oleh

Pepera, Otsus dan Masa Depan Papua

-OPINI-1.024 views

“History is always written by the victors”

-Winston Churchill, Great Britain Prime Minister

Ada aturan dunia yang tidak tertulis tetapi diyakini oleh masyarakat dunia pada umumnya, bahwa “Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang”, kata bijak (yang sedikit provokatif) namun sangat realistis tersebut, pertama kali diucapkan oleh Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dalam sebuah buku karyanya “World War II Volume Six” 1948-1954. Saya sebut provokatif karena kata-kata itu mengandung arti bahwa penulisan sejarah tidak selalu dilandasi oleh fakta namun interprestasi “para pemenang” lah yang diangkat, dan lebih jauh lagi, para pemenang bebas memaksakan narasi mereka untuk ditulis dalam sejarah.

Berangkat dari pemahaman di atas, meskipun terkesan provokatif namun hal tersebut sangatlah realistis sehingga membutuhkan common sense, dihadapkan dengan situasi dan kondisi global saat ini. Para pemenang menuliskan sejarahnya masing-masing berdasarkan interprestasinya sendiri-sendiri, demi kelangsungan hidup bangsa dan generasi masa depannya. Sebagai contoh, hingga saat ini Belanda enggan mengakui kekalahannya di Hindia Belanda dari Indonesia, sejarah Belanda yang dibaca para generasi muda Belanda, menyebutkan betapa hebatnya para leluhur Belanda dalam melakukan ekspedisi perdagangan ke negeri-negeri terjauh di ujung Timur. Sementara di Indonesia, sejarah menyebutkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun lamanya bukan hanya berdagang.

Demikianlah saya melihat bagaimana sejarah ditulis. Semua sesuai dengan interprestasi masing-masing. Persoalannya adalah seberapa kuat argumentasi masing-masing baik “the winners” maupun “the losers”.

Pepera 1969

Sejarah Papua khususnya proses Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) tanggal 2 Agustus 1969, hingga saat ini terus menjadi perdebatan oleh kelompok-kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua. Banyak sejarah yang sudah ditulis dalam versinya masing-masing, namun bagi saya pribadi, faktanya adalah Pepera 1969 merupakan proses politik yang diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi PBB nomor 2504 tanggal 19 Nopember 1969 diakui oleh 84 negara tanpa satu negarapun yang menolak. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sering dijadikan alasan kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua, adalah pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap bangsa di dunia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan deklarasi bahwa seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda adalah wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan tersebut, Indonesia berhak mengerahkan kekuatan bersenjata demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Hal di atas adalah fakta yang tidak terbantahkan, setidaknya hingga saat ini dan selama Indonesia masih menjadi anggota PBB yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan Negara-negara lainnya di dunia. Oleh karenanya, ketika muncul dalam diskusi soal penolakan dan argumentasi sejarah Papua dari kelompok-kelompok ataupun tokoh-tokoh yang mendukung kemerdekaan Papua, saya hanya bisa tersenyum, sambil meminta mereka untuk kembali melihat ke diri masing-masing, apakah mereka sebagai the winners ataukah the losers? Sekali lagi realitasnya, sejarah selalu ditulis oleh para pemenang.

Otsus Papua

Otsus Papua yang dimulai sejak tahun 2002, atau hampir berjalan selama 20 tahun, dengan menempatkan prioritas pembangunan pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan umum telah menghabiskan total dana sebesar Rp. 126,99 triliun dengan perincian total dana untuk Provinsi Papua sebesar Rp. 93,5 triliun sejak tahun 2002 dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 33,94 triliun sejak tahun 2009. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 13,12% lebih besar dari kuartal sebelumnya yaitu 10,44%. Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa untuk wilayah Indonesia Timur, kondisi ekonomi tercatat negatif hingga minus 7,44%. Sebenarnya Maluku, Papua Barat masih cukup bagus hanya yang menarik ke bawah adalah Provinsi Papua yang mengalami kontraksi sebesar 15,7%.

Angka-angka di atas yang dicatat oleh BPS bersifat makro, kondisi mikro ekonomi Provinsi Papua tentunya jauh lebih buruk. Pertumbuhan ekonomi hingga -15,7% tentunya bukan hal yang bisa dibanggakan oleh para pejabat dan pemimpin daerah yang berada di wilayah Provinsi Papua dengan dana Otsus terbesar se-Indonesia yaitu 93,5 triliun rupiah. Evaluasi besar tentu tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Pusat, namun juga kepada para stake holders Provinsi Papua, mulai dari Gubernur, Kepala Daerah hingga para Kepala Dinas yang menurut saya gagal dalam memimpin, mengelola serta memberdayakan seluruh potensi dan energi yang ada untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. 93,5 triliun rupiah selama hampir 20 tahun dengan hasil pertumbuhan ekonomi lebih dari -15% namun tidak ada satupun para pemangku kewenangan yang diperiksa baik oleh BPK maupun KPK. Luar biasa kan? Sekali lagi, argumentasi yang dikembangkan oleh tokoh dan kelompok pro kemerdekaan Papua bahwa kegagalan Otsus berpusat kepada Pemerintah Pusat, saya hanya dapat mengatakan bahwa satu-satunya kehebatan dari “forever losers” hanyalah pointing fingers dan lidah yang tajam.

Masa Depan Papua

Dalam menganalisa sebuah persoalan saya selalu membaginya menjadi dua cara yaitu, positive/optimistic analysis dan threat analysis. Optimistic Analysis didasarkan pada indikator-indikator potensi daerah yang dimiliki oleh sebuah wilayah, sementara threat analysis dilandasi pada kemungkinan ancaman yang menghambat tercapainya sebuah tujuan.

Saya melihat Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalannya dan bahkan lebih maju melampaui wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Bukan hanya dengan mengandalkan potensi sumber daya alam, namun SDM Papua memiliki peluang yang sama dengan yang dimiliki masyarakat Indonesia lainnya. Salah satu yang paling utama menghambat kemajuan Papua adalah, kegagalan Papua dalam memusatkan seluruh potensi dan energinya untuk kemajuan Papua. Para pemimpin Papua sering kali “gagal fokus” dalam menilai persoalan Papua. Daerah-daerah yang dipimpinnya sering kali berjalan secara “auto pilot” tanpa kehadiran para pemimpinnya dalam mengatasi persoalan rakyatnya sendiri. Mereka lebih memilih hidup di luar Papua dan menyerahkan tugas-tugasnya kepada bawahannya. Realitas ini yang menjadi salah satu indikator kegagalan Papua dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umum. Sementara itu, kegagalan ini juga yang dijadikan isu oleh para kelompok pro kemerdekaan Papua untuk mengganggu Pemerintah Pusat dengan berbagai isu ketidakadilan, ketimpangan pembangunan, diskriminasi hingga rasisme.

Sedikit Tawaran Solusi

Namanya penawaran, bisa diterima, bisa juga tidak. Berbeda dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam melihat akar persoalan di Papua melalui pendekatan yang lebih bersifat politis, saya mencoba mengurai persoalan Papua melalui pendekatan-pendekatan psikologis, sosiologis maupun antropologis Papua. Prinsip utamanya adalah pendekatan heart to heart. Dalam sejarah Papua abad ke-9 telah disebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari Kesultanan Tidore yang berkuasa bersama-sama dengan Kesultanan Ternate mengendalikan wilayah Maluku dan Papua. Bahkan orang-orang Papua yang berasal dari wilayah pantai (Tabi-Sereri, Serui dan Biak) merupakan orang-orang Papua yang menjelajah hingga benua Afrika untuk berdagang di bawah panji-panji Kesultanan Tidore. Sejarah tersebut membawa suku-suku Papua pantai menjadi pelopor dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban modern dan selanjutnya dikenalkan kepada masyarakat Papua lainnya. Berangkat dari pemahaman tersebut, pendekatan melalui pendidikan yang ditularkan oleh suku-suku Papua pantai itu bisa kembali diberdayakan, dimana masyarakat Papua pantai dapat menjadi agen-agen pendidikan dan pembangunan untuk seluruh Papua.

Selanjutnya, Belanda telah membagi wilayah Papua menjadi 7 wilayah adat yang mana setiap wilayah, memiliki karakter sosial kemasyarakatan dan kultur yang berbeda satu sama lain. Tradisi perang suku yang sering terjadi antar wilayah yang disebabkan salah satunya karena batas-batas wilayah dapat dijadikan peluang oleh pemerintah untuk membangun Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dengan pembagian wilayah adat tersebut. Dengan masing-masing wilayah adat tersebut berkembang, maka setiap wilayah akan memiliki pemimpin yang betul-betul memahami karakter daerah masing-masing, cultural gap, social gap hingga persoalan kepemimpinan setidaknya bukan lagi menjadi hambatan.

Tawaran solusi ini tentu bersifat debatable, sehingga diskusi lebih jauh perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan Papua yang tidak hanya dilandasi pada pendekatan yang bersifat politis, namun juga psikologis, sosiologis dan antropologis.

Demikianlah kira-kira pendapat pribadi saya dalam melihat persoalan Papua melalui common sense, bukan hanya emosi atau bahkan kepentingan. Insyaallah saya jauh dari hal itu. Niat dan tujuan penulisan ini semata-mata untuk memberikan pandangan yang berbeda dalam melihat dan menemukan solusi persoalan Papua yang begitu kompleks namun itu-itu saja. Semoga bermanfaat.

Rafli Hasan

Columnist, Blogger and Urban Traveller 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed