Revisi RTRW, Pemprov Papua Gelar Konsultasi Publik Bangun Kesepahaman

Tukan Ben
Asisten II Sekda Papua Muhammad Musaad. (Foto : ANTARA/Evarukdijati)

TIFFANEWS.COM,-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar konsultasi publik untuk membangun kesepahaman dan mendapatkan masukan serta arahan terhadap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini sedang berjalan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Kamis (22/7), mengatakan, kekhasan daerahnya membutuhkan kebijakan, strategi dan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan.

“Di mana dalam pembangunan berkelanjutan mendorong keseimbangan dan keserasian aspek lingkungan hidup, sosial serta ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, merupakan konsep dasar dalam penyusunan RTRW, RPJMD juga dokumen perencanaan pembangunan lainnya,” katanya.

Menurut Musaad, pemanfaatan ruang dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Papua dengan mendorong pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat, serta meningkatkan perlindungan hutan.

Senada dengan Muhammad Musaad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo mengatakan, pemprov setempat mempunyai komitmen untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan pembangunan rendah karbon dan diarusutamakan dalam dokumen pembangunan pertumbuhan hijau (green growth).

“Hal ini menjadi komitmen yang perlu dikawal dan diwujudkan bersama, perjuangan untuk menjaga karbon dengan menjaga hutan harus dilanjutkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan perlu ada inisiatif yang dibangun agar masyarakat dapat menerima manfaat dari menjaga hutan secara lestari, serta perlu diperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat yang tinggal di hutan dengan hutan yang terjaga.

Sekadar diketahui, konsultasi publik ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan antara lain MRP, DPRP, Kementerian ATR/BPN, instansi vertikal, unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, mitra pembangunan, NGO/CSO, asosiasi profesi, perwakilan donor dan media melalui pertemuan virtual dengan aplikasi zoom.

Di mana dari hasil pertemuan Kick Off Konsultasi Publik ini menyimpulkan bahwa perlu dilanjutkan dalam bentuk beberapa FGD terpusat terkait, seperti FGD partisipatif dan keberadaan masyakat, FGD Pengembangan Ekonomi Wilayah, dan FGD Integrasi Masyarakat adat dan persoalan yang berdampak bagi masyakat yang dimasukkan ke dalam zonasi. (ant/*bn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mencermati Dukungan Swalayan Jayapura Sukseskan PON XX Papua

Oleh : Risma Junichy Nammu* PEKAN  Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang menurut rencana berlangsung, 2-15 Oktober 2021 mendapat dukungan berbagai pihak di Tanah Papua dan tidak ketinggalan para pebisnis swalayan (supermarket). Tidak terasa,  pesta olahraga tingkat nasional empat tahunan itu sepertinya tinggal menghitung hari.   Berbagai persiapan telah dan sedang […]
Instagram did not return a 200.
Translate »