Problematik di Balik Tingginya Cakupan Vaksinasi Ujung Timur Indonesia (Bagian Kedua-Habis)

Tukan Ben
Katarina Timung, Vaksinator Puskesmas Tanah Miring

 

TIFFANEWS.COM, – Untuk membuktikan kebenaran terkait kendala vaksinasi di Kampung Tambat, penulis melakukan penelusuran ke Puskesmas Tanah Miring. Disana, salah seorang vaksinator, Katarina Timung (38) menjelaskan, pembatalan mereka lakukan karena jumlah warga yang hadir tidak memenuhi jumlah kuota minimum, yakni 10 orang.

“Sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan dengan Distrik juga, tapi mereka memang susah. Maksudnya kita kesana, tunggu berjam-jam, masyarakat tidak datang,” katanya.

Ketika dilakukan penjadwalan ulang, ternyata yang hadir hanya 5 orang. “Nah, vaksin itu 1 vial isi 10 dosis, kan sayang kalau cuma 1-2 orang yang pakai. Jadi kita kumpul dulu masyarakatnya, terus kita skrining. Misalnya sudah sampai 10 orang baru kita buka vaksinnya,” jelas Katarina.

Selain itu, Katarina menilai rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan karena kurangnya literasi masyarakat terhadap vaksin. Akibatnya banyak dari mereka yang lebih percaya hoaks ketimbang informasi dari pemerintah.

“Kita juga tidak tahu, dipikiran mereka-kan vaksin itu hanya mau kasih mati orang, jadi sering ada bahasa jangan paksa kami kalau kami tidak mau,” ungkap petugas medis yang sudah bekerja di puskesmas sejak 2008 silam.

Selama ini, Katarina menemukan fakta bahwa kesadaran dan antusiasme warga transmigrasi lebih tinggi dibanding kampung lokal. Seperti, Kampung Yasa Mulya, Sumber Harapan, Waninggap Sai, Waninggap Miraf, Hidup Baru, Sermayam 1 dan 2, Isanumbias, Yaba Maru, serta Amun Kai

“Kan kita satu distrik ada 14 kampung, tapi untuk masyarakat transmigrasi di distrik Tanah Miring lebih banyak hadir dengan sukarela,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia merasa peran permerintah, termasuk pelibatan TNI-Polri sudah cukup optimal. Sejumlah terobosan telah dilakukan, termasuk dengan pola-pola jemput bola hingga pemberian stimulus berupa sembako.

“Sudah banyak pak, seperti waktu di kegiatan gebyar vaksin massal mereka sampai dikasih sembako, itu tetap ada yang mau ada yang tidak. Memang tidak semua menolak,”

 

Siti Musriani, Vaksinator Puskesmas Tanah Miring

Sementara itu, rekan sekerja Katarina, Siti Musriani (29) menjelaskan jika vaksinasi dilakukan dengan sangat hati-hati. Harga vaksin yang relatif mahal juga jadi pertimbangan.

“Jika dikaitkan dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembelian 1 ampul (10 dosis) hargannya 2 juta. Jadi sama saja kita-kita merugikan negara, kalau kita buang cuma-cuma,”

Selama ini, setiap vaksin yang telah dibuka, diusahakan agar habis terpakai. Jika ternyata jumlah warga yang datang tidak memenuhi kuota minimum, maka warga diimbau untuk mengikuti vaksinasi di kampung sekitarnya.

“Oleh kerenanya, warga Tambat yang ingin vaksin bisa mendatangi kampung-kampung terdekat,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Nevile Muskita

Menyinggung pelaksanaan vaksinasi yang menyaratkan jumlah minimal sebanyak 10 peserta, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nevile Muskita mengatakan. melihat hal itu perlu adany pendekatan yang berbeda. Selama ini, ketersediaan vaksin, dimana 1 vial berisi 10 dosis, ternyata menimbulkan kendala tersendiri.

“Akibatnya, vaksinasi akan dimulai ketika pesertanya minimal berjumlah 10 orang.”

Ketika vaksin dilakukan, sementara pesertanya kurang dari 10 orang, hal itu berpotensi terhadap kerusakan vaksin. Karena itu Nevile meminta agar Pemprov Papua mampu menyediakan vaksin dengan ukuran 1 vial untuk dua orang.

“Memang kita lagi mintakan yang 1 vial untuk 2 dosis (orang),” katanya.

Selain itu, Nevile memastikan bahwa penjatahan vaksin dilakukan by sistem. Baik di level provinsi maupun pusat akan selalu memantau ketersediaan vaksin di masing-masing daerah. “Termasuk kemungkinan vaksin sisa,” katanya.

Kantor DInas Kesehatan Kabupaten Merauke, Jalan Garuda Mopah Lama, Kabupaten Meauke

 

Menanggapi temuan adanya warga Kampung Tambat yang belum divaksin. Nevile mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Nanti saya akan konfirmasi ke puskesmas terdekat. Kalo saya orang tidak pernah hanya dengar berita dari satu pihak. Makanya tetap saya harus konfirmasi dulu ke Puskesmas,” ujarnya.

Sementara terkait minimnya sosialisasi, menurut Nevile, hal itu sangat mengada-ngada. “Karena petugas pasti siap saja. Siapa warga yang mau vaksin, mereka siap melayani. Tapi yang terjadi, kebanyakan warga tidak berani vaksin karena termakan hoaks,” katanya.

Bahkan hingga di distrik terjauh, petugas kesehatan selalu turun untuk melakukan vaksinasi, setelah kepala kampung mengumpulkan warganya. “Semua tetap melalui kampung dan teman-teman puskesmas turun ke kampung-kampung itu,” terang Nevile.

Oleh sebab itu, dia memastikan bahwa pemerintah sangat peduli terhadap warganya. Pemerintah telah berusaha agar pandemi ini segera berlalu, sehingga bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya.

“Pemerintah tidak akan mungkin menyengsarakan rakyatnya. Itu saya kira prinsip. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, jika banyak yang belum divaksin, maka dia akan sangat rentan untuk tertular dan berisiko menghadapi level yang berat, karena belum punya anti bodi,” tandasnya.

Pastor Paroki St. Mikhael Kudamati, Pius Cornelis Mano

 

Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Merauke juga mendapat sorotan dari Pastor Paroki St. Mikhael Kudamati, Pius Cornelis Mano. Dirinya pun membenarkan warga yang menolak divaksin tergolong banyak, terlebih penduduk lokal.

Menurut Imam dari  keuskupan Merauek ini, salah satu faktor penyebab terjadinya penolakan adalah, masyarakat lebih banyak mempercayai informasi dampak negatifnya.

“Karena ada kekhwatiran, ada ketakutan, atau ada yang merasa vaksin tidak perlu. Lalu mereka membuat cerita-cerita yang sebenarnya cerita karangan. Maka cerita itu pun beredar dari mulut ke mulut,” tutur Imam paroki yang berdarah Papua ini.

Tak sampai disitu. Sejumlah peristiwa kematian pun dikaitkan akibat vaksin, yang terjadi di daerah-daerah pastinya mempengaruhi secara psikologis. “Contoh ada kabar seorang warga di Mopah Lama, kelurahan Rimba Jaya, yang meninggal 2 hari setelah di vaksin,” Kata Pastor.

Menurut sumber lain yang dia ketahui, sebelum meninggal pria itu masih berkativitas seperti biasanya di kebun. “Dia itu pendatang. Nafasnya terganggu setelah minum kopi dan kemudian meninggal, padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Menurut saya, dia mungkin meninggal karena kopi, bukan karena vaksin,” terangnya.

Lanjut Pastor, informasi model begitu gampang menyebar di sini. Baik dari media sosial maupun dari mulut ke mulut, lalu berkembang hingga beragam versi yang sulit diverifikasi kebenarannya.

Kegiatan vaksinasi di Merauke, menurutnya masih ditemukan ada petugas kesehatan yang juga tidak mau vaksin. Sampai sekarang. “Saya ada kenal beberapa. Karena mereka atau oknum-oknum itu terbawa oleh kekhawatiran seperti itu. Sebagai manusia mereka terbawa juga meskipun mereka adalah petugas medis,” paparnya.

Dia menilai, perjalan vaksin tidak sepenuhnya diikuti, artinya tidak sedikit juga masyarakat yang ikut vaksin hanya dosis pertama saja. Hal itu mereka lakukan karena untuk memenuhi persyaratan ke luar kota.

“Juga ada banyak orang yang sudah vaksin hanya sekali saja, dan selanjutnya tidak ada lanjutan lagi. Terutama masyarakat di pinggiran. Mereka ramai-ramai itu, waktu PON itu. Supaya terlibat dalam PON dan bisa saksikan PON. Setelah itu, waktu yang seharusnya vaksin kedua, waktunya lewat. Mereka tidak vaksin lagi. Vaksin seperti itu gagal toh. Tidak lengkap. Ini yang saya rasa,” katanya.

Selain kabar miring, pemberlakuan vaksin sebagai syarat perjalanan ke luar kota, sama sekali tidak berpengaruh terhadap penduduk lokal. Pasalnya, mereka yang berada di kampung-kampung lebih banyak beraktivitas di hutan.

“Kami punya daya tahan tubuh kuat,sehingga yang tergerak hati untuk vaksin dari orang asli Papua (OAP) sedikit orang. Tetapi menurut saya, ketika diberi penjelasan yang betul, mereka pasti tersadar untuk vaksin,” ujarnya.

Untuk itu sebagai pemuka agama. dia mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial. Khusus penduduk lokal, dia memahami mengapa informasi dari mulut ke mulut cenderung porsinya lebih besar. Katanya, dampaknya sama-sama berbahaya.

“Jadi ada banyak penyebab yang membuat orang tidak tertarik vaksinasi. Selain itu, orang disini juga sering bersikap malas tahu atau acuh tak acuh,” katanya.

Mengamati keterlibatan TNI-Polri mulai dari penjaringan warga hingga pelaksanaan vasinasi, menurut Pastor Pius, sebaiknya tidak mengenakan seragam lengkap, sebab keikutsertaan masyarakat bukan didasari keinginan sendiri.

“Kami memang sangat membutuhkan mereka, tapi bukan dengan penampilan begitu. Seolah-oleh mau mengekspos kehebatan dan kekuatan militer, yang kemudian orang juga takut bersuara dengan bebas,” tandasnya.

Pelayanan gerai vaksinasi Polres Merauke kepada masyarakat Kampung Kumbe dan sekitarnya

 

Hal-hal seperti itu menurut Pastor Pius tidak perlu, karena yang terpenting adalah penyadaran dan sosialisasi bahwa vaksin baik untuk kesehatan, termasuk untuk melindungi orang-orang terdekat.

“Kadang kala saya lihat itu berlebih-lebihan yang sebenarnya tidak perlu. Karena itu saya berasumsi, bahwa mungkin dengan hal seperti itu, terbawa pada mereka ingin mensukseskan vaksinasi ini,” terangnya.

Untuk menjawab itu semua, perlu adanya peran aktif dari tokoh agama, adat serta elemen lainnya dalam memberikan edukasi, dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

“Hal itu jadi tanggung jawab bersama, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi,” tutupnya.

 

Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Joseph Albin Gebze

Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke Joseph Albin Gebze menjelaskan bahwa Suku Marind merupakan penduduk asli yang berada di selatan Papua, dengan cakupan wilayah seluas 46.791,63 Km persegi.

“Kami ini Animha atau manusia sejati. Itu yang nomenklatur resminya disebut Malind,” katanya

Merauke sendiri merupakan kabupaten terluas sekaligus kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini, karena itu menurut pria bermarga Gebze itu, kehadiran penduduk lokal tetap harus diperhatikan.

Uniknya, jumlah populasi warga pendatang (nusantara) kini mencapai 150 ribu jiwa. Adapun, penduduk lokal hanya berkisar 65 ribu jiwa. Itupun, sebagian besar terserak di kampung-kampung yang letaknya jauh dari kota.

“Lokasinya masih masuk Merauke, tetapi sudah di sudut-sudut pinggiran kota,” katanya.

Selama ini, Joseph melihat, pelibatan penduduk lokal untuk mengikuti vaksinasi sangat rendah. Ini erat hubungannya dengan jumlah populasi yang memang lebih sedikit dibandingkan pendatang.

“Jika ditotal, orang asli Papua yang sudah vaksin baru sekitar 30 ribuan sejak tahun pertama,” katanya.

Hal itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya, vaksin dianggap hanya sebagai syarat bagi pelaku perjalanan. “Karena mungkin, faktor mereka tidak beraktivitas ke luar daerah,” ujar Joseph.

Selain itu, merebaknya informasi menyesatkan melalui media maupun omongan dari mulut ke mulut, mengakibatkan banyak penduduk lokal enggan divaksin. “Apalagi kita di Papua, khususnya di Merauke, orang lebih dengar baku cerita. Itu lebih didengarkan daripada kita ikut aturan,” terangnya.

“Akhirnya, penduduk lokal lebih berpedoman kepada ajaran agama. Mereka lebih memilih berdoa ketimbang divaksin. Ditambah lagi, mereka terpapar kabar bohong yang beredar cepat,” imbuhnya.

Melihat kondisi yang ada, sebagai lembaga masyarakat turut berperan aktif dalam berbagai kesempatan, memberikan edukasi serta pemahaman akan pentingnya vaksin bagi masyarakatnnya.

“Ini kan sama dengan imunisasi campak atau polio. Cuma mungkin karena terlanjur disebut vaksin, terus dibawa sampai dijadikan hoaks,” katanya.

Dikatakan. Kondisi di Merauke tentu berbeda dengan daerah konflik yang cakupan vaksinasi sangat rendah. Hal itu terjadi disebabkan situasi yang tidak kondusif sehingga pelaksanaan tidak bisa maksimal.

“Di daerah konflik itu kita rawan, karena masyarakat yang ada di lapangan di kampung-kampung lokal orang sudah malas akibat ketakutan. Situasi terkini, seperti di pegunungan tengah dan beberapa lainnya,” jelasnya.

Menurut Joseph, langkah lain agar pelaksanaan vaksin di daerah konflik bisa berjalan, perlu adanya pendekatan secara kultural dengan melibatkan para tokoh maupun maupun kelompok tertentu.

“Memang kondisi daerah konflik itu kita memang perlu perhitungan yang sangat sistemasis karena sangat sulit. Palingan ada komunitas atau kelompok tertentu yang bisa membantu,” ungkapnya. (Habis)

Penulis : Dwi Bobby Kurniawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tak Terima Dianiaya dan Tanah Diserobot, Arif Yusuf Lapor Polisi

  TIFFANEWS.COM,-  Tak terima tanah milik Openg Subhan diserobot pihak lain, Arif Yusuf melapor ke polisi. Arif Yusuf merupakan orang yang dikuasakan untuk menjaga tanah milik Openg Subhan itu juga kesal lantaran dirinya selaku penjaga di atas tanah itu dianiaya dan pagar seng pembatas dibongkar paksa, lalu dirusak para pelaku. […]
Translate »