oleh

Masa Depan Papua dalam Pusaran Setan Korupsi (Otsus)

-OPINI-2.044 views

Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely,
Sir John Emerich Edward Dalberg-Acton
(1837 & 1869)

Peristiwa gugurnya seorang prajurit TNI-AD kemarin di Kabupaten Intan Jaya Papua akibat kontak tembak dengan gerombolan bersenjata OPM, menjadi keprihatinan yang begitu mendalam bagi kita semua. Hal ini tidak hanya menambah deretan peristiwa kekerasan dan korban di Tanah Papua yang terus berjatuhan, namun juga menyisakan sederet pertanyaan seperti; darimana OPM memperoleh persenjataan modern? Siapa pemasok senjata-senjata itu dan darimana asal pendanaan OPM selama ini?

Dua pertanyaan awal, sudah terjawab sebagian melalui peristiwa tertangkapnya oknum aparat keamanan yang melakukan transaksi jual beli senjata dan peluru dengan gerombolan bersenjata OPM di Nabire beberapa waktu lalu. Namun pertanyaan besarnya dalah darimana asal muasal pendanaan aksi-aksi OPM selama ini? Dan apa evaluasi kucuran dana Otsus sebesar 126,99 triliun rupiah selama ini? Apakah kasuskasus korupsi dana otsus tersebut ada kaitannya dengan aksi-aksi OPM selama ini?

Follow the Money

Tahun 1974, ada sebuah buku berjudul “All The President’s Men” yang ditulis oleh dua jurnalis investigasi Washington Post, Carl Bernstein dan Bob Woodward yang melakukan penyelidikan skandal Watergate yang memaksa Presiden AS ke-37 Richard Nixon untuk mengundurkan diri. Sejak saat itu, istilah “follow the money” menjadi sangat populer bahwa political corruption can be brought to light by examining money transfer between parties (korupsi yang bersifat politis dapat dijelaskan dengan memeriksa aliran dana di antara pihak-pihak yang saling berkaitan).

Dengan pemahaman di atas, kita sama-sama telusuri berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Papua dengan follow where the money goes. Dimulai dari dana Otsus 126,99 triliun rupiah yang mengalir ke Papua dan Papua Barat selama hampir 20 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 13,12% lebih besar dari kuartal sebelumnya yaitu 10,44%. Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa untuk wilayah Indonesia Timur, kondisi ekonomi tercatat negatif hingga minus 7,44%. Sebenarnya Maluku, Papua Barat masih cukup bagus hanya yang menarik ke bawah adalah Provinsi Papua yang mengalami kontraksi sebesar 15,7%.

Berangkat dari data tersebut, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana mungkin dengan dana sebesar itu, justru terjadi kontraksi yang berakibat pertumbuhan ekonomi Papua minus? Yang tentunya berimplikasi kepada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua baik secara ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Untuk memperbaiki kondisi di atas, logikanya adalah perlu adanya evaluasi pelaksanaan Otsus, bukan untuk mencari-cari kesalahan namun menemukan kesalahan guna perbaikan di masa yang akan datang. Namun yang terjadi justru sebaliknya, beramairamai para pejabat birokrasi dan sebagian tokoh prominent bahkan orang nomor satu di Papua pada Juli tahun lalu menyatakan untuk menolak evaluasi Otsus dengan dalih agar Pemerintah Pusat untuk menjalankan UU Otsus Plus yang telah diajukan sebelumnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Perwakilan Masyarakat Papua dalam Majelis Rakyat Papua menyampaikan juga hal yang senada, bahwa dana trilyunan rupiah belum cukup untuk menyejahterakan rakyat Papua (Tabloid Jubi 19 Juli 2019).

Bercermin kepada pernyataan di atas, penolakan terhadap evaluasi dengan dalih apapun dapat dipahami sebagai upaya pembiaran (menutup-nutupi) terhadap berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang para pejabat di Papua. Berdasarkan catatan saya pribadi, ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan para pejabat daerah yang hingga saat ini tidak terselesaikan dengan baik bahkan mayoritas tidak maju dalam persidangan di antaranya sebagai berikut;

  1. Pemotongan dana Otsus TA 2019 sebesar 40-60% Kabupaten/Kota. Berdasarkan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013, pembagian anggaran yang awalnya 60% untuk Provinsi dan 40% untuk Kabupaten/Kota dirubah menjadi 80% untuk Kabupaten Kota dan 20% untuk Provinsi.
  2. Hibah Dana KONI dari Pemerintah Provinsi Papua TA 2016, 2017 dan 2018, berdasarkan hasil audit BPK total berjumlah 340 miliar rupiah. Berdasarkan hasil uji petik BPK TA 2018 ditemukan pertanggungjawaban yang tidak lengkap sebesar Rp.108.122.088.169,00; pertanggungjawaban ganda sebesar Rp. 52.602.089,00; dan tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.26.989.022.800,00.
  3. Dana Beasiswa 200 milyar TA 2016. Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua termasuk orang nomor satu di Papua dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendidikan, yakni beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016. Sampai dengan saat ini, kasus ini seolah lenyap tak berbekas.
  4. Penyalahgunaan dana hibah bansos TA 2017. Berdasarkan hasil audit BPK TA 2017 dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.572.650.000,00; dan nilai realisasi belanja bansos yang belum ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.4.256.000.000,00.
  5. Rekening gendut ASN yang disimpan di Bank Singapura sebesar 1,3 triliun rupiah tahun 2014. Hal ini telah dilaporkan kepada Menpan maupun PPATK namun hingga saat ini tidak ada kelanjutan atas perkara ini.
  6. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kabupaten Nduga TA 2016, TA 2017 dan TA 2018. Pelaksanaan tiga paket belanja modal jalan, dua pekerjaan pengawasan tehnis pada Dinas Pekerjaan Umum dan pengadaan lain-lain dari SKPD dengan total nilai lebih dari 11 miliar rupiah.
  7. Pengadaan 541 MCK untuk 541 kampung di Kabupaten Tolikara TA 2017 sebesar Rp.105.809.862.000,00. Hingga saat ini pembangunan MCK tersebut tidak ada satupun yang terealisasi dan tidak satu pejabat pun yang diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya.
  8. Penyelewengan dana pembangunan Gereja Viktori Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya. Nilai proyek sebesar 1,7 miliar rupiah dan sudah terealisasi pada Desember 2017 melalui SP2D namun hingga saat ini pengerjaan proyek baru sebatas pembangunan pondasi.
  9. Pembangunan Tribun lapangan sepak bola di Kabupaten Lanny Jaya TA 2013. Nilai proyek sebesar 5 miliar rupiah dan sudah terealisasi sepenuhnya pada tahun 2013 namun hingga saat ini pembangunan belum terlaksana.

Tentu masih banyak lagi kasus-kasus dugaan korupsi lainnya yang terlihat di pandangan namun belum terungkap hingga saat ini, bahkan sempat menjadi pembicaraan publik dan luar biasanya tidak ada satupun di antara kasus-kasus tersebut yang berlanjut ke dalam proses persidangan. Padahal, jika diurut dan ditelusuri aliran dana yang ada, logikanya sangatlah mudah untuk menjerat para terduga pelaku tipikor ini. Lebih jauh lagi, carut marut pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselewengkan dengan begitu bebasnya masih bisa terlihat dan tercium namun tidak tersentuh apalagi dana-dana distrik yang berada di berbagai pelosok Papua yang jauh dan terisolir secara geografis, jangankan tersentuh, bekasnya pun sulit untuk dicium.

Mungkin inilah jawaban dari pertanyaan ketiga di awal tadi, ketika penyelewengan anggaran begitu bebasnya di tingkat Kota/Kabupaten hingga Provinsi, maka bukan tidak mungkin dana-dana desa yang dialirkan ke distrik-distrik di berbagai pelosok Papua dengan bebas digunakan untuk pendanaan aksi-aksi bersenjata OPM.

Dana Otsus yang begitu besar diterima oleh Papua disertai dengan kewenangan yang begitu luas dan kuat dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, tampaknya menguji begitu beratnya moralitas dan integritas para pemangku kebijakan di Papua. Seperti kata-kata bijak Sir Edward Dalberg-Acton di atas, bahwa “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut sudah pasti korup.”

Bagaimana dengan Masa Depan Papua?

Mencermati perkembangan situasi Papua saat ini, khususnya menjelang berakhirnya dana Otsus pada tahun 2021 mendatang, aksi-aksi penolakan Otsus oleh masyarakat khususnya kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua dan simpatisannya yang didukung oleh front klandestin formal (kalangan birokrasi) dan informal (tokoh-tokoh prominent agama, masyarakat maupun adat dan pemuda) menunjukkan bahwa aksi mereka tersebut pointless, clueless and senseless. Masyarakat yang menolak keberlanjutan Otsus itu hanya menjadi alat kepentingan politik para pemangku kepentingan di Papua, dengan tujuan menciptakan posisi tawar untuk melakukan kompromi dengan Jakarta/Pemerintah Pusat.

Kompromi untuk apa? Mungkin salah satunya adalah untuk menutupi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Papua selama ini yang tidak hanya merugikan Negara triliunan rupiah namun juga hak-hak masyarakat Papua untuk memiliki akses dalam pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan hingga masa depan yang lebih baik sesuai dengan amanah UU Otsus. Menurut pendapat pribadi saya, tidak ada jalan lain, selain menegakkan hukum setinggi-tingginya, seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. Tidak semua hal dapat dikompromikan apalagi jika hal tersebut menyangkut kepentingan rakyat yang dirugikan.

Oleh karenanya, berbicara soal masa depan Papua, analisanya cukup sederhana, saya membaginya menjadi dua cara yaitu, positive/optimistic analysis dan threat analysis. Optimistic Analysis didasarkan pada indikator-indikator potensi daerah yang dimiliki oleh sebuah wilayah, sementara threat analysis dilandasi pada kemungkinan ancaman yang menghambat tercapainya sebuah tujuan.

Saya melihat Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalannya dan bahkan lebih maju melampaui wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Bukan hanya dengan mengandalkan potensi sumber daya alam, namun SDM Papua memiliki peluang yang sama dengan yang dimiliki masyarakat Indonesia lainnya. Salah satu yang paling utama menghambat kemajuan Papua adalah, kegagalan Papua dalam memusatkan seluruh potensi dan energinya untuk kemajuan Papua. Para pemimpin Papua sering kali “gagal fokus” dalam menilai persoalan Papua. Daerahdaerah yang dipimpinnya sering kali berjalan secara “auto pilot” tanpa kehadiran para pemimpinnya dalam mengatasi persoalan rakyatnya sendiri. Mereka lebih memilih hidup di luar Papua dan menyerahkan tugas-tugasnya kepada bawahannya. Realitas ini yang menjadi salah satu indikator kegagalan Papua dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umum. Sementara itu, kegagalan ini juga yang dijadikan isu oleh para kelompok pro kemerdekaan Papua untuk mengganggu Pemerintah Pusat dengan berbagai isu ketidakadilan, ketimpangan pembangunan, diskriminasi hingga rasisme termasuk di antaranya penolakan keberlanjutan Otsus yang justru merupakan salah satu solusi paling logis dan realistis dihadapkan perkembangan situasi yang ada saat ini.

Masa depan Papua sepenuhnya berada dalam genggaman masyarakat Papua sendiri terutama para generasi muda yang kreatif, percaya diri dan senantiasa mendedikasikan setiap waktunya untuk kemajuan dan pengembangan diri sendiri, bukan kelompok inferior yang terus mengeluh, menyalahkan keadaan dan orang lain. Bagi saya mereka ini adalah pecundang sejati yang hanya mengandalkan pointing fingers dan lidah yang tajam.

Demikianlah kira-kira pendapat pribadi saya dalam melihat perkembangan Papua melalui common sense, bukan hanya emosi atau bahkan kepentingan. Akhirnya saya menutup tulisan ini dengan kata-kata bijak dari Sir Edward Dalberg-Acton, bahwa kebebasan itu bukanlah kekuasaan untuk melakukan apapun yang kita mau, tetapi kebebasan adalah hak kita untuk berbuat apa yang semestinya kita buat.

“Liberty is not the power of doing what we like, but the right of being able to do what we ought.”

Semoga Bermanfaat,

Mayjen TNI. Irwansyah

Pangdam I/Bukit Barisan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed