Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua; Gubernur Lukas Minta Pusat Copot Sekda, Dance Klaim Sesuai Aturan, Demokrat Siap Bersama Massa Duduki Kantor Gubernur

Marcel
Massa datangi Kantor DPD Partai Demokrat Papua memprotes penunjukan Plh Gubernur Papua dan meminta dukungan bersama melakukan aksi Demontrasi di kantor Gubernur pada Senin 28 Juni. (Foto : Tiffanews.com/Marcel)

TIFFANEWS.COM, – Polemik Pengangkatan Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy Sebagai Pelaksana Harian (PLH) Gubernur Papua Oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagaimana radiogram yang dikeluarkan pada Kamis (24/06) menuai kecaman sejumlah pihak di Tanah Papua.

Tak main-main, Gubernur Lukas Enembe pun ikut bereaksi dan meminta pemerintah Pusat mencopot Sekda Dance karena dianggap telah nyata-nyata menyalahgunakan jabatannya untuk menjatuhkan orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu.

Hal itu yang antara lain diminta Gubernur Lukas melalui surat resmi kepada Presiden RI.

Lukas Enembe dalam surat itu juga membeberkan kekecewaannya pada Sekda Dance, karena telah mengirim surat permintaan penunjukan Plh pada Mendagri melalui Dirjen Otda, tanpa berkordinasi atau melapor pada dirinya.

“Ya. itu permintaan beliau (Gubernur-red),” ujar Juru Bicara Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus, saat memberikan keterangan Pers di Kantor Gubernur, Jumat (25/06/2021).

Ditegaskan Rifai Darus, hingga hari ini Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Lukas juga menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA (tanggal 24 Juni 2021) tentang penunjukan PLH Gubernur Papua.

“Selain itu kami melihat adanya indikasi mal administrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar,’’ papar Rifai.

Jubir Gubernur Papua, M. Rifai Darus. (Foto : Istimewa/Titie)

Disebutkan Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021, bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua, namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe diacuhkan dan tidak digunakan.

Terkait hal ini, dalam waktu dekat Gubernur Papua, Lukas Enembe akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua.

‘’Sehubungan dengan itu, masyarakat Papua diminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas Enembe, Gubernur meminta agar Rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apapun, Kita jaga keamanan tanah Papua ini bersama-sama dan mari hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional, Papua adalah tanah yang penuh damai, sebab kasih menyertai kita semua,’’sambungnya.

Terkait kondisi Kesehatan Gubernur Lukas, Rifai Darus menyebut semakin baik.

“Terimakasih atas doa seluruh masyarakat Papua. Direncanakan beliau akan Kembali pada awal Juli 2021,” pungkas Rifai yang mengaku telah berkomunikasi melalui panggilan video ponsel pada malam sebelumnya dengan Gubernur Lukas.

Sekda Dance Sebut Bekerja Sesuai Aturan

Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy. (Sumber Foto : ANTARA)

Sementara Sekda Papua, Dance Yulian Flassy yang sehari sebelumnya menerima radiogram Mendagri sebagai Plh Gubernur Papua menyebut, dirnya dalam bekerja tetap berjalan diatas rel aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Sekda, sebagai pejabat yang ditunjuk sebagai Plh Gubernur Papua, dirinya akan tetap membantu Gubernur Lukas Enembe dalam hal menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua.

“Saya berjalan dengan apa yang negara sudah tentukan, saya tidak punya prasangka yang lain-lain dan saya akan bantu pak Gubernur Lukas Enembe untuk menjalankan roda pemerintahan di Papua,” bilang Flassy, Jumat (24/06/2021)

Disinggung adanya kelompok masyarakat yang meminta agar Sekda Dance meletakkan jabatannya. Dance berujar agar itu langsung dikoordinasikan kepada Mendagri atau Dirjen Otda.

“Sebab, kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Papua saja. Mungkin bisa langsung dikomunikasikan dengan kemendagri dan Dirjen Otda saja,” sambungnya.

Demokrat Papua Bersama Rakyat Siap Duduki Kantor Gubernur

Ricky Ham Pagawak. (Foto : Tiffanews.com/Marcel)

Ditempat terpisah, pada Jumat siang, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Papua mengaku siap bersama segenap komponen masyarakat yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, untuk melakukan aksi demonstrasi menduduki kantor Gubernur Papua, pada Senin 28 Juni.

Aksi ini guna mempertanyakan dan meminta klarifikasi Sekda Papua, Dance Yulian Flassi yang oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi Pelaksana Harian Gubernur Papua, menggantikan Lukas Enembe yang kini dikabarkan dalam masa pemulihan di Singapura.

Wakil Ketua I DPD PD Papua, Ricky Ham Pagawak kepada wartawan usai menerima ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPD PD Papua, Jumat (25/06/2021) menjelaskan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat yang dating dan siap bersama mereka.

“Hari ini kita terima aspirasi masyarakat di kantor PD Papua yang menolak dengan tegas penunjukan Sekda Dance Flassi sebagai Plh Gubernur. Masyarakat meminta pemerintah Pusat menarik dan membatalkan SK itu. Sebab, menurut masyarakat pak Gubermur Lukas Enembe hari ini masih ada dan menjalani pemulihan Kesehatan di Singapura. Karena itu seluruh masyarakat yang hadir ini menganggap penunjukan pak Dance Flssy tidak sesuai mekanisme dan pembunuhan karakter terhadap tokoh mereka yakni Gubernur Lukas Enembe,” urainya.

Ham Pagawak yang akrab disapa RHP juga tak menampik bahwa pihaknya di Demokrat Papua, siap bersama Masyatakat untuk datang melakukan aksi demontrasi dan menduduki kantor Gubernur Papua pada Senin mendatang.

“Kita juga akan bersama masyarakat demo dikantor Gubernur. Masyarakat dalam orasi sudah sampaikan tadi bahwa tujuannya meminta klarifikasi proses penunjukan PLH dari Sekda Dance. Hari ini yang datang adalah masyarakat Papua dari 29 kabupaten Kota, bahkan masyarakat nusantara. Dan hari Senin akan bersama ke kantor Gubernur Papua,” tuturnya.

Menurut RHP, proses penunjukan Plh Gubernur Papua ini sangat tidak wajar. Sebab, surat pengajuan baru dimasukan pagi hari, lalu siang hari langsung diproses jawab. Selain itu juga tanpa kordinasi dengan Gubernur Lukas.

“Penunjukan PLh ini setidaknya Sekda harus kordinasi minta petunjuk Gubernur. Lalu Kemendagri juga demikian. Tapi ini pak Gubernur juga tidak tahu dan kaget ada turun surat penunjukan Plh. Kalau ada komunikasi dengan Gubernur Lukas tentu tak ada masalah. Ini tidak ada sama sekali. Kami sebagai partai Demokrat yang diketuai Pak Lukas Enembe tentu juga tidak terima akan hal ini,” pungkas RHP seraya menambahkan telah berkordinasi dengan Gubernur yang kini dalam kondisi relative sehat. (Cel)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Rp1,6 Triliun Anggaran PON Papua Tidak Lagi Lewat Kementerian/Lembaga

TIFFANEWS.COM – Usulan angaran Rp1,6 triliun untuk penyelenggaraan PON XX Papua dipastikan bakal langsung ditransfer ke kas daerah pemerintah provinsi tanpa lewat kementerian/lembaga. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Olahraga dan Pemuda Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, saat rapat virtual bersama KONI Pusat dan Pengurus PB PON Papua, di Jakarta Jumat […]
Instagram did not return a 200.
Translate »