Paskalis Kossay : UU Otsus Jembatan Emas Menuju Papua Sejahtera dan Mandiri

Tukan Ben
Politisi Partai Golkar Papua Paskalis Kossay (Foto : tiffanews)

TIFFANEWS.COM,- Politisi Papua Paskalis Kossay mengapresiasi kerja keras Pansus Otsus Papua dan seluruh fraksi sehingga Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (15/7). Paskalis menyebut UU Otsus ini sebagai jembatan emas menuju Papua yang sejahtera, maju, dan mandiri.

“Saya sebagai pribadi maupun bagian masyarakat Papua mengapresiasi kerja keras rekan-rekan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, khususnya rekan-rekan Pansus Otsus Papua DPR atas komunikasi serta kerja sama sehingga UU Otsus Papua jilid kedua disahkan hari ini,” kata Paskalis Kossay dalam keterangan tertulis, Kamis (15/7/2021).

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (15/7).

Politisi Golkar dan mantan Anggota DPR RI ini mengemukakan, menjelang perubahan kedua atas RUU Otsus Papua muncul pro-kontra antara sesama rakyat Papua maupun dengan pemerintah pusat.

Kontroversi tersebut terjadi karena komunikasi politik belum efektif dibangun antara lembaga negara baik pusat maupun daerah dengan seluruh komponen rakyat Papua.

Meski demikian, kata Paskalis, berkat kerja keras dan lobi pimpinan DPR, pimpinan fraksi bersama rekan-rekan anggota Pansus Otsus Papua DPR proses pembahasan hingga pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR menemui titik terang.

Komunikasi politik yang produktif tersebut juga tentu juga didukung penuh pucuk pimpinan partai politik sebagai bentuk tanggung jawab serta rasa cinta kepada pemerintah dan masyarakat tanah Papua.

“Saya mengajak seluruh elemen di Papua berpikir positif menerima kehadiran UU Otsus ini sebagai jembatan emas menuju Papua yang sejahtera, maju, dan mandiri sebagaimana cita-cita Bapak Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah serta Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe bersama jajaran pemerintah Papua dan Majelis Rakyat Papua sebagai wadah kultural masyarakat,” lanjut Paskalis Kossay.

Intelektual yang produktif memberikan tanggapan terhadap isu-isu Papua ini mengatakan, momentum Rapat Paripurna DPR terkait pengesahan RUU Otsus Papua menjadi UU Otsus Papua merupakan babak atau sejarah baru bagi rakyat Papua dalam menata masa depan yang lebih baik lagi melalui UU Otsus.

Sebagai bagian kecil dari warga masyarakat Papua, pihaknya menaruh hormat atas perjuangan para wakil rakyat asal Papua bersama Pansus Otsus Papua DPR RI.

Para wakil rakyat sudah berjuang sekuat tenaga menyampaikan pokok-pokok pikiran dan masukan Gubernur Lukas Enembe dan jajaran Pemprov Papua, MRP, warga masyarakat dan seluruh elemen di Papua. Sejumlah pasal krusial yang disampaikan Pemprov, MRP, dan masyarakat Papua sudah diakomodasi Pansus Otsus Papua.

“Saya tentu berharap agar masyarakat Papua dengan kepala dingin menerimanya agar ke depan Gubernur bersama jajaran Pemprov dan seluruh warga masyarakat membangun Papua lebih baik lagi. Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan lokal di Papua perlu mengawal UU Otsus ini agar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah,” kata mantan anggota Komisi II DPR RI ini.

Tiga Bentuk Afirmasi

Seperti dilansir tiffanews Kamis (15/7), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat tiga bentuk kebijakan afirmasi dalam revisi untuk pembaruan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ketiganya itu adalah pertama, alam revisi UU Otsus ditambahkan penyebutan terhadap DPRD Kabupaten/Kota dengan DPRK yang melibatkan unsur orang asli Papua.

Kedua mengenai afirmasi ekonomi, yang mana perubahan pasal dalam UU Otsus menunjukkan keberpihakan kepada orang asli Papua di bidang ekonomi dan terlihat dari peningkatan dana otsus dari dua persen menjadi 2,25 persen yang diiringi perbaikan dalam hal tata kelola.

Ketiga ialah mengenai afirmasi dalam tata kelola pemerintahan melalui koordinasi dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, BPK, dan perguruan tinggi serta pembentukan badan khusus yang berada di bawah Presiden yang betugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi pelaksanaan otsus di Papua.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang disampaikan secara virtual, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/7), menilai perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Otsus selama 20 tahun lalu.

Menurut Puan, selain kebijakan afirmasi bidang politik terhadap Orang Asli Papua yaitu dengan adanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang diangkat dari Orang Asli Papua, ada beberapa perubahan dalam RUU tersebut antara lain pembentukkan Badan Khusus yang dipimpin langsung oleh wakil presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

“Badan Khusus tersebut dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua,” ujarnya. (*bn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Beri Pembekalan Tim 100, Rektor Uncen Apresiasi Bidang I PB PON XX

TIFFANEWS.COM – Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT disela kesibukannya, menyempatkan hadir dan memberikan materi kepada seratus orang relawan (volunteer-red) alias tim 100 yang direkrut Bidang I pada Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX, guna ikut menyukseskan jalannya PON XX bulan Oktober […]
Instagram did not return a 200.
Translate »