oleh

Menguak Buntutnya Pemenuhan Hak-Hak Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua

-OPINI-670 views

“Catatan dari  proses Pengadilan HAM Abepura”

 

Oleh: Johanis H. Maturbongs, SH., MH*

Secara Historis Undang-Undang Pengadilan HAM lahir karena amanat dari BAB IX Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan lahirnya UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, maka, penyelesaian kasus kasus pelanggaran HAM Berat dilakukan dilingkungan Peradilan Umum.

Dengan adanya UU No 26 Tahun 2000 setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus Pelanggaran Ham Berat yang pernah terjadi di Indonesia secara khusus di Papua.

Di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menetapkan 4 kasus Pelanggaran Ham yang disebutkan sebagai kasus Pelanggaran Ham berat yaitu: (1), Kasus Pelanggaran Ham Berat Abepura; (2), Kasus Wamena; (3) Kasus Wasior dan (4) Kasus Paniai.

Di dalam perjalanan keempat kasus tersebut hanya kasus Abepura yang memasuki tahapan Penuntutan di Pengadilan HAM Makasar sedangkan ketiga kasus lainnya masih “mandek” di Kejaksaan Agung.

Tentu kita berharap ketiga kasus lainnya (Wamena, Wasior dan Paniai) bisa beranjak dari tahapan Penyelidikan pada tahap Penyidikan oleh Kejaksaaan Agung, dan selanjutnya akan ke tahapan Penuntutan.

Salah satu kelebihan daripada Undang-Undang No 26 Tahun 2000 adalah kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang termuat pada Pasal 35 Bab VI. Dalam UU ini juga berisikan konsep Ganti Kerugian bagi Korban Pelanggaran HAM berat yang sulit direalisasikan oleh negara terhadap korban  sebagai pemenuhan terhadap hak –hak korban, seperti yang termuat dalam Pasal 35:

  • Setiap korban pelanggaran Hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi,restitusi dan rehabilitasi.
  • Restittusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di cantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
  • Ketentuan mengenai Kompensasi,Restitusi dan Rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Siapa itu “korban”?

Dalam studinya van Boven merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalagunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for victims of Crime and Abuse of Power) yang mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission)…”

Korban adalah: orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya (Bab I Pasal 1 angka 3  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000).

Dalam kasus Pelanggaran HAM Abepura 2000 yang telah digelar di Pengadilan HAM Makasar, dan kedua kasus Pelanggaran Ham berat sebelumnya yaitu Tanjung priok dan Pasca penjejakan Timor-Timur, korban sangat kesulitan dalam mengupayakan ganti kerugian bagi korban sebagai pemenuhan terhadap hak-hak korban seperti yang dimaksudkan dalam pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Hal ini terbentur dengan ketentuan ayat  (2) dimana Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dimaksudkan harus tercantum dalam Putusan Pengadilan HAM.

Dalam persidangan Kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura dalam  amar Putusan majelis  hakim  angka 6 menyatakan sebagai berikut: Menolak permohonan ganti kerugian berupa Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi  dari para Pemohon.

Hal ini menarik untuk dilihat mengapa Majelis Hakim Pengadilan Ham Abepura menolak konsep Ganti Kerugian dalam hal ini Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi korban, karena:

  1. Dalam Dakwaan JPU tidak terdapat Konsep Ganti Kerugian bagi Korban.

Apabila kita perhatikan Dakwaan Sdr. JPU tidak terdapat Konsep Ganti kerugian bagi korban Pelanggaran HAM Berat yang diuraikan dalam Dakwaannya, diawal advokasi kasus pelanggaran Ham berat Abepura korban bersama kuasa hukum telah melakukan protes keras terhadap Dakwaan JPU dimana salah satunya tidak memasukan konsep ganti kerugian bagi korban tetapi didalam fakta persidangan para saksi korban menyampaikan kerugian-kerugian secara materiil yang disampaikan langsung dalam persidangan dengan menyerahkan perincian kerugiannya kepada Majelis Hakim.

  1. Putusan Bebas bagi Para terdakwa.

Tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat” berupa Kejahatan terhadap kemanusian, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut diatas (vrijspraak).

Putusan bebas ini tidak mengikat atau mengharuskan pelaku untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam bentuk kerugian bagi korban pelanggaran Ham berat.

Upaya korban dan Kuasa hukumnya mengupayakan pemenuhan Hak-hak korban

  1. Penggabungan Perkara Gugatan ganti kerugian korban

Pengajuan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kedalam perkara pelanggaran HAM berat Abepura di Pengadilan HAM Makasar oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang bertindak atas kuasa dari Para korban dan Keluarga korban yang dirugikan atas peristiwa tersebut merupakan sebuah terobosan hukum/alternatif strategi bagi korban untuk mencari keadilan dan pemenuhan hak-hak reparasi bagi korban.

Dasar pengajuan hukum/dalil yang digunakan Koalisi Masyarakat Sipil adalah mengajukan permohonan penggabungan perkara ini mengacu pada pasal 10 UU RI No 26 Tahun 2000, Pasal 17 UU RI nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan Pasal 98-101 KUHAP, sementara mekanismenya dipadukan dengan mekanisme pengajuan gugatan class action berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 Tahun 2002 (PERMA RI No.1/2002).

Sayangnya terobosan hukum yang telah diajukan oleh Koalisi tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim didalam penetapannya dalam Putusan Sela. Dalam putusan sela tersebut disarankan untuk apabila korban berkeinginan menuntut ganti kerugian, maka permohonan untuk itu diajukan dengan cara:

  • Mengajukan melalui JPU untuk dipertimbangkan
  • Para korban mengajukan gugatan secara perdata setelah vonis perkara Pelanggaran Ham berat memiliki kekuatan hukum tetap.
  1. Mengajukan ganti kerugian melalui JPU untuk dipertimbangkan

Setelah mendapatkan kepastian Ketetapan majelis Hakim Pengadilan HAM berat menolak Gugatan Penggabungan perkara ganti kerugian  bagi korban, maka korban mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Majelis Hakim melalui Jaksa Penuntu Umum (JPU) dengan kriteria permohonan ganti kerugian sebagai berikut:

  • Kehilangan Nyawa
  • Kehilangan Harta benda (Harta Milik)
  • Kehilangan Kesempatan mendapatkan pendidikan
  • Kehilangan Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan
  • Kehilangan kesempatan mengikuti ritual keagamaan dan adat : kerugian (immaterial) akibat trauma yang berkepanjangan.
  • Permohonan ganti kerugian atas penderitaan
  • Permohonan ganti kerugian atas biaya untuk tindakan tertentu;

Hal tersebut kami buat dalam bentuk surat Permohonan ganti Kerugian korban yang ditujukan kepada majelis Hakim Pemeriksa perkara.

  1. Pembuktian melalui Keterangan-keterangan saksi korban yang membuktikan adanya Kerugian korban.

Dalam keterangan-keterangan saksi secara nyata telah di sampaikan di dalam persidangan tentang kerugian-kerugian  yang dialami dalam bentuk pengambilan keterangan saksi secara lansung di dalam persidangann dan mengajukan surat permohonan ganti kerugian secara langsung kepada majelis Hakim pemeriksa perkara yang mana saksi alami akibat dari peristiwa yang terjadi.

Ketiga hal diatas dapat mereprentasikan pergumulan para korban dan kuasa hukumnya yang tergabung dalam Koalisi masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura.

Dalam mewujudkan konsep Ganti kerugian korban pelanggaran HAM berat dalam mengimplementasikan  Pasal 35 yang bersumber dari UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang mana dalam prakteknya tidak memunculkan kelebihan dari pada Undang- Undang  ini tetapi justru memperlemah, bahkan  ditolak dalam Putusan Pengadilan HAM Berat secara khusus untuk kasus Abepura.

Mengenai Konsep Ganti Kerugian berupa Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi Korban pelanggaran HAM Berat, hal tersebut sangat disesalkan karena secara hukum justru UU 26  Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membolehan Majelis Hakim dan semua pihak untuk mengupayakan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran HAM melalui Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000.

Konsep ganti kerugian berupa Kompensasi, Restitusi dan  rehabilitasi  yang diperjuangkan korban bersama Kuasa hukumnya  yang tergabung dalam Koalisi masayarkat Sipil untuk Kasus Abepura justru mendapat jalan buntu dengan dibebaskannya Para terdakwa dan ditolaknya permohonan ganti kerugian.

Hal ini berbanding terbalik dengan para  Terdakwa oleh putusan majelis hakim memulihkan hak terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya, korban terus menjadi korban tetapi Para Terdakwa terus dipulihkan harkat dan martabatnya sebuah fakta yang aneh tetapi nyata.

Secara normatif kita berharap penerapan dari pasal 35 UU Pengadilan HAM dapat secara maksimal mengembalikan atau memenuhi  hak-hak korban secara baik, dengan mengharuskan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi  bagi korban Pelanggaran HAM berat bisa menjadi saluran ganti kerugian bagi korban.

Namun kembali kita menggantungkan harapan pasal 35 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham berat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara melalui putusannya, padahal menurut van Boven Hak-hak korban meliputi Hak untuk tahu, Hak atas keadilan tetapi juga hak atas reparasi memang tidak mampu sepenuhnya memulihkan korban pada keadaan semula, hal ini justru di perparah lagi dengan di tolaknya ganti kerugian bagi korban  dalam putusan Pengadilan HAM berat kasus Abepura.

Hilangnya akses  dan kesempatan untuk memperoleh Hak-hak Korban dalam UU N0 26 Tahun 2000 semakin menutup ruang keadilan dan kebenaran bagi perjuangan korban pelanggaran HAM berat yang secara formal harus diperjuangkan dalam proses peradilan.

Namun kesempatan dan akses inipun diabaikan oleh Pengadilan Ham dengan tidak disebutkannya Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dalam putusan yang seharusnya diperuntukkan bagi setiap Korban Pelanggaran HAM berat.

Dengan langkah seperti ini tentu akan berdampak buruk terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui peradilan dan penegakan hukum di Tanah Papua.

*Johanis H. Maturbongs, SH., MH adalah Advokat dan Koordinator Kontras Papua (2008-2011)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed