Seni “Lukmen” Akhiri Konflik Politik Pelantikan Sekda dan DPRP Otsus Papua

Tukan Ben

Oleh: Peter Tukan*

PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang dikenal dengan akronim “LUKMEN” memiliki  “seni” tersendiri mengakhiri atau menuntaskan dua konflik politik yang telah menyita perhatian, waktu, pikiran dan tenaga banyak pihak. Dua konflik politik  yang  berlarut-larut dan cukup krusial itu adalah  berlarut-larutnya pelantikan anggota DPR Papua (DPRP)  mekanisme pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua devinitif.

Sebanyak 14 Orang Asli Papua (OAP) –  calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)  periode 2019-2024 yang merupakan utusan dari lima wilayah adat di Provinsi Papua  melalui mekanisme  pengangkatan telah mendapat kabar baik yang disampaikan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, SE,Msi  bahwa,  mereka akan segera dlantik setelah tibanya Surat Keputusan (SK) pelantikan  dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami belum menerima SK pelantikan 14 kursi pengangkatan, tetapi saya sudah konfirmasi dengan Pak Dirjen Otda, juga Pak Mendagri sendiri. Saya ingin jemput, tapi Menteri mengatakan, jangan ke Jakarta, tunggu saja, nanti dikirim,” kata  Dance Yulian Flassy di Jayapura, Kamis (18/3).

Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan melalui pengumuman Nomor: 063/Pengumuman-Pansel/VIII/2020 , tanggal 18 Agustus 2020 telah menetapkan  14 orang calon terpilih untuk menjadi anggota DPRP mekanisme pengangkatan untuk diproses lebih lanjut.

Pada 11 September 2020, Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/296/Tahun 2020 menetapkan calon terpilih anggota DPRP tersebut dan selanjutnya diproses lebih lanjut untuk mendapatkan pengesahan dari Mendagri.

Semua proses yang ditempuh sampai pada akhirnya dilakukan seremoni pelantikan anggota DPRP mekanisme pengangkatan nanti,  telah  sesuai dengan amanat UU Otsus Papua, Pasal 6 (2) “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

FOTO DOKUMENTASI : Suasana pelaksanaan serah terima jabatan Sekda Provinsi Papua, di Gedung Negara Jayapura. (Foto : ANTARA News Papua/Hendrina Dian Kandipi)

Walaupun secara kasat mata, semua proses pengangkatan 14 orang  calon anggota DPRP tersebut  terlihat tidak mengalami cacat apapun, semuanya berlangsung sebagaimana mestinya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun, jarak antara proses seleksi calon anggota DPRP yang dimulai dari wilayah adat masing-masing pada tahun 2019 hingga  keluarnya SK Mendagri untuk pelantikan 14 orang calon anggota DPRP tersebut terasa` sangat jauh dan membutuhkan waktu tempuh yang sangat lama.

Masalah yang mirip, terjadi pada proses pengangkatan Sekda Papua yang juga terasa`sangat lama, dimulai dari seleksi calon Sekda  tahun 2020 oleh Panitia Seleksi (Pansel)  hingga pelantikan Sekda definitif oleh Mendagri Tito Karnavian pada 1 Maret 2021 di Jakarta berdasarkan Keppres 159/TPA/2020  tentang “Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua”.

Mengapa begitu lama terjadi konflik politik ini. Mengapa tarik ulur kepentingan politik itu terjadi begitu lama dan melelahkan?

Seni Berpolitik Lukmen

Dari dua masalah dan peristiwa poliitk ini, kita dapat menelusuri bagaimana pasangan Lukmen manampilkan “seni berpolitik” untuk mengakhiri persoalan yang pelik ini. Walaupun terasa “terseok-seok” proses penyelesaian dua konflik  politik ini, namun pada akhirnya, akan juga  tiba pada titik akhir yang memuaskan dua belah pihak, terutama antara kepentingan Pemerintah Pusat di Jakarta demi keutuhan Papua dalam NKRI  dan kepentingan politik (pemerintah dan seluruh rakyat) di Papua demi kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama.

Semula, begitu banyak pihak memandang dua masalah ini dalam kondisi  “jantung yang berdebar-debar” – apa yang akan terjadi nanti ketika perjalanan penyelesaian dua masalah politik ini berlarut-larut diiringi polemik, debat kusir yang “panas” di banyak kalangan yang sepertinya  hampir tidak kunjung menemukan titik akhirnya. Malahan, sempat memunculkan “rasa gerah” di dada dan kepala banyak politisi  di Bumi Cenderawasih ini.

Tidak sedikit orang yang memandang dua masalah ini dengan mata  “berkunang-kunang”, gelap rasanya, hampir tidak ada lagi jalan penyelesaiannya. Malahan, semboyan kerja para karyawan di Kantor Pegadaian yakni, “Menyelesaakan Masalah – Tanpa Masalah” hampir tidak berlaku di dua masalah politik yang rumit ini.

Di dalam situasi politik yang dianggap sudah “terjepit” dan terasa telah berada di jurang konflik yang berkepanjangan itu, tampak adanya  seni penyelesaian masalah politik yang dilakoni pasangan Lukmen.

Menghadapi situasi berlarutnya pelantikan calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan, adalah Wakil Gubernur Klemen Tinal yang  dikenal sangat piawai dalam berpolitik terus mendampingi para calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan itu agar mereka terus  bersabar dan lebih bijaksana dalam berjuang agar lahirlah  keputusan pemerintah pusat (Mendagri) untuk melantik mereka sebagai anggota DPRP devinitf periode 2019-2024.

Masih segar dalam ingatan, pada 12 Desember 2020, Penulis bersama salah seorang calon anggota DPRP, Jhon  NR Gobay  mengikuti  satu pertemuan di Jayapura yang dihadiri Wagub Klemen Tinal. Ketika itu Wagub  meminta Jhon agar bersabar sambil terus bekerja mengupayakan lahirnya SK pelantikan calon anggota DPRP jalur Otsus itu .

Malahan, Wagub Tinal mendorong Jhon agar tidak bosan-bosannya menjalin  komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lingkungan Pemerintah Pusat seperti Kemenko Polhukam, Kemendagri dan sebagainya agar  masalah yang berlarut-larut itu segera berakhir.

“Saya mendukung Jhon dan  13 orang rekannya untuk berangkat ke Jakarta bertemu langsung dengan para petinggi Negara guna mendapatkan kepastian lahirnya SK pelantikan kalian sebagai anggota DPRP devinitif. Semua ini demi kebaikan seluruh rakyat di Tanah Papua. Jika kalian  menemukan kesulitan, segera beritahu agar saya dan Bapak Gubernur dapat membantu,” kata Klemen Tinal ketika itu.

Tiga  hari setelah bertemu dengan Wagub Klemen Tinal, Jhon berangkat ke Jakarta. Selama berada di Jakarta, calon wakil rakyat dari wilayah adat Mee Pago ini berkesempatan menemui Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)  Moeldoko, mendatangi Kemmendagri  malahan Jhon sempat  bertemu  Wapres KH Ma’ruf Amin di Istana Wapres yang ketika itu didampingi Menko Polhukam.

Penulis sendiri menyaksikan (melihat dan mendengar) betapa gigihnya Jhon berjuang agar dia dan 13 rekannya dapat segera dilantik. Jhon begitu sabar dan dengan sikap rendah hati, penuh sopan-santun, dia berbicara dari “Hati ke Hati”  dengan para petinggi Negara yang ditemuinya.

“Hari ini sobat Peter telah menyaksikan sendiri   bagaimana  perjuangan saya mewakili 13 rekanku calon anggota DPRP jalur pengangkatan. Demi rakyat Papua,  saya, Jhon Gobay terus berjuang agar kami dapat segera dilantik. Bapak Gubenrur Lukas Enembe dan Bapak Wagub Klemen Tinal sebagai sesama anak asli Papua tidak lelahnya memberikan semangat  agar kami  tidak berputus asa,” kata Jhon usai pertemuan  dengan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Kebon Sirih,  17 Desember 2020 silam.

FOTO DOKUMENTASI : Sekda Provinsi Papua yang baru dilantik Dance Yulian Flassy (kiri) berpose bersama Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) dan Penjabat Sekda yang juga merupakan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa (kanan) usai menggelar pertemuan di Jayapura pada Kamis (5/3) (Foto : ANTARA News Papua/HO-Dokumen Pribadi)

Ketika Penulis  harus kembali ke Jayapura, Jhon ternyata masih bertahan beberapa hari lamanya untuk terus membangun komunikasi politik  yang santun dengan para petinggi Negara lainnya.

Apa yang terpampang di atas,  merupakan kisah sederhana bagaimana  seorang anak asli Papua Jhon Gobay bersama 13 calon anggota  DPRP mekanisme pengangkatan lainnya berjuang agar konflik politik yang berkepanjagan ini segera berakhir.

Muncul pertanyaan, jika Wagub Klemen Tinal telah berupaya memberikan kesempatan kepada Jhon berangkat ke Jakarta membangun komunikasi dengan para petinggi Negara,  lantas, bagaimana cara Gubernur  Lukas Enembe menempuh jalan penyelesaian dua masalah politik yang rumit ini?

Pada satu hari, publik di Papua mendapat informasi bahwa Gubenrur Lukas Enembe sedang berada di ruang  tunggu VIP Bandara Sentani, Jayapura untuk bersiap-siap berangkat ke Jakarta dengan menumpang sebuah  maskapai penerbangan komersial.

Sudah pasti, bahwa Gubernur  Lukas Enembe menuju Jakarta untuk mengurus banyak hal, seperti persiapan PON XX Tahun 2021, juga mengurus kepastian pelantikan Sekda Papua dan pelantikan 14 calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan yang sangat berlarut-larut itu sehingga konflik politik dua masalah ini segera disudahi.

Setelah  Gubernur Lukas Enembe berada di Jakarta  sekitar satu minggu lamanya, muncul  berita di media massa bahwa Mendagri Tito Karnavian pada 1 Maret 2021 melantik Dance Yulian Flassy menjadi Sekda Papua devinitif.

Setelah dua pekan  pelantikan Sekda di Jakarta itu, media massa pada 15 Maret 2021 kembali memberitakan peristiwa  seremoni serah terima Sekda Papua yang dipimpin Wagub Klemen  dari Pj. Sekda Doren Wakerkwa kepada Sekda devinitf, Dance Yulian Flassy.

Pada kesempatan menyampaikan   sambutan pada acara serahterima Sekda  tersebut, Wagub Klemen Tinal,  antara lain memberikan tugas kepada Sekda Dance agar segera mengurus lahirnya SK pelantikan 14 calon anggota DPRP mekanesime pengangkatan. Tugas yang diberikan Wagub Klemen Tinal ini, sepertinya begitu cepat dilaksanakan oleh Sekda Dance, sehingga dalam hitungan hari saja, Sekda Dance sudah memastikan bahwa SK Pelantikan 14 calon anggota DPRP mekansime pengangkatan itu akan segera tiba di Jayapura untuk selanjutnya  diatur seremoni pelantikan.

Sebuah pertanyaan cerdas adalah: Dimana letak “seni” berpolitik yang “dimainkan” pasangan Lukmen untuk mengakhiri konflik politik yang berkepanjangan ini yaitu konflik politik pelantikan Sekda Papua dan konflik politik pelantikan calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan?

Sepertinya,  pendapat Sosiolog kenamaan DR Ignas Kleden di bawah ini menjadi sebuah jawaban sangat jitu dan langsung terkuak ke mata publik, betapa seni dan piawainya pasangan gubernur dan wakil gubernur  “Lukmen”  menyudahi dua konflik politik itu:

Apabila dari perbedaan-perbedaan pandangan politik itu, kemudian timbul konflik, maka konflik itu diusahakan untuk diselesaikan dengan tanpa kekerasan, baik melalui diskusi, dialog maupun  melalui negosiasi. Keindahan demokrasi terletak dalam kenyataan  bahwa konflik tidak sama dengan perkelahian, perbedaan tidak identik dengan permusuhan, dan kompromi adalah hasil akhir dari take and give secara politik, suatu tukar menukar secara  politik, suatu political exchange,” kata Dr Ignas Kleden.

Ignas  Kleden kembali menegaskan lagi  bahwa  konflik politik dan perbedaan kepentingan serta pertentangan pendapat merupakan hal yang dibenarkan dalam alam demokrasi.  Begitu pun dalam demokrasi diterima bahwa konflik-konflik itu harus diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan, melalui berbagai pembicaraan, diksusi, dialog  dan negosisasi politik.

Inilah seni berpolitk pasangan Lukmen dalam mengakhiri konflik  dua masalah politik yang krusial itu. Bukankah pelantikan Sekda Papua dan pelantikan anggota DPRP mekanisme pengangkatan nanti,  marupakan bagian dari kita berdemokrasi di Tanah Papua? Pasti ada “take and give”nya! Itulah realitas politik: Seni dan kepiawaian dalam  membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin,  dan seni memperpendek jarak politik antara  Jakarta dengan Papua, atau sebaliknya antara Papua dengan Jakarta.

Kiranya, hal yang sama dilakukan juga pada konflik kekerasan fisik-bersenjata  yang telah dan sedang terjadi di wilayah Pegunungan Papua agar tidak terus-menerus jatuh korban yang sia-sia  sehingga mimpi  kita bersama yakni   “Papua Tanah Damai” segera  menjadi  kenyataan! Politik adalah seni membuat mimpi jadi kenyataan!

*Peter Tukan: Pemimpin Umum Tiffanews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

TNI-Warga Kobakma-Mamberamo Tengah Bangun Gorong-Gorong Cegah Banjir

TIFFANEWS.COM,- Prajurit TNI Satgas Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya Kostrad bersama warga Kampung Broges Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, membangun gorong-gorong untuk mencegah banjir di daerah itu. Komandan Pos Kobakma Satgas Yonif PR 432 Kostrad Letda Inf Andike Avrian dalam keterangan diterima di Mamberamo Tengah, Minggu (21/3), mengatakan […]
Instagram did not return a 200.

Subscribe US Now

[mc4wp_form id="88"]
Translate »