Pemerintah Pusat Harus Tetap Mekarkan Provinsi Papua

Tukan Ben 4

TIFFANEWS.COM,- Walaupun saat ini hampir semua perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh Indonesia diarahkan kepada pekerjaan maha besar yakni menanggulangi pandemi Covid-19, namun kiranya Pemerintah Pusat tetap konsisten memrioritaskan pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa Daerah Otonom Baru (DOB) seperti yang sudah direncanakan selama ini.

Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Papua, Dr. Drs. Benhur Tommi Mano,MM pada wawancara khusus dengan TiffaNews di Jayapura, akhir pekan ini terkait rencana dan aspirasi masyarakat di Papua untuk secepatnya memekarkan lagi Provinsi Papua menjadi beberapa Daerah Otonom Baru (DOB)  demi meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyat di wilayah ini.

“Memekarkan Provinsi Papua menjadi beberapa DOB dengan memperhatikan wilayah adat di Tanah Papua merupakan sebuah kebutuhan politik yang harus diprioritaskan. Hal ini bukan karena para penggagas pembentukan DOB itu haus kekuasaan atau ingin melestarikan kekuasaan, tetapi justru demi semakin tercipta rasa aman, nyaman, damai dan sejahtera di dalam diri setiap warga masyarakat di wilayah ini,” kata Tommi Mano.

Menurut Walikota Jayapura ini, pada beberapa bulan yang lalu sebelum Indonesia dilanda pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat terlihat cukup gencar mendiskusikan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua terkait aspirasi pemekaran Provinsi Papua menjadi sekitar empat provinsi baru, malahan Pemerintah Pusat sendiri pun telah berulang kali mengutus delegasinya ke Papua untuk memastikan hal ini.

Namun, semangat berapi-api dari Pemerintah Pusat untuk melakukan pembentuakn DOB itu  mendadak melemah karena satu dan lain alasan yang tidak dapat disebutkan di sini,   malahan semangat itu semakin redup hampir padam seiring dengan datangnya pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar  wilayah Indonesia.

“Mayoritas rakyat di Provinsi Papua ingin agar provinsi yang wilayahnya sangat luas ini dimekarkan lagi demi kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan oknum tertentu, “ katanya.

Menurut Tommi Mano, kita harus dapat belajar dari Provinsi Papua Barat, dimana  setelah wilayah itu mekar dari induknya Provinsi Papua maka kini kita melihat dengan mata telanjang bahwa pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat terus berjibaku membangun diri dan wilayahnya menuju kesejahteraan bersama tanpa terus menerus diganggu oleh  hingar-bingar politik dan gangguan Kamtibmas yang  menakutkan.

Selain situasi Kamtibmas di Provinsi Papua Barat yang relatif stabil, terlihat pula ribuan pelajar dan mahasiswa di sana sibuk belajar dan beraktivitas positif guna  meraih masa depan yang dicita-citakan. Para petani dan nelayan bekerja membanting tulang menghidupi keluarga di dalam situasi keamanan yang kondusif. Kerukunan hidup beragama benar-benar dirasakan mulai  dari akar rumput hingga ke jenjang para pemimpin dan pemuka agama-agama.

Semua yang dipaparkan ini menjadi bukti nyata bahwa  Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama rakyatnya telah benar-benar mensyukuri pemekaran itu sendiri sebagai anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan  bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Realitas Provinsi Papua hari ini menyatakan  bahwa wilayah provinsi ini masih sangat luas dengan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang sangtat tidak mudah.

Bersamaan dengan itu, eskalasi politik dan Kamtibmas belum menampakkan tanda-tanda yang sangat menggembirakan diiringi perkembangan politik dunia  yang mengusung  isu-isu politik rasisme yang memecah-belah umat manusia di muka bumi ini.

Padahal Sang Pencipta langit dan bumi – Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia penuh dengan kemajemukan suku, ras, agama dan golongan bagaikan berjenis-jenis bunga  dengan berjuta warna-warni yang tumbuh  subur di sebuah taman yang indah permai. Kemajemukan suku, ras, agama, budaya serta tradisi  merupakan anugerah agung Tuhan  yang harus disyukuri, bukan sebaliknya, yakni  dibeda-bedakan dan dipertentangkan satu dengan yang lain.

“Kita justru menjadi bangsa yang kerdil  di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat ini apabila mempertentangkan perbedaan suku, agama, ras, budaya dan tradisi itu,  sekaligus dengan tahu dan mau menjadikan perbedaan itu sendiri sebagai biang konflik dan peperangan,” tegas Tommi mengingatkan.

Oleh karena itu, lanjut Tommi Mano,  pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi  berdasarkan pertimbangan  wilayah adat seperti   wilayah adat Mamta-Saereri, wilayah adat Mee-Pago,  wilayah adat La-Pago dan wilayah adat Anim-Ha merupakan prioritas Pemerintah Pusat dan DPR RI yang tidak boleh ditunda terlalu lama hanya dengan alasan pandemi Covid-19. (ans/ade)

4 thoughts on “Pemerintah Pusat Harus Tetap Mekarkan Provinsi Papua

  1. Itu bukan asprasi warga papua pak, semua proses itu mestinya jalur aturan yg bung, hanya kelompok kecil yg serukan minta bama sepertinya itupun pemerintah pusat sdh tdk akui pak.
    Negara keluru ada aturan kebijakan begitu kh sedangkan majelis rakyat papua dlm hal ini MRP, DPRD dan Gubernur belum sepakat bahkan rakyat 95% tolak kebijakan pemerintah pusat untuk Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah papua dan papua barat.

  2. Itu bukan asprasi warga papua pak, semua proses itu mestinya jalur aturan yg bung, hanya sekelompok kecil yg serukan minta bama/sambako antisipasi pandemi COVID-19 kata pusat. Itupun pemerintah pusat sdh tdk di akui lagi pak.
    Negara keluru ada aturan kebijakan begitu kh sedangkan majelis rakyat papua dlm hal ini MRP, DPRD dan Gubernur belum sepakat bahkan rakyat 95% tolak kebijakan pemerintah pusat untuk Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah papua dan papua barat.

  3. Itu bukan asprasi warga papua pak, semua proses itu mestinya jalur aturan yg bung, hanya sekelompok kecil yg serukan minta bama/sambako antisipasi pandemi COVID-19 kata pusat. Itupun pemerintah pusat sdh tdk di akui lagi pak.
    Negara keluru ada aturan kebijakan begitu kh sedangkan majelis rakyat papua dlm hal ini MRP, DPRD dan Gubernur belum sepakat bahkan rakyat 95% tolak kebijakan pemerintah pusat untuk Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah papua dan papua barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Analisa Kebijakan Pemprov Papua Tentang PSDD Dalam Penanganan Covid-19 (Bagian Kedua)

Oleh : Goklian Paraduan Haposan Mahasiswa S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS)  Universitas Indonesia Depok – Jawa Barat Kebijakan kesehatan merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu pada sebuah masyarakat. Kepentingan kebijakan kesehatan menjadi bagian penting dalam kebijakan publik semakin dirasakan kemendesakannya karena karakteristik khas […]
Instagram did not return a 200.
Translate »