Sejumlah Lembaga di Papua Barat Terima Revisi Otsus Papua

Tukan Ben
Dialog terbatas sejumlah perwakilan masyarakat Papua Barat jelang pengesahan revisi UU Otsus Papua, Rabu (14/7/2021). (Foto : ANTARA/Hans Arnold Kapisa)

TIFFANEWS.COM, – Sejumlah elemen lembaga kultur dan organisasi sipil di provinsi Papua Barat menyatakan menerima pengesahan revisi kedua UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) Papua oleh DPR RI dan pemerintah pusat.

Ketua Lembaga Kultur Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB Maxsi Nelson Ahoren dalam sebuah dialog terbatas bersama sejumlah lembaga di Manokwari, Rabu (14/7), mengatakan bahwa meski revisi kedua UU 21 belum sepenuhnya sesuai harapan, namun sebagian besar aspirasi lembaga kultur MRPB sudah diakomodir.

Dialog itu dihadiri lembaga kultur Majelis Rakyat Papua Barat, Fraksi Otsus DPRP Papua Barat, Dewan Adat Papua, Parlemen Jalanan dan Garda Merah Putih Papua Barat.

Mereka bersepakat menjamin suasana kondusif di provinsi ini.

“Jika usulan kami tidak diakomodir, maka kami akan menolak. Namun lebih dari 50 persen aspirasi masyarakat lewat MRPB sudah dimasukkan dalam agenda revisi yang sedang dikerjakan oleh DPR RI dan pemerintah pusat,” katanya.

Dia juga mengajak seluruh elemen di Papua Barat, bergandengan tangan mengawal proses pelaksanaan otsus.

Menurutnya, bukan waktunya lagi untuk melakukan aksi dan menolak berlakunya otsus di tanah Papua.

“Saya mengajak kita semua bersama-sama mengawal berjalannya otsus. Tidak perlu lagi ada demonstrasi. Kalau ada ketidakpuasan, ada mekanisme yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan berdialog,” kata Maxsi Nelson Ahoren.

Selanjutnya Ketua Fraksi Otsus DPRP Papua Barat George Dedaida mengakui bahwa DPRP Papua Barat akan mengawal tahapan pengesahan revisi kedua UU 21 ini.

“Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Proses pembangunan di Papua Barat harus terus berjalan. Itu perlu kerja sama semua pihak. Koordinasi lintas lembaga. Komunikasi dengan segenap elemen perlu ditingkatkan,” ujar George.

Sementara Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domsberai, Zakarias Horota mengakui selama kurun waktu 20 tahun berlangsungnya Otsus di Papua, masih banyak yang perlu dievaluasi.

“Ada sejumlah indikator yang memperlihatkan otsus gagal mengangkat harkat dan martabat Orang Papua,” kata Zakarias Horota.

Ia menyebut, penyelesaian persoalan HAM yang tidak juga bisa dituntaskan pemerintah pusat.

“Itu semua adalah PR otsus jilid I yang harus diselesaikan pemerintah pusat,” ujar Horota sembari menegaskan akan ikut menjaga kedamaian dan keamanan di daerah ini. (ant/*bn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemprov Papua Rencanakan Lockdown Selama Satu Bulan

TIFFANEWS.COM, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berencana melaksanakan pengendalian wabah  pandemi COVID-19 dengan melakukan lockdown  selama satu bulan penuh yakni pada Agustus 2021. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Kamis (15/7), mengatakan, untuk mekanisme rincian pelaksanaan lockdown masih akan dibahas lebih lanjut. “Penerapan […]
Instagram did not return a 200.
Translate »