oleh

Otonomi Khusus Papua dalam Perpektif Kebijakan Nasional

-OPINI-306 views

Oleh Paskalis Kossay

Kebijakan Otonomi Khusus Papua adalah bentuk desentralisasi asimetris, perlakuan khusus dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Titik berat pemberlakuan Otonomi Khusus ini terletak pada kewilayahan (territorial autonomy).

Apa yang berbeda dengan kebijakan desentralisasi asimetris ini ? Perbedaannya meliputi, Pertama, Pelimpahan seluruh kewenangan pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang moneter dan fiskal, bidang peradilan dan bidang agama.

Pelimpahan kewenangan pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengelola seluruh urusan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai inisiatif dan prakarsanya sendiri.

Kedua, Selain pelimpahan seluruh kewenangan pemerintahan,  diiringi pula dengan kebijakan penyaluran dana setara 2% dari DAU Nasional. Ketiga, Selain itu disertai pengakuan kekhususan dalam hak-hak dasar di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, supermasi hukum dan penghormatan HAM.

Keempat, Pembentukan Lembaga MRP sebagai bagian dari sistem pemerintahan di daerah yang keanggotaannya dipilih dari unsur masyarakat adat, masyarakat agama dan perempuan.

Kelima, Kekhususan di bidang politik, nomenklatur DPRD diubah menjadi DPRP yang anggotanya ada yang dipilih melalui Pemilu dan ada yang diangkat.

Keenam, Sebutan regulasi daerah dari Perda menjadi Perdasi dan Perdasus yang dibahas dan ditetapkan oleh DPRP brrsama Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari MRP (Khusus Perdasus).

Ketujuh, yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua.

Kedelapan, Dana setara 2% DAU Nasional diarahkan untuk membiayai, Pendidikan (30% ), Kesehatan dan perbaikan gizi (15% ) dan sisanya untuk ekonomi rakyat dan infrastruktur dasar.

Sejumlah kebijakan khusus tersebut dalam praktek implementasinya berjalan tertatih-tatih. Tidak berjalan tegak lurus secara konsisten dan konsekuen. Akibatnya menimbulkan masalah di atas masalah.

Pemerintah pusat enggan mengakui jujur kalau wilayah Papua ini sudah menjadi desentralisasi asimetris (otonomi khusus). Kebijakan terhadap Papua kadang berubah-ubah tidak konsisten dengan amanat otonomi khusus. Saling curiga mencurigai antara pemerinrah pusat dengan daerah sangat kental yang selalu menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan terhadap Papua.

Dampak dari ketidak konsistenan implementasi amanat Otsus ini berakibat buruk pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Rakyat Papua merasa kehadiran Otonomi khusus membawa malapetaka dalam kehidupan mereka.

Orang Papua sedang merasa terjajah oleh kehadiran otonomi khusus. Mereka merasa termarginalisasi oleh sistem negara yang tidak berpihak pada pemberdayaan orang Papua. Sumber-sumber kekuasaan politik, ekonomi, sosial sudah mulai dikuasai pihak lain, pihak borjuis dan spekulan politik. Diskriminasi rasial dan diskriminasi hukum dirasakan terus merajalela dipratekan di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.

Label-label kekhususan yang diamanatkan Otsus itu sudah tidak bisa dihargai lagi. Justru diinjak-injak olah arogansi kekuasaan. Kekhususan tinggal seperti stempel tidak bertuan. Arogansi kekuasaan pusat semakin lebih dominan. Padahal Papua sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus. Perlakuan berbeda dengan daerah lain yang menganut desentralisasi simetris.

Sudah 20 tahun berlaku kebijakan khusus, namun dampak positif dari Otsus belum dirasakan rakyat. Oleh karena itu dalam tempo belakangan ini orang Papua mulai bersuara lantang menolak Otsus jilid II termasuk menolak perpanjangan penyaluran dana Otsus. Gerakan penolakan otsus ini mulai bergulir secara masif masuk dalam kelompok massa strategis, organisasi pergerakan mahasiswa di Papua maupun di luar Papua.

Hal ini sebuah fenomena politik baru yang bisa menghadirkan mosi atau petisi ketidak percayaan rakyat Papua kepada negara.  Jika benar terjadi demikian maka apapun yang dihasilkan pemerintah entah perubahan Otsus jilid II maupun perpanjangan dana Otsus tetap ditolak dan tidak mendapat legitimasi oleh rakyat Papua sehingga pada akhirnya produk kebijakan baru tersebut menjadi bulan-bulanan.

Ketika penolakan Otsus jilid II terus meluas maka dampak politik luar negeri pun turut berpengaruh signifikan. Isu Papua di luar negeri akan semakin mendapat perhatian oleh komunitas internasional. Hal ini semakin mempersulit diplomasi Indonesia meyakinkan dunia internasional.

United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) menyadari peluang ini maka juru bicara ULMWP menyatakan, supaya seluruh rakyat Papua menolak Otsus jilid II. Rumbiak Jubir ULMWP memberikan contoh konkrir pengalaman sejarah pemberlakuan Otonomi di Papua sejak UU No 12 tahun 1969, UU NO 5 tahun 1974 sampai UU NO 21 tahun 2001 nasib hidup orang Papua terus menjadi korban. Karena itu tidak ada pilihan lain, orang Papua harus menolak Otsus jilid II dan memberkan dukungan sepenuhnya perjuangan refrendum supaya Papua segera bebas dari penderitaan, demikian Rumbiak Jubir ULMWP.

Kalau isu penolakan Otsus jilid II sudah mendapat perhatian ULMWP itu artinya  gaung penolakan ini sudah menggema diluar negeri terutama di fora diplomasi internasional. Hal ini bukan main-main, ini hal serius. Karena itu Presiden Jokowi mesti punya target penyelesaian soal ini.

Pemerintah mesti evaluasi secara bijak fenomena penolakan otsus ini. Jangan dipaksakan dengan tanpa memperdulikan suara-suara penolakan yang semakin resisten dan luas ini. Jangan dipandang dengan sebelah mata. Pandanglah secara holistik dalam spektrum politik nasional dan internasional karena akan berpengaruh kearah sana.

Karena itu pendekatan dialogis dan kompromistis segera dibangun dari mulai sekarang juga. Lembaga-lembaga negara baik yang ada di daerah dan dipusat segera membuka diri, membuka ruang dialog dengan para tokoh seluruh komponen orang Papua. Langkah ini penting dan segera dilakukan untuk menimalisir derasnya seruan penolakan otsus jilid II.

Paskalis Kossay, Politisi dan Intelektual Papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed