Rektor Uncen Ingatkan LBH Papua Berhati-hati Berikan Statemen

Tukan Ben

TIFFANEWS.COM,- Pernyataan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang menuding Unversitas Cenderawasih (Uncen) melakukan bentuk pelanggaran HAM terhadap mahasiswa dari upaya penertiban asrama dan rusun di Perumnas III Waena akhirnya ditanggapi oleh pihak Uncen.

Rektor Uncen, DR., Apolo Safanpo ST., MT menyayangkan pernyataan tersebut karena dianggap tidak mendasar. Uncen juga mengingatkan LBH untuk berhati – hati menyimpulkan satu persoalan khususnya terkait Uncen karena bisa dilakukan gugatan balik jika ternyata salah.

“Yang kami lakukan bukan penggusuran paksa melainkan dua hal, pertama penertiban dan pembenahan asrama. Penertiban ini terhadap penghuni dan pembenahan terhadap sarana prasarana atau fasilitas. Penertiban dilakukan kepada penghuni dilakukan untuk memastikan bahwa yang mengisi asrama ataupun rusun merupakan mahasiswa Uncen yang berstatus aktif,” kata Apolo saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/6). Lalu mahasiswa aktif ini nantinya dibuktikan dengan dua dokumen. Pertama memiliki kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi di portal akademik Uncen.

“Kami akan cek apakah mahasiswa ini menjalankan hak dan kewajibannya setiap semester sebab kemarin di lapangan kami dapati ada yang memiliki kartu mahasiswa tahun 2014 namun tidak pernah membayar SPP, tidak pernah kuliah dan praktikum serta lainnya. Padahal secara aturan 2 semester tidak aktif maka statusnya bukan mahasiswa lagi,” bebernya.

Rektor Uncen, DR., Apolo Safanpo ST., MT

Apolo menyinggung bahwa LBH jika terima pengaduan sebaiknya ada upaya untuk mengklarifikasi, mengecek kembali dan bukan langsung menyimpulkan sepihak. Yang terjadi setelah menerima pengaduan langsung dipublikasikan, di media social, media online dan elektronik.

“Kalau yang disampaikan tidak betul tentu ini bisa memberi potensi pandangan yang tak bagus bagi masyarakat. LBH Papua seharusnya tidak hanya memberi bantuan hukum tetapi juga memberikan pemahaman atau edukasi hukum kepada masyarakat tentang status sengketa yang ditangani. LBH harusnya bisa jadi mediator, jangan dengar informasi lalu tanpa konfirmasi dan klarifikasi kemudian langsung dipublikasi,” tegas Rektor Apolo. Ia meyakini semua proses sudah sesuai dengan standart prosedur karena pemberitahuan dan sosialisasi sudah dilakukan sejak 2018 kemudian pemberitahuan beberapa kali hingga jelang penertiban.

Disini Apolo juga mengungkap bahwa seluruh asrama – asrama di Indonesia penghuninya dibebankan biaya. Harus membayar atau ada kontribusi untuk kepentingan operasional semisal listrik, air, kebersihan maupun yang lain. Akan tetapi di Uncen seluruh penghuni tidak membayar apa – apa sehingga Uncen menanggung penuh operasional. “Nah dengan kondisi seperti ini saya pikir tidak ada hak – hak mereka yang dirugikan. Lalu Uncen sebagai lembaga pendidikan tidak punya kewajiban menyiapkan tempat tinggal. Kewajibannya hanya menyelenggarakan pendidikan sedangkan asrama ini adalah bantuan.

Ketika asama yang kondisinya harus diperbaiki ini tidak masalah karena tujuannya baik dan penghuninya diatur. Tapi anehnya pemilik asrama mau melakukan renovasi lalu penghuni yang diberikan fasilitas dengan cuma – cuma justru menolak,” sindir rektor.

Pemahaman seperti inilah yang seharusnya disampaikan LBH mahasiswa yang mengadu Uncen. Memberi edukasi hukum, bukan mendengar lalu berbicara keluar sementara banyak hal yang tidak benar. Jangan sampai public menilai kinerja LBH Papua tidak professional. “Lalu kalau mengatakan kami melakukan mal administrasi, seharusnya LBH Papua datang ke Uncen dan memeriksa dan mengecek administrasi mana yang dianggap menyalahi. Ini belum pernah datang ke Uncen dan hanya mendengar dari luar kemudian membuat statemen dan jumpa pers dan mengatakan Uncen lakukan mal administrasi.

Kami cuma ingatkan jangan sampai salah langkah dan kami akan lakukan gugatan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik dan memberi informasi yang tidak valid,” wantinya.

Rektor menyatakan bahwa hingga kini LBH juga tidak pernah membangun komunikasi dengan pihak Uncen. Lalu dikatakan jika ada yang mengatakan Uncen mengusir dan menerlantarkan ribuan mahasiswa yang tinggal di rusun maupun asrama, rektor menampik hal tersebut. “Tidak ada jumlah ribuan, itu angka darimana dan mau tinggal dimana. Apakah tinggal di atap juga? Jumlah penghuni hanya sekitar 400 an orang yang 75 persennya bukan mahasiswa Uncen alias orang luar. Jadi sekali lagi kalau menerima pengaduan tentu lebih baik melakukan kroscek untuk mengimbangi informasi yang diterima, jangan terima pengaduan langsung lakukan konferensi pers, menuduh dan menyampaikan data yang tak valid. Ini justru bisa mempermalukan LBH Papua jika salah dan akan mempengaruhi citra di mata public,” tutup rektor. (ade/*bn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PON XX Papua Ujian Kesetiaan dan Taruhan Harga Diri

Oleh: Peter Tukan* PUNCAK  Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 yang menurut rencana berlangsung 2-15 Oktober 2021 sudah diambang pintu. Berbagai persiapan menuju perhelatan akbar tingkat nasional bidang olahraga itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan kini terus berlangsung menuju puncak pelaksanaanya. Banyak mata, hati, pikiran, tenaga, waktu dan […]
Instagram did not return a 200.
Translate »