Memaknai Kebebasan Pers di Tanah Papua

Tukan Ben

PADA pekan terakhir ini, begitu banyak pihak mempertanyakan kebebasan pers di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat): apakah insan  pers di Tanah Papua dipasung kebebesannya ketika melaksanakan karya jurnalistik?  Pada saat yang bersamaan,  tidak sedikit pihak mempertanyakan kredibilitas dan profesionalitas  insan pers yang  berkarya di wilayah Tanah Papua : apakah  insan pers  kredibel dan profesional ketika  melaksanakan tugas jurnalitiknya? Inilah  dua pertanyaan kritis-reflektif- mengelitik yang sangat menantang di awal pekan ini.

Pers yang tidak bebas

Sepertinya, pers di Papua tidak mendapatkan dan mengalami kebebasan! Gonjang-ganjing diskusi, debat kusir dan pendapat pribadi maupun kelompok dan institusi terkait dipasungnya kebebasan pers di Tanah Papua sudah lama mengemuka di “balentera”  pers se-Tanah Papua. Banyak orang, baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di mancanegara sudah dan terus  menyoroti apa yang disebut “kebebasan pers di Papua”.

(Catatan: Dalam artikel ini, dengan sengaja saya  menulis kata-kata tertentu dengan  warna hitam tebal hanya untuk memberikan perhatian atau tekanan  khusus pada kata tersebut)

Satu  peristiwa yang cukup mengejutkan    banyak pihak, telah terjadi pada pekan lalu yaitu orang  tidak dikenal (OTK) dengan tahu dan mau  merusakkan kendaraan Victor Mambor – seorang jurnalis dan petinggi media cetak (Tabloid)  dan media online  “Jujur Bicara”  (Jubi)  di kediamannya kawasan Waena, Abepura, Kota Jayapura, pada Rabu (21/4).

Peter Tukan

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey pada  jumpa pers di Jayapura, Jumat (23/4) —  seperti diberitakan salah satu media cetak lokal Jayapura —  menyimpulkan, kasus pengrusakan kendaraan milik Victor Mambor itu sudah direncanakan oleh dua orang atau dengan pihak lain.

“Ada saksi kunci yang menyebut dia melihat secara langsung  dua orang yang melakukan pengrusakan tersebut, bisa saja ini melibatkan pihak lain,” ungkap Frits kepada wartawan (Baca: Harian Cepos, Sabtu, 24/4.Hal 1-4).

Menurut Frits, pengrusakan terhadap kendaraan jurnalis Jubi itu,  berpotensi mengancam kerja jurnalis dan kebebasan pers. Sebagaimana pengrusakan tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan Victor Mambor sebagai seorang jurnalis.

Frits meminta Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D.Fakhiri melalui Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustav R.Urbinas agar segera mengungkap pelaku sehingga dapat mengetahui motif di balik kejadian tersebut. “Kita meminta polisi mengungkapkan kasus ini karena kasus ini bisa berakibat semacam intimidasi represi kepada kerja jurnalis yang lain. Kita tahu Victor Mambor salah satu pimpinan media yang ada di Jayapura,” kata Frits.

Apa yang dialami Victor Mambor bukan pertama. Dari keterangan Victor, menurut Frits,  satu bulan yang lalu, di dalam tabungan mesin mobil miliknya, bukannya terisi minyak rem tetapi minyak power steering. Merusak dan mencoret mobil mobil milik Victor dengan tulisan X dan Y memberi kesan intimidasi dan peringatan kepada Victor dan jurnalis lainnya agar berhati-hati.

Pada kesempatan siaran pers itu, Frtits juga menyampaikan bahwa ada saksi menyebutkan bahwa lokasi tempat terjadinya pengrusakan mobil tersebut sering menjadi tempat untuk orang menenggak minuman keras (Miras). Dan ada pula saksi lain mengatakan bahwa dia melihat dua orang dengan ciri-ciri tubuh kekar mengendarai sepeda motor besar berhenti depan mobil Victor Mambor yang parkir di jalan dan melakukan pengrusakan.

Tidak hanya pihak Komnas HAM RI Perwakilan Papua saja yang berbicara soal ini, tetapi juga pimpinan organisasi Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireeuw.

“Tindakan teror dan intimidasi ini jelas bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan mengancam kebebasan pers di Papua dan secara luas di Indonesia,” ungkap Lucky Ireeuw dalam siaran persnya.

Ketua AJI Jayapura ini pun mengatakan, kejadian ini merupakan rentetan dari sejumlah serangan terhadap Victor Mambor maupun Tabloid Jubi yang terjadi sebelumnya, yakni serangan melalui digital, doxing, dan penyebaran flayer di media sosial yang kontentnya menyudutkan Tabloid Jubi maupun Victor Mambor, mengadu domba, dan tuduhan mengkriminalkan media maupun pribadi Victor.

Menurut Lucky, aktivitas pers yang dilakukan tabloid Jubi dilindungi Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers yang antara lain memberikan kesempatan dan ruang “Hak Jawab” dan apabila belum puas dapat dilanjutkan dengan mengadukan kepada Dewan Pers.

“Menghimbau semua pihak untuk menghargai kerja jurnalisme dan menghormati kebebasan pers di Tanah Papua. Kami mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi oleh undang-undang. Pasal 8 UU Pers No.40 tahun 1999 menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum,” tegas Ketua AJI Jayapura itu.

AJI Jayapura menegaskan jurnalis harus dilindungi dalam melaksanakan tugas peliputan di Papua demi mencari kebenaran yang hakiki bagi masyarakat, meskipun mendatangkan kebencian dari pihak tertentu, seperti pepatah Latin menyebutkan “Veritas odium paret” – kebenaran yang melahirkan kebencian.

“Dalam prinsip menghormati kebebasan pers, sekali lagi kami ingatkan, jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan, hendaknya menggunakan hak jawab dan koreksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 point 11 UU No.40 tahun 1999 yang menyatakan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berita fakta yang merugikan nama baiknya,”  kata Lucky.

Ternyata, tidak hanya Komas HAM Perwakilan Papua dan AJI Jayapura saja yang angkat bicara memberikan reaksi atas peristiwa ini,  tetapi juga lembaga lainnya seperti Lembaga Bantuan Hukum Papua dengan Dirtekturnya Emanuel Gobay, SH., MH yang pada 23 April 2021 melalui  Siaran Pers memberikan pernyataan sikap yang berisi, menyerukan penghentian teror dan intimidasi terhadap wartawan di Papua. “Kapolda Papua untuk segera melanjutkan pengaduan Viktor Mambor dengan cara memerintahkan Bagian Diskrenum Polda Papua menangkap dan memproses pelaku-pelaku pelanggaran Pasal 406 ayat (1) KUHP,” tulis Emanuel Gobay,SH.,MH.

Atas peristiwa  yang tergambar di atas, banyak orang masih juga bertanya, apakah kejadian pengrusakan mobil Victor Mambor itu ada kaitannya dengan peristiwa atau pemberitaan Jubi sebelumnya?

Pertanyaan ini cukup beralasan karena sebelum peristiwa pengrusakan mobil itu (21/4), justru  pada Minggu (18/4) media online “Papuaunik” memberitakan bahwa Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (FKLKN) di Provinsi Papua menggelar jumpa pers terkait pemberitaan Jubi. Forum ini  menilai pemberitaan yang disiarkan  Jubi.co.id dengan judul “Guru di Beoga, Puncak ditembak karena kerap dijumpai membawa pistol”  dinilai telah menggiring opini berupa penyebaran informasi yang tidak benar atau memprovokasi.

Pernyataan di atas ini disampaikan oleh Koordinator FKLKN Provinsi Papua,  Junaedi Rahim didampingi Ketua HKJM Sarminanto, Ketua K3 Yorrys Lumingkewas dan perwakilan suku Buton, Padang, Pasundan serta paguyuban lainnya pada kesempatan Jumpa Pers di  Jayapura,  Minggu (18/4)  malam.

“Dari media Jubi diberitakan bahwa guru itu adalah mata-mata, dan ini tidak benar. Tentu kami minta media itu, agar aparat  segera selidiki, karena sudah membuat provokasi yang tidak benar, dan nanti akan menimbulkan banyak opini dipublik,” katanya.

Menurut dia, seharusnya berita yang disajikan itu dimuat lebih berimbang dengan menghadirkan pernyataan dari pihak atau instansi terkait agar lengkap dan tidak menimbulkan pemahaman yang salah, sehingga tidak terkesan mendeskreditkan atau menyudutkan profesi seorang guru ataupun oknum warga. Karena stigma sebagai mata-mata bisa tersemat kepada siapa saja.

“Korban itu adalah guru dan ada juga tukang ojek yang tidak pernah berafiliasi terhadap politik atau apapun, mereka hanya masyarakat biasa, hanya guru. Dan itu kami  sudah tanyakan kepada pihak keluarga, bahwa mereka betul-betul sebagai guru dan sekaligus membantah pernyataan dari kelompok tertentu atau pun pemberitaan dari Jubi,” kata Junaedi Rahim.

Dari paparan  singkat di atas, muncul kesan sepintas bahwa “memang benar, pers di Papua tidak bebas. Pers dikekang ketika harus  mencari dan mewartakan kebenaran hakiki yang akhirnya melahirkan kebencian” (seperti yang dikatakan dalam Siaran Pers AJI Jayapura dengan mengutip pepatah (peribahasa)   bahasa Latin: “Veritas odium paret” – kebenaran yang melahirkan kebencian).

Dari paparan  di atas itu pun,  kita dapat mengerti bahwa pihak Komnas HAM Perwakilan Papua maupun AJI Jayapura dan pihak lain, dalam memberikan pernyataan sikap terkait peristiwa pengrusakan mobil Victor Mambor  tetap berpedoman pada amanat undang-undang apalagi, orang sering mengatakan bahwa  Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana Hukum menjadi “panglima”nya.  Atas dasar itulah maka dengan sengaja ditampilkan UU RI  No.40 Tahun  1999 Tentang Pers. Paling jelas, ditampilkanlah amanat Pasal 1 (11) dari UU Pers itu:”Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya,”. Dan pada Pasal 1 (12) :”Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”.

UU Pers memberikan ruang dan kesempatan sangat luas kepada orang atau kelompok orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan sebuah media untuk menggunakan haknya:  memberikan jawaban atas pemberitaan yang dirasakan merugikan itu .

Dari amanat UU inilah maka,  atas peristiwa yang mengancam pribadi Victor Mambor dan/atau  media Jubi, banyak pihak (selain Komnas HAM Perwakilan Papua, AJI Jayapura dan sebagainya) meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan media Jubi untuk menggunakan “Hak Jawab” mereka, tanpa harus menempuh jalan atau cara-cara  kekerasan, main hakim sendiri, intimidasi, tekanan (represi)  dan tindakan lainnya yang merugikan Victor Mambor dan/atau media Jubi.

Sisi lain dari mata uang yang sama

Apabila kita setuju pada pendapat umum bahwa nilai-nilai dalam hidup manusia seperti  Keadilan dan Perdamaian, Hak dan Kewajiban  itu bagaikan “dua sisi dari satu  mata uang yang sama”  maka, nilai hidup seperti  “Kebebasan dan Tanggungjawab” pun bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama juga.

Ketika kita menuntut kebebasan maka pada detik yang sama kita pun dituntut untuk tanggungjawab moral atas kebebasan yang diberikan. Bebas yang bertanggungjawab.

Tidak ada kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada tanggungjawab moral dari nurani kita sendiri. Dan apabila kita mengamini peribahasa Latin Veritas odium paret– yang artinya kebenaran yang melahirkan kebencian,  maka pada detik yang sama  kita pun dituntut untuk mengamini ungkapan ini : Veritas Caritatis  –  Caritas Veritatis  (Kebenaran yang lahir dari Cintakasih dan Cintakasih yang lahir dari Kebenaran. Kebenaran hakiki yang kita perjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa-bangsa dan bernegara,   haruslah didasari pada fondasi   Cintakasih, bukan di atas dasar kebencian, dengki, iri hati, permusuhan   dan dusta di antara kita.

Kritik atau kontrol sosial  oleh pers (media) kepada seseorang atau kelompok orang, itu  dilakukan karena insan pers itu benar-benar mencintai orang yang dikritik (dikontrol)  – menginginkan agar yang dikritik itu hidup secara lebih  baik lagi dan hidup secara benar; bukan mengritik karena jurnalis itu membenci atau memusuhi orang yang diritik itu.

Kritik melalui media atas dasar cintakasih   membuat orang yang dikritik itu hidup kembali, bangkit lagi untuk suatu kehidupan yang baru. Sebaliknya, kritik media atas dasar kebencian dan permusuhan membuat orang yang dikritik itu jatuh terkapar tak berdaya – sudah jatuh ditimpa tangga pula yang membawanya kepada kematian abadi.

Para insan media berdasarkan panggilan dan profesinya benar-benar dituntut menjadi pelaku kebenaran, keadilan, kebebasan dan cintakasih. Melalui pekerjaannya sebagai wartawan (jurnalis), mereka diharuskan  ikut aktif membangun masyarakat dunia yang didasarkan atas kebenaran, dibentuk oleh keadilan, dihidupi dan digerakkan oleh cintakasih, dan diwujudnyatakan di bawah bimbingan kebebasan (Pacem In Terris,167, Amanat Sri Paus Yohanes Paulus II pada “Hari Komunikasi  Sedunia”  2003).

Sri Paus Yohanes Paulus II meminta agar media tidak digunakan untuk mengadu kelompok yang satu melawan kelompok yang lain – umpamanya atas nama etnis dan mempertentangkan satu kelompok melawan yang lain  atas nama agama. Jika hal ini terjadi maka, itu berarti sebuah pelanggaran serius atas kebenaran dan peri keadilan. Jurnalis harus menjadi pelaku-pelaku handal untuk kebenaran, keadilan, kebebasan, pengampunan dan cintakasih.

Tanggungjawab media dalam memburu berita, menulis dan menyiarkan (memberitakan) terletak pada Etika Jurnalistik itu sendiri. UU Pers justru memiliki fondasinya yang amat kuat pada Etika Jurnalistik. Etika jurnalistik tidak hanya memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menggunakan Hak Jawabnya tetapi juga menuntut para jurnalis untuk secara moral bertanggungjawab atas apa yang ditulis dan diberitakan (disiarkan)  ke tengah publik.

“Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi” (UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 butir 14).

Ijinkan saya mengutip sepenggal amanat Kode Etik Jurnalistik : “Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas  serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. (Baca: Kode Etik Jurnalistik dalam “Buku Saku Wartawan” diterbitkan oleh Dewan Pers, Desember 2018, hal.35-36).

Dari kutipan di atas, dapat kita katakan secara sederhana bahwa ketika UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers menuntut masyarakat (pembaca/pendengar/penonton) menaati amanat undang-undang tersebut (taat hukum) maka pada saat yang sama Kode Etik Jurnalistik menuntut (wajib hukumnya) wartawan untuk menaati amanat kode etik tersebut. Kredibilitas dan profesionalitas seorang jurnalis diukur dari kemampuan, ketekunan, ketaatan  dan keberhasilannya  menjalankan Kode Etik Jurnalistik.

Jika wartawan memahami dan menjalankan secara konsisten, secara baik dan benar semua isi amanat Kode Etik Jurnalistik seperti : menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik; menguji informasi yang didapat (diketahui), memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah maka, tidak perlu lagi seorang wartawan atau lembaga media meminta publik untuk menggunakan Hak Jawab yang dimanatkan  UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Menguji informasi”  berarti wartawan melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi yang didapat/diperolehnya.

Fakta membuktikan bahwa banyak wartawan tidak sabar malahan tidak bersedia melakukan check and recheck atas informasi yang diperolehnya. Ketika berita yang ditulisnya itu sudah dibaca/diketahui publik dan ternyata berita itu salah atau tidak benar, barulah wartawan menuntut pembaca agar menggunakan Hak Jawab.

Bagamana mungkin wartawan atau lembaga media  menuntut publik (pembaca/pendengar) menggunakan Hak Jawab ketika  “nasi sudah menjadi bubur?”

Wartawan atau lembaga media tidak perlu lagi meminta publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk menggunakan Hak Jawab di media yang sama, apabila  wartawan sendiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya memperhatikan amanat Kode Etik Jurnalistik seperti: tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul; tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap; tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin,sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Bagaimanapun juga, kebebasan yang diberikan kepada siapapun termasuk kebebasan bagi para jurnalis untuk melakukan tugas jurnalistiknya  haruslah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kebebasan yang dilaksanakan dalam mencari/meliput dan menulis serta menyiarkan berita adalah kebebasan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, kebebasan yang berkeadilan  bagi semua orang  di dunia, kebebasan  berperikemanusiaan yang adil dan beradab serta kebebasan yang menempatkan dan mengutamakan  persatuan dan kesatuan semua anak bangsa dan sesama umat beragama.

Media dapat saja memberitakan seorang guru yang ditembak mati karena diduga membawa senjata api. Tetapi, apakah berita itu benar adanya? Jika benar, apakah layak disiarkan ke publik? Bagaimana perasaan hati  istri dan anak-anak almarhum yang mati tertembak itu ketika bergaul dengan  tetangga dan di tengah masyarakat sekampungnya? Bagaimana perasaan (psikologi) anak-anak almarhum apabila bermain bersama teman-temannya di pekarangan sekolah dan teman-teman sekelasnya  berbisik “kawan  kita  itu, ayahnya mati tertembak karena membawa pistol”.

Pertanyaannya adalah bagaimana jika informasi tentang guru yang ditembak mati yang diduga membawa senjata itu ternyata tidak benar dan tidak sesuai fakta lapangan? Apa jadinya?

Mungkin saja benar, bahwa guru itu membawa senjata api, tetapi apakah semua kebenaran yang kita dapatkan harus ditelanjangi habis-habisan di depan publik?

Kita memang memperjuangkan nilai “Kebenaran” tetapi kebenaran itu tidaklah berdiri sendiri. Masih ada nilai-nilai kehidupan lain yang menyertainya: ada nilai harmoni, kebersamaan, kerukunan, persatuan dan kesatuan, perdamaian, keadilan dan sebagainya.

Penutup

Mengakhiri tulisan sederhana ini, ijinkan saya  mengutip salah satu bagian dari Siaran Pers Pemimpin-pemimpin Gereja Katolik di Tanah Papua (25 Februari 2021) di bawah judul “Mari Kita Mulai Lagi Bekerja, Bekerja, Bekerja!”: “Kepada pelaku dan pengguna media massa dan media sosial, kami mengingatkan:  di dalam era digital ini, kiranya semua pihak sungguh-sungguh peka terhadap penghormatan atas nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, memiliki tanggungjawab moral dalam memanfaatkan media, mengutamakan Kebenaran, Keadilan dan Cintakasih untuk Papua Tanah Damai!”

Makna etis profesi (seorang wartawan) justru terletak pada pengabdiannya bagi perdamaian, keadilan dan kesejahteraan hidup seluruh warga masyarakat di Tanah Papua (bukan sekedar bagi sekelompok kecil manusia saja).

*Peter Tukan: Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KONI Temanggung Loloskan 11 Atlet untuk PON XX di Papua

TIFFANEWS.COM,-  Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meloloskan 11 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada Oktober 2021 mendatang. Ketua KONI Kabupaten Temanggung Tomy Eko Kartika mengatakan para atlet selanjutnya akan menjalani pemusatan latihan bergabung dengan atlet dari daerah lain yang juga lolos […]
Instagram did not return a 200.
Translate »