih. Hanya demi kemenangan calon yang didukung, wartawan melalui pemberitaannya  yang tidak benar, tidak adil dan tidak jujur di medianya  berani mengobarkan api  konflik, petikaian fisik antarpendukung dan pemilih, perseteruan antar tim sukses dan kekacauan massal yang tidak terkendalikan hingga  mengorbankan harta benda  dan menelan  nyawa sesama manusia.

Penguatan Peran Media Dalam Pilkada

Agar wartawan dan medianya dapat berperan aktif, jujur dan benar   dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada 2020  sesuai tugas utamanya yakni memberitakan kebenaran, keadilan dan kedamaian serta  kejujuran, sebaliknya  bukan kebohongan dan tipu muslihat,   maka tindakan atau langkah nyata yang dapat dilakukan antara lain:

Pada setiap menjelang Pemilihan Umum (Pilkada bupati, walikota, dan gubernur dan Pemilihan Umum Presisen serta Pemilihan Umum Legislaitf), pihak KPU, Kemen Kominfo  serta Dewan Pers  bekerjasama  dan bekerja bersama-sama menyelenggarakan  semacam “Sekolah Demokrasi” bagi wartawan sesuai wilayah atau regio yang telah ditentukan berdasarkan  permasalahan  sosial, poliitk dan Kamtibmas setiap wilayah di Indonesia.

1. Apabila PDIP sendiri telah menyelenggarakan “Sekolah Demokrasi” bagi para calon kepala daerah yang disungnya, mengapa Dewan Pers, Kemenkominfo dan KPU tidak melakukan “Pendidikan demokrasi”, menyegarkan kembali rambu-rambu etika jurnalitisk dan UU Pokok Pers bagi para wartawan agar mereka memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang realitas dan dinamika demokrasi di wilayahnya sendiri dan di seluruh Tanah Air Indonesia.

Tanpa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang “Demokrasi” maka sulit bagi wartawan dan medianya untuk berperan secara baik dan benar dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum.

Pada kesempatan “Sekolah Demokrasi” para peserta bersama instrukturnya melakukan “Pemetaan Politik Lokal”  dari setiap wilayah yang menyelenggarakan Pemilu. Dengan memahami  secara baik dan benar tentang peta politik lokal dan nasional maka para wartawan dan medianya akan mampu melakukan tugas jurnalistiknya secara profesional dengan tetap berpijak di atas Kode Etik Jurnalitik dan UU Pokok Pers.

Selain melakukan pemetaan politik lokal, para peserta pun didampingi untuk mengkaji secara cermat: rekam jejak setiap calon kepala daerah atau calon legislatif. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bekal bagi wartawan dalam melakukan liputan Pilkada, Pilpres dan Pileg untuk memenangkan calon yang  bertarung dalam Pemilihan Umum itu sesuai harapan rakyat, bukan sesuai kesiapan uang yang dimilki para calon dan nafsu politik serta  kepentingsan bisnis dari oknum atau kelompok tertentu.

“Sekolah Demokrasi” bagi para wartawan dengan medianya dapat menjadi medium penguatan semangat kebangsaan (nasionalisme) – Cinta Tanah Air Indoensia di dalam diri setiap peserta. Penguatan semangat Nasionalisme  sangat penting karena pesta demokrasi Pemilu harus menjadi momentum penguatan pilar-pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebihnekaan.

Lahir sebagai orang Indonesia, bernenek moyang Indonesia  dan memiliki KTP sebagai warga negara Indonesia malahan hidup dan sekolah dibiayai Negara Indoensia, belum merupakan jaminan bagi seseorang menjadi “Manusia Indoensia Yang Mencintai Bangsa dan Negaranya sendiri”.

Semangat Cinta Tanah Air atau Nasionalisme itu  bukanlah sekali jadi, tiba hari – tiba akal tetapi harus  dialami dan diamalkan di dalam  kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara setiap hari. Tanpa pengalaman akan “Cinta Tanah Air Indonesia” maka seseorang tidak akan mampu mengamalkan kecintaannya   kepada Bangsa dan Negaranya  di dalam keseharian hidupnya.

Hal ini harus didapat oleh para wartawan dan medianya selama berlangsung “Sekolah Demokrasi” yang diselenggarakan Dewan Pers, Kemenkominfo dan KPU pada setiap menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum : Plkada, Pilpres dan Pileg.

2.Pada setiap menjelang perhelatan demokrasi Pemilihan Umum, kita tidak dapat mengelak dari ajakan kerjasama antara para calon kepala daerah (yang akan bertarung pada Pilkada itu) dengan wartawan dan medianya. Agar hasil liputan media yang bekerjasama itu tetap berada pada  jalur yang benar sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pokok Pers maka,  ada baiknya, media dan wartawannya yang melakukan kerjasama tersebut didaftarkan di  KPU, Dewan Pers dan Kemenkominfo sehingga tiga lembaga ini ikut memantau dan mengawasi  produk liputan media tersebut: Apakah masih tetap berpijak pada Etika Jurnalistik dan UU Pokok Pers ataukah telah keluar dari relnya.

Penutup

MENGAKHIRI ulasan sangat sederhana ini, terutama terkait peran media dalam mengawal kemurnian demokrasi dalam Pilkada 9 Desember 2020, saya mengutip kembali sebuah ungkapan bijak yang ditulis Rafli Hasan dalam “Media Online: Dilema Antara Kecepatan dan Tanggung Jawab Moral”  dalam Tiffanews.com yaitu : ”Sebuah kebohongan, tidak akan pernah menjadi sebuah kebenaran; kesalahan juga tetaplah sebuah kesalahan; begitu  pula kejahatan tidak akan pernah menjadi kebaikan hanya karena diterima oleh  mayoritas”.

 

*Peter Tukan : mantan wartawan  ANTARA

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed