oleh

Pembelajaran Cerdas Polemik Jabatan Sekda Provinsi Papua

-BERITA, OPINI-1.285 views

Oleh: Peter Tukan*

GONJANG-ganjing atau kegemparan situasi politik dan kemasyarakatan di Papua pada beberapa pekan terakhir ini  mengenai siapa yang pasti  menduduki kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua–  setelah ditinggal  Dr. T.H.E.Hery Dosinaen, hingga kini belum menemukan titik akhirnya, malahan terkesan semakin berlarut-larut,  walaupun Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada 23  September 2020 telah memutuskan  Sekda Papua dijabat Dance Yulian Flassy,SE,M.Si

Kenyataan hari ini, Dance  Yulian Flassy  belum juga dilantik;  padahal  salah satu bunyi  Keputusan Presiden  RI Nomor 159/TPA Tahun 2020  tentang “Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan  Pemerintah Provinsi Papua”  menyatakan: ”Mengangkat Sdr. Dance Yulian Flassy, SE.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi  Papua terhitung sejak saat pelantikan…….”.  Pada bagian lain Keputusan Presiden  itu menyatakan: ”Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”.

Publik mengetahui bahwa Sekda itu mempunyai kedudukan sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.  Jabatan Sekda adalah jabatan karier/struktural dan perannya untuk memperkuat peran Gubernur dalam memimpin administrasi di lingkup pemerintah daerah, sehingga peran Sekda itu menjadi social enginering, bukan pemangku kepentingan politik (Bdk: PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Psl 106.2).

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE.MM menegaskan : ”Jabatan Sekda itu jabatan tertinggi di pemerintahan. Jabatan tersebut sebagai manager yang mengorganisir semua pegawai ASN dan lebih berfungsi ke internal.  Jangan kita samakan dengan jabatan bupati, gubernur, wakil gubernur dan wali kota karena  merupakan jabatan politik dan menjadi tanggungjawab langsung ke masyarakat,” (Harian Cepos, Sabtu,7/11,2020 hal.3).

Setelah SK Presiden itu beredar di tangan publik, banyak kalangan, baik perorangan, kelompok maupun organisasi mendesak Gubernur Papua agar segera melantik Dance Yulian Flassy menjadi Sekda Provinsi Papua sesuai amanat SK Presiden tersebut.

Mereka yang mendesak itu, tentu saja memiliki  berbagai alasan misalnya, jabatan  Sekda Papua sudah lama tidak terisi padahal banyak urusan administrasi pemerintahan membutuhkan keputusan Sekda definitip, bukan oleh seorang  pelaksana tugas atau penjabat Sekda yang kewenangannya terbatas.

Alasan lain yang mungkin tidak disampaikan ke depan publik adalah, semakin cepat dilantik tentu semakin baik, demi terhindar dari politik “masuk angin” – artinya, dapat saja terjadi bahwa walaupun Presiden RI sudah memutuskan, namun apa yang sudah diputuskan itu akan mentah dengan sendirinya atau dimentahkan oleh pihak-pihak lain yang dengan sengaja  memunculkan berbagai argumentasi,  pertimbangan dan alasan yang terkesan masuk akal atau  “diterima akal sehat” dan seolah-olah benar adanya, padahal sebenarnya ada kepentingan politik tertentu di balik semuanya itu.

Orang atau kelompok orang serta organisasi kemasyarakatn yang terus mendesak agar Sekda Papua yang baru itu segera dilantik, mungkin saja sudah “mencium aroma politik kurang sedap ” yang  “dimainkan” para politisi tertentu dengan menyeret jabatan Sekda yang adalah sebuah  jabatan karier ke ranah kepentingan politik praktis dan instant.

Jika itu yang terjadi maka proses “lahirnya”  Sekda definitip untuk Provinsi Papua dapat “mentah” lagi, dan tidak menutup kemungkinan akan diproses ulang dari awal malahan akan  lebih dari itu, yakni munculnya gejolak sosial baru di tengah masyarakat Papua.

Pendapat yang menolak

Setelah lahirnya Surat Keputusan Presiden  RI Nomor 159/TPA Tahun 2020  tentang “Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan  Pemerintah Provinsi Papua”  yang menyatakan: ”Mengangkat Sdr. Dance Yulian Flassy, SE.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi  Papua”, serentak bermunculan banyak  pendapat yang terkesan menolak keputusan Presiden tersebut.

Wakil  Ketua Asosiasi Bupati se -Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak kepada wartawan, Selasa (03/11/2020) menyatakan bahwa perihal penetapan Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua oleh Presiden Joko Widodo, diakuinya adalah hak presiden. Hanya saja, seakan terjadi pembelajaran birokrasi yang kurang elok.

“Nah hasilnya kita tahu bersama bahwa tiga nama yang masuk tiga besar dengan nilai tertinggi adalah urutan pertama, Doren Wakerkwa, nomor dua Demianus Wasuok Siep dan ketiga terakhir adalah Dance Yulian Flassy. Lalu tiba-tiba yang ditetapkan menjadi Sekda oleh Presiden adalah orang yang nilainya berada di nomor  tiga. Tentu secara hirarki dan norma sangat tidak sesuai. Ini tiga orang dengan standar nilai tertinggi. Lalu yang nilainya terendah justru yang ditunjuk menjadi Sekda. Ini pembelajaran yang tidak bagus untuk masyarakat di Papua,” tegasnya.

Ricky Pagawak yang adalah Bupati Mamberamo Tengah mempertanyakan, mengapa Dance dari urutan ketiga dengan nilai sekitar 72 bisa diangkat menjadi Sekda.

Mewakili Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, dia berharap Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Mendagri memberikan pendidikan. Entah itu pendidikan politik yang baik  kepada orang Papua.

“Kami ini mau belajar. Kalau kami diajarkan dengan cara  yang tidak sesuai seperti yang diharapkan,  bagaimana mungkin orang Papua akan maju. Bagaimana mungkin  orang Papua ini bisa merasa bahwa kami ini orang Indonesia kalau cara penilaian seperti ini,” tanyanya.

Selain mempersoalkan nilai hasil seleksi, masih banyak warga masyarakat lainnya di Papua pun mempersoalkan “dari mana datangnya” Dance Flassy. Ada yang mengatakan bahwa Dance walaupun lahir sebagai Orang Asli Papua (OAP) tetapi yang bersangkutan kini berkarier sebagai ASN di Provinsi Papua Barat sehingga yang bersangkutan tidak perlu datang ke Provinsi Papua untuk mengabdi di sini.

Pembelajaran  Cerdas: nilai dan asal

Gonjang-ganjing seputar keputusan Presiden RI terkait jabatan Sekda Provinsi Papua merupakan sebuah momentum  pembelajaran yang sangat cerdas bagi semua pihak di Provinsi Papua.

Terlepas dari pengangkatan Sekda Papua itu, merupakan hak prerogatif Presiden RI, satu pelajaran berharga bagi kita semua adalah,  ternyata sudah banyak sekali politisi di Papua memiliki pemikiran yang sangat maju dan hal ini patut diacungkan jempol tanda pujian sekaligus harus terus dikawal agar pemikiran atau gagasan yang cemerlang ini tetap konsisten – tidak sampai kendur atau lenyap ditelan waktu dan hilang tersingkir oleh kepentingan politik sempit, primordial dan instant.

Para politisi di Papua sudah mengedepankan nilai tertinggi  hasil ujian atau hasil seleksi untuk jabatan Sekda Papua. Mereka benar-benar terlihat sangat keras menekankan bahwa nilai tertinggi harus diberikan kesempatan untuk tampil berkarier.

Kita semua berharap, kiranya, penekanan pada nilai tertinggi itu tidak hanya berlaku pada seleksi untuk mendapatkan jabatan Sekda Provinsi Papua saja,  tetapi harus secara bertahap, mulai berani dan berjiwa besar berlakukan juga pada seluruh proses seleksi penerimaan calon ASN, calon polisi dan tentara, calon pegawai di lingkungan BUMD-BUMN, calon karyawan di berbagai perusahaan swasta seperti  perhotelan, mall dan di  berbagai lapangan pekerjaan   lainnya.

Jangan sampai, untuk seleksi Sekda, kita berjuang mati-matian harus mengedepankan nilai tertinggi, sementara pada seleksi untuk lapangan pekerjaan lainnya, kita menempatkan persyaratan perolehan nilai tertinggi di “nomor buntut” atau malahan mengabaikan sama sekali persyaratan perolehan nilai tertinggi dengan  harus mengikuti  berbagai  pertimbangan lainnya atau  meluluskan seseorang atas perintah “surat sakti” dari pejabat yang berwewenang.

Patut diketahui bersama bahwa kita semua – tanpa kecuali, sedang berada pada zaman “globalisasi” dengan segala peluang dan tantangannya. Keunggulan komparatif  (comparative advantage) tergantung kepada faktor-faktor sumber daya alam, kapital, tenaga kerja, serta pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skills). Abad globalisasi ditandai dengan semakin berkurangnya keunggulan komparatif dari mereka yang hanya memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja. Pengetahuan dan keahlian akan menjadi sumber daya utama keunggulan komparatif di Tanah Papua sampai akhir jaman dan sering disebut merupakan keunggulan kompetitif (competitive advantage).

“Kunci keberhasilan dalam menghadapi abad globalisasi adalah penguasaan pengetahuan dan keahlian,” kata Widjajono Partowadigdo ( Baca: “Memahami Analisis Kebijakan, Bandung, 1999. Hal.154.

Sedangkan ketika kita mulai gencar mempersoalkan dari mana  Dance Flassy berasal ( asal tempat kerja atau daerah kelahiran) sebagai syarat  menduduki jabatan Sekda Provinsi Papua, maka pemikiran seperti ini merupakan sebuah langkah mundur mempertebal semangat primordialisme.

Mempersoalkan asal wilayah Dance Flassy, apakah selama ini dia bekerja di daerah lain di luar Provinsi Papua ataukah mempersoalkan apakah dia berasal dari wilayah adat mana di Tanah Papua;  merupakan indikasi sangat kuat terjadinya  kemunduran  kita  dalam memberikan pendidikan multikulturalisme bagi generasi baru yang kita lahirkan sendiri.

Pendidikan multikultural merupakan wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau prejudice untuk membangun suatu kehidupan masyarakat Papua yang adil, maju dan damai.

Kenyatan hidup hari ini membuktikan bahwa gelombang demokrasi di Tanah Papua menuntut pengakuan perbedaan dalam masyarakat Papua yang majemuk suku, agama, ras, golongan serta latarbelakang  politik.

Suara harapan Wakil Ketua Asosiasi Bupati se -Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak agar Sekda Provinsi Papua bukannya Dance Flassy tetapi Doren Wakerkwa akan menjadi sangat cantik dan elegan  apabila sebelum bersuara, mereka juga mengajak rekan-rekan bupati lainnya dari wilayah adat yang lain untuk bersama-sama bersuara.

Apabila, suara itu hanya datang dari para bupati satu wilayah adat saja, maka publik secara spontan akan mengatakan:” Oh… ternyata Lawan Baca!”. Artinya, ketika kita bersuara  keras memperjuangkan orang yang memperoleh hasil seleksi dengan nilai tertinggilah  yang harus menjadi Sekda Papua maka ketika itu juga akan terbaca oleh saudara-saudara yang lain,  bahwa disana sedang terjadi perjuangan bernuansa primordialisme. “Nilai seleksi rasa suku!”

Choirul Mahfud, Penulis Buku “Pendidikan Multikultural”  telah jauh-jauh hari memberikan peringatan bernada antisipatif: ”Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi juga peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak dikendalikan, akan dapat menimbulkan, bukan hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, bahkan juga terjadi disintegrasi politik dan buyarnya perdamaian sejati antarwarga,” (Choirul Mahfud :”Pendidikan Multikultural”, Yogyakarta,2006).

*Peter Tukan: mantan Wartawan ANTARA

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed