oleh

Mencermati Gagasan Pemberian Penghargaan Negara Kepada Tokoh Adat dan Budaya Papua

-OPINI-58 views

Oleh: Peter Tukan*

ENAM Kepala Daerah di Provinsi Papua yaitu,  Bupati  Kabupaten Jayapura, Bupati Kepulauan Yapen, Walikota Jayapura, Bupati Tolikara, Bupati Mamberamo Tengah dan Bupati  Kabupaten Puncak Papua  menerima penghargaan  yang diserahkan Menteri Agama (Menag)  Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Fachrul Razi ketika menghadiri kegiatan sosialisasi program “Kita Cinta Papua” pada 3 September 2020 di Jayapura.

Peter Tukan : Wartawan aktif 1980-2010

Keenam kepala daerah tersebut dihargai oleh Negara Republik Indonesia karena telah terbukti mampu dan berhasil menjaga dan merawat kerukunan hidup umat beragama di wilayah pemerintahan masing-masing.

“Terimakasih telah menjaga perdamaian dan martabat rakyat Papua. Papua memiliki daya tarik tersendiri bagi kami, selain alamnya indah, orangnya juga ramah tamah. Saya senang di Papua,” kata Menag, Fachrul Razi.

Pada hari yang sama,  Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pejuang  Bravo melantik DPD Pejuang Bravo  5 Papua dimana Ketua DPD Bravo 5 dipercayakan ke atas pundak  Benhur Tomi Mano – seorang tokoh masyarakat Asli Papua yang saat ini  menjabat Walikota Jayapura.

“Kami percayakan walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano sebagai Ketua DPD Pejuang Bravo 5 Papua karena dinilai memiliki integritas dan kemampuan untuk menjalankan serta memajukan organisasi,” ujar Fachrul  Razi.

Lebih lanjut, Fachrul Razi mengatakan, Walikota Jayapura ini juga memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung setiap program pembangunan dari Pemerintah Pusat di Papua khususnya di Kota Jayapura.

Pada kesempatan itu juga, Ketua Umum DPD Bravo 5 Papua, Benhur Tomi Mano  menyampaikan alasan, mengapa dirinyalah yang terpilih sebagai Ketua Umum DPD Bravo 5 Papua? Dia mengatakan, mereka  melihat dan memilih saya sebagai anak Papua yang Nasionalis, anak Papua yang NKRI.

“Saya dan teman-teman pengurus akan berjuang untuk menjadikan Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Papua adalah setia kepada NKRI.  Papua punya Bendera adalah Bendera Merah-Putih,” tegas Benhur Tomi Mano.

Tidak Hanya Birokrat

Usai perhelatan pemberian penghargaan tersebut, mulai bermunculan diskusi – saling tukar gagasan, usul dan saran, mungkinkah tokoh-tokoh lain selain yang berkecimpung di bidang pemerintahan di  Papua seperti tokoh adat dan budaya Papua diberikan penghargaan yang sewajarnya oleh Negara sebagai sebuah bentuk pengakuan atas komitmen mereka dalam mengupayakan keharmonisan  dan kedamaian hidup bersama serta pelestarian nilai-nilai budaya Papua dalam bingkai NKRI ?

Penghargaan yang diberikan kepada anak asli Papua (dan juga kepada siapa saja di Persada Indonesia ini) sebagai tokoh yang nasionalis – yang Cinta Tanah Air Indonesia untuk kali ini di  Provinsi Papua oleh Menteri Agama  tentu saja masih terbatas pada  kalangan yang mengabdi di dunia birokrasi  (baca: pemerintahan) yang telah terbukti mampu  dan berhasil menjaga dan merawat  perdamaian dan kerukunan hidup umat beragama yang adalah bagian integral dari Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sudah barang tentu dan merupakan keniscayaan bahwa penghargaan yang sama akan terus diberikan kepada, selain kalangan birokrat juga kepada kalangan lainnya seperti tokoh dan pemuka serta pemangku adat dan budaya Papua, kaum cendekiawan dan akademisi, kaum perempuan, pemuda dan kaum milenial serta kelompok lainnya dalam masyarakat umum di Tanah Papua.

Apabila, Papua memiliki keunikan dan kelebihannya di bidang tradisi dan budaya yang sangat khas di Persada Indonesia ini maka sudah sepatutnya, penghargaan tulus  dari Negara diberikan juga kepada para tokoh adat dan budaya yang dikenal sebagai seorang Nasionalis  Indonesia, yang dalam sepak terjangnya setiap hari terlihat  mampu menjaga, merawat dan melestarikan “Keekaan dsalam Kebhinekaan” atau “Satu dalam Kepelbagaian” atau “Satu dalam Keberagaman”.

Penghargaan yang pantas dan wajar dari Negara sepatutnya diberikan kepada para tokoh dan pemangku adat dan budaya asli Papua yang telah berjuang dengan kamampuan yang dimilikinya untuk memperkokoh pilar-pilar  kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia yakni: Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebhinekaan.

Penghargaan yang wajar dan bermartabat itu patut diletakkan di atas pundak atau disematkan di dada  para tokoh adat dan budaya asli   Papua setara dengan penghargaan yang diberikan Presiden RI kepada para tokoh dan pejuang, serta mantan pejuang  di Istana Negara pada setiap menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus.

Apabila Presiden Republik Indonesia dapat memberikan penganugerahan  Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara seperti  Tanda Jasa Medali Kepeloporan, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Bintang Jasa dan Bintang Penegak Demokrasi kepada putra-putri terbaik yang berasal dari wilayah di luar Tanah Papua, pertanyaan cerdas adalah mengapa Negara belum melakukan Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara kepada putra-putri terbaik Orang Asli Papua yang terbukti mampu menjaga, merawat dan melestarikan semangat Cinta Tanah Air Indoenesia di Tanah Papua – wilayah paling timur dari NKRI ini di  bidang adat dan budaya? Pertanyaan cerdas ini merupakan sebuah “Pekerjaan Rumah” atau “PR” bagi para penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten apabila kita sama-sama mengetahui dan mengakui bahwa Papua adalah bagian integral dari Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Bukti Cinta Tanah Air Indonesia dapat dilihat dan dirasakan dari pengalaman dan pengamalan akan kecintaan Orang Asli Papua dalam menjaga kerukunan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, memelihara kerukunan hidup intern dan antarumat beragama, mengupayakan perdamaian di tengah gejolak konflik dan pertikaian atau bentrok  fisik antarkelompok dalam masyarakat, keuletan dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti mencegah kebakaran hutan, pembatatan hutan secara ilegal, mencegah ladang berpindah-pindah, menjaga kelestarian  laut dan pesisir, penangkapan iakn  secara ilegal, menjaga kebersihan udara (bebas polusi) serta  pengalaman serta pengamalan di bidang lainnya yang semuanya itu bermuara pada terciptanya kesejahteraan hidup bersama (bonum commune).

Bukankah tindakan hidup seperti yang tergambar  di atas  merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari?

Pengalaman dan Pengamalan Pancasila

Terkait pengalaman dan pengamalan Pancasila dalam keseharian hidup di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara itu, tokoh  dan pakar  pendidikan terkemuka di Indonesia, Dr Jan Riberu  pernah mengatakan, Pancasila yang diajarkan, ditatar, dan digembar-gemborkan sebagai perangkat nilai luhur  bangsa, kini semakin diturunkan derajatnya menjadi sloga-slogan kosong, malah menjadi buah cemoohan dan sindiran.  Kalau kemudian muncul kerisauan karena adanya pencemaran lingkungan fisik, Indonesia seharusnya risau karena telah terjadi pencemaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran lebih memalukan lagi, karena sering dilakukan oleh mereka yang bertugas memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

“Mengembalikan semangat untuk menerapkan serta mengamalkan Pancasila secara murni dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu hal yang mendesak dilakukan,” tegas Jan Riberu.

Langkah yang cukup efektif untuk itu, lanjut Riberu  adalah melalui proses pengalaman paham dan nilai penuju ke pengamalan paham dan nilai.

Menurut Jan Riberu, dewasa ini ini banyak sekali paham dan nilai yang disajikan, dianjurkan, dan diamalkan, sudah tidak lagi sejalan, malah bertolak belakang dengan paham dan nilai yang dicita-citakan seputar wawasan kebangsaan.

“Saat ini terdapat arus gejala yang mengobrak-abrik kesatuan  yang sudah lama tertahan. Sekarang ini makin sering  terdengar paham-paham yang mendirikan”negara” atas dasar agama, etnis, latar belakang sejarah, dan lain-lain. Tendensi ini mengharuskan kita mengkaji ulang paham nasionalisme, paham kebangsaan,” kata Jan Riberu.

Kita harus menggelorakan pendidikan wawasan kebangsaan. Apa yang hendak dicapai melalui pendidikan wawasan kebangsaan adalah menjadikan semangat nasionalisme atau cinta Tanah Air sebagai sikap hidup.

Paham dan nilai nasionalisme itu diendapkan menjadi “darah daging” dalam insan warga negara yang senantiasa bertekad untuk membina kesatuan dalam keserbaragaman; saling menghargai sebagai warga negara yang satu dan sama serta kesatuan demi kepentingan umum  ( baca: Pergulatan Pemikiran DR Jan Riberu: Pendidikan, Relasi Agama – Negara Dan Pancasila” Hal.55-63).

Kini, kita bersama-sama menanti tindakan dan langkah nyata Negara untuk memberikan penghargaan yang wajar dan tepat sasaran serta bermartabat bagi putra-putri asli Papua yang adalah saudara  kandung sebangsa dan se-tanah Air Indonesia. Menghargai berarti mengakui bahwa seseorang itu  adalah Saudara kandung kita, dia adalah bagian yang  tidak terpisahkan dari keluarga besar Indonesia sampai maut sendirilah yang memisahkan kita untuk beranjak pergi  menuju Tanah Air Abadi!

Para tokoh adat dan budaya asli Papua itu adalah pembina dan pendidik ulung nilai-nilai Pancasila. “Siapa saja yang di dalam dirinya berkobar api nasionalisme adalah pembina dan pendidikan ulung nilai-nilai Pancasila. Tidak perlu  orang-orang bergelar atau orang-orang yang punya pendidikan khusus,” kata DR Jan Riberu. ***

*Peter Tukan: mantan wartawan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed