Salah Penggunaan Dana Hibah Banjir Bandang, Sihar Tobing Kembali Sindir Bupati Jayapura

Marcel
Sihar Tobing. (Foto : Tiffanews.com/Irfan)

TIFFANEWS.COM – Penggunaan dana hibah dari BNPB untuk penanganan pascabencana banjir bandang dalam hal ini rekonstruksi dan rehabilitasi senilai Rp 53 miliar dari total Rp 275 miliar yang digelontorkan BNPB ke Pemkab Jayapura pada tahun 2020 lalu, yang membiayai kegiatan di 16 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagaimana sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Papua untuk APBD Kabupaten Jayapura tahun 2020 itu masih menjadi polemik dan terus berlanjut.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah menggunakan dana hibah penanganan pascabencana banjir bandang dari BNPB untuk membiayai kegiatan lain di 16 OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Namun pernyataan itu justru kembali mendapatkan tanggapan serius dari Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, SH.

Dirinya mengatakan, bahwa bantahan Bupati Jayapura atas pernyataannya mengenai dana 53 miliar rupiah itu di media sah-sah saja. Kata dia, bahkan Bupati Jayapura juga menyatakan bahwa Anggota DPR sudah mulai bicara terang-terangan dan seolah-olah bicara tidak sesuai data dan informasi yang akurat.

“Yang pertama saya mau kasih tau, kalau saya ini orang hukum. Saya pengacara, tidak mungkin saya bicara tanpa data. Jaid yang saya katakan itu adalah temuan dari BPK RI Perwakilan Papua yang tertuang dalam LHP BPK. Jadi data saya itu, dan saya ada bukti itu. Mudah-mudahan di tangan bupati juga ada  LHP itu,” ucap Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Golkar ini kepada sejumlah wartawan, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (15/6/2021).

Sihar kembali menegaskan, dalam LHP BPK itu jelas-jelas mengatakan bahwa ada penggunaan dana hibah pascabencana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi dari 275 miliar rupiah dan sudah terpakai senilai 53 miliar rupiah dan itu tidak sesuai peruntukannya.

“Itu ada di dalam LHP, kalau Bupati Jayapura mau menyangkal itu, ya berarti menyangkal LHP BPK dong. Jadi saya ini bicara ada data, sekali lagi saya orang hukum, saya lawyer. Jadi saya tidak mungkin bicara tanpa data dan informasi yang akurat,” tegasnya.

Menurut Anggota Fraksi BTI DPRD Kabupaten Jayapura itu, bahwa LHP itu diberikan kepada DPRD Kabupaten Jayapura agar ditindaklanjuti. Karena DPR juga merangkap fungsi pengawasannya. Jadi ketika itu disampaikan, maka DPR juga harus bersikap dan itu harus di buatkan Pansus LHP BPK. Itupun dasar hukumnya jelas dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Itu sudah diatur di situ, dan nggak main-main. Di situ nanti akan dipertajam lagi. Jadi hemat saya, ini (LHP BPK) layak di Pansuskan. Bahkan kalau kita lihat di DPR di daerah lain penyerahan LHP BPK itu diparipurnakan dan selalu dibuatkan Pansus. Karena itu adalah dokumen berharga,” tukas Politisi Golkar Kabupaten Jayapura ini diakhir wawancaranya. (Irf/Cel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Deklarasi Dukungan Dan Peresmian Sekretariat, Kebut Percepatan Provinsi Papua Selatan

TIFFANEWS.COM – Tim kerja kebut pemekaran wilayah selatan Papua, dengan melaksanakan deklarasi serta peresmian kantor sekretariat bersama Provinsi Papua Selatan, jalan brawijaya Merauke, selasa (15/06/2021). Ketua tim kerja pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas E. Safanpo dalam sambutannya. Mengajak seluruh elemen dan lapisan masyarakat wilayah selatan Papua untuk mendukung penuh untuk […]
Instagram did not return a 200.
Translate »