oleh

Sisi Lain RDP Majelis Rakyat Papua dan Pendidikan Politik Orang Muda

-BERITA-97 views

Oleh: Peter Tukan*

RAPAT Dengar Pendapat (RDP) yang digelar  Majelis  Rakyat Papua (MRP) bertujuan menilai,  apakah  pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di  Tanah Papua selama hampir 20 tahun sejak tahun 2001 itu, sudah benar-benar efektif – artinya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat – terutama bagi Orang Asli Papua,  ataukah sebaliknya. Pada  sisi lain,  secara implisit , RDP dan RDPU MRP  dapat merupakan momentum pendidikan politik yang baik dan benar bagi seluruh rakyat  Papua,  terutama orang muda Papua hari ini.

RDP MRP  sesuai jadwal yang disebarluaskan di media massa, media online  dan media sosial, berlangsung   pada 17 – 18 November 2020 di lima wilayah adat yakni wilayah adat Tabi di Kabupaten Jayapura, Saireri di Biak, La Pago di Jayawijaya, Mee Pago di Dogiyai dan wilayah adat Anim Ha di Kabupaten Merauke. Dari RDP dilanjutkan ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dijadwalkan pada 24-25 November 2020 di Jayapura.

Apa yang dilakukan lembaga kultur Orang Asli Papua ini sesuai dengan amanat pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa usul perubahan atas Undang-Undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, RDP MRP  sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi tidak berjalan mulus seperti yang sudah direncanakan oleh MRP sendiri. Kita saksikan bersama-sama dengan mata telanjang, telah terjadi konflik disana-sini di wilayah yang sudah ditentukan untuk menjadi  “tuan rumah”  perhelatan demokrasi itu.

Ternyata, apa yang disebut “demokrasi” itu, sangatlah  mudah untuk  dihafalkan dan dimengerti di bangku kuliah saat masih menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, namun ketika teori demokrasi itu sendiri dipraktekkan dalam kehidupan  politik praktis di Tanah Papua, maka dirasakan dan dialami sebagai hal yang  tidak semudah “membalikkan  telapak tangan”.

Atau dengan kata lain, terbukti jelas bahwa demokrasi yang didengung-dengungkan selama ini,  bukanlah pilihan  satu-satunya dan bukan pula sebuah “harga mati” dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan serta  kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Demokrasi itu sendiri bukanlah satu-satunya “nilai” hidup yang mampu menjawab dan menuntaskan semua permasalahan hidup berbangsa dan bernegara, tetapi masih ada begitu banyak nilai lain yang harus diperhatikan, diperhitungkan dan  diperjuangkan juga.  Nilai kebebasan berpendapat, misalnya, harus juga memperhitungkan nilai keamanan dan  ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara, juga ada  nilai kesehatan dan keselamatan hidup seluruh warga masyarakat, nilai keterbukaan, transparansi  dan  kejujuran dalam melaksanakan demokrasi itu, begitu juga nilai kebersamaan, persaudaraan sejati, solidaritas universal, persatuan dan kesatuan serta nilai perdamaian  abadi di Bumi Cenderawasih.

Contoh Kasus

Dari sekian banyak contoh kasus seputar pelaksanaan RDP MRP, ada contoh kasus yang dapat disajikan di sini untuk dicermati dan direflesikan secara bijaksana bahwa  apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan MRP tersebut, dalam pelaksanaannya menjadi tidak lancar dan menuai kegagalan.

Polisi membubarkan  RDP  yang diselenggarakan MRP  di Hotel Valentine, Kabupaten Merauke, Selasa (18/11/2020) siang.  Kapolres Merauke, AKBP Untung Suriatana menjelaskan, alasan pembubaran RDP yang hendak dimulai itu karena penyelenggara tak mengindahkan protokol kesehatan dimana pada hari-hari ini dunia sedang dilanda “hantu” kehidupan yakni Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Saat proses pemeriksaan, ada peserta RDP yang berusaha membuang dokumen ke luar hotel. Tindakan salah satu peserta itu diketahui polisi.

“Pertama acara itu melanggar protokol kesehatan, tetapi tiba-tiba dalam (proses) cek dan re-check ada dokumen lain yang dibuang keluar (Hotel Valentine), itu buku kuning itu,” kata Untung kepada media,  Rabu (18/11/2020).

Setelah ditemukan, ternyata diketahui bahwa buku itu berisi tentang pedoman dasar negara republik federal Papua Barat.

Untung menegaskan, polisi menemukan dugaan makar dalam rapat yang sejatinya membahas evaluasi penerapan UU tentang Otsus Papua tersebut.

“Di situ ada nama presiden, ada barang bukti buku, ada laptop yang kita masih amankan,” kata dia.

Sebanyak 54 orang diamankan polisi terkait kasus itu. Selama ditahan, mereka diperlakukan dengan baik.  Sebanyak 54 orang itu telah dipulangkan. Mereka terdiri dari sejumlah anggota MRP dan peserta lain.

Sebelumnya, rombongan MRP yang hendak mengadakan RDP di Kabupaten Jayawijaya ditolak masyarakat. Mereka ditolak saat tiba di Bandara Wamena pada Minggu (15/11/2020). Sempat tertahan di bandara selama enam jam, rombongan MRP akhirnya kembali ke Jayapura pada Minggu sore.

Mencermati tanggapan

Munculnya konflik yang tertera di atas telah mengundang tanggapan kritis dari berbagai pihak antara lain Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid yang memberikan tanggapat terkait kasus di Mareuke.

“Rapat Dengar Pendapat yang dipersiapkan oleh Majelis Rakyat Papua di Merauke merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Menangkap mereka secara sewenang-wenang sangatlah diskriminatif sementara kita tahu kebebasan berkumpul untuk kelompok lain justru dijamin.” ucap Usman Hamid, Sabtu (21/11/2020).

“Belum lagi, mereka dituduhkan dengan pasal makar hanya karena mengutarakan pendapat dengan damai. Ini jelas bentuk pelanggaran hak asasi manusia.” sambungnya.

Usman Hamid menjelaskan bahwa MRP merupakan perwakilan dari masyarakat Papua dan mempunyai hak untuk meminta dan mengutarakan pandangan masyarakat Papua terhadap implementasi otonomi khusus.

Seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin dan melindungi hak tersebut, bukan melakukan tindakan represif yang semakin menggerus kebebasan berekspresi di sana.”

“Penangkapan terhadap mereka di Papua yang menggunakan haknya untuk berekspresi dan berkumpul, seperti kawan-kawan MPR ini, akan sulit untuk dihentikan selama pasal makar di KUHP masih diterapkan di luar ketentuan yang diizinkan dalam hukum hak asasi manusia internasional.” tambahnya. (Tribunnews, 21/11)

Selain Usman Hamid, Wakil Ketua I DPRP, Dr.Yunus Wonda, SH., MH  berpendapat, bahwa mestinya aksi penolakan itu tidak harus terjadi jika Bupati, Walikota dan Masyarakat dapat memahami apa maksud dan tujuan dilakukan RDPW dan RDPU.

”Harusnya masyarakat dan kepala daerah dapat melihat dan memahami apa tujuan yang nantinya ingin dicapai, tentunya untuk kebaikan orang asli Papua itu sendiri,” kata Wonda kepada sumber Humas DPRP via telepon seluler, Senin,(16/11/2020).

RDPW dan RDPU yang dilakukan MRP adalah amanat undang – undang, tapi pihaknya memperhatikan bahwa `ada beberapa penolakan dan ini seharusnya tak terjadi sebab sadar atau tidak sadar kita sedang diadu domba.

Konstitusi jelas memberikan kewenangan kepada MRP dan DPRP untuk menyerap aspirasi terkait pelaksanaan Otsus dan kalau sampai ada penolakan terhadap RDPW dan RDPU yang merupakan wadah diskusi dalam penyerapaan aspirasi, terutama yang dilakukan kepala daerah, secara tidak langsung  kepala daerah turut serta membungkam demokrasi di Papua.

“Saya pikir evaluasi itu biasa saja, ada yang setuju silahkan, ada yang menolak silahkan toh ini bagian dari demokrasi,” kata Wonda (Lelemuku, 22/11).

Bupati Kabupaten Lani Jaya, Befa Yigibalom berpendapat bahwa terkait RDP itu sendiri,  MRP tidak terbuka kepada para Bupati dalam hal menunjuk siapa yang hadir, sementara itu,  MRP sendiri sudah tahu siapa yang datang ke RDP itu.

“Sudah pasti, orang  yang datang itu,  sudah diskenario untuk menolak Otsus. Padahal RDP itu sendiri merupakan moment  untuk merubah hal-hal yang kurang memuaskan orang Papua dengan Pemerintah Pusat saat ini,” katanya.

Kita bicara masa depan rakyat  Papua. Hari ini keadaan  rakyat Papua bagaimana? Bukan soal menolak atau tidak menolak, tetapi bicara orang Papua ke masa depan. Jadi tidak boleh kerja sendiri-sendiri, kerja tidak terbuka dan merekayasa.

Mari kita kerja yang benar saja. Kami para Bupati tidak dilibatkan, tidak masalah,  tetapi mereka lupa bahwa  kami juga bekerja untuk masa depan orang Papua itu.  Masa depan Papua dibuat oleh kita yang hidup hari ini.

Pendidikan Politik

Semua yang terurai di atas secara tidak sadar sudah merupakan sebuah pendidikan politik  bagi seluruh warga masyarakat  terutama generasi muda Papua hari ini.

Orang muda Papua dipandang sebagai kelompok strategis untuk memajukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka perlu mendapat pendampingan   dari semua pihak termasuk MRP itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh MRP seperti digelarnya RDP dan RDPU juga merupakan bagian dari  pendidikan politik bagi orang muda Papua,  yaitu:  Bagaimana MRP mampu mengalihkan pengetahuan politik yang bermutu bagi orang muda Papua demi masa depan Papua yang adil, damai dan bermartabat.

Di samping mengalihkan pengetahuan, MRP dalam melakukan pendidikan politik bagi orang muda,   wajib berusaha mengembangkan ketrampilan berpolitik yaitu ketrampilan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penataan, pengelolaan dan penentuan masa depan Papua yang lebih adil, damai dan bermartabat.

Paling utama yang harus dilakukan MRP melalui RDP dan RDPU  adalah pembinaan sikap hidup berpolitik yang tepat, jujur  dan benar  sehingga RDP dan RDPU itu sendiri menjadi salah satu   sarana ampuh bagi pendidikan politik orang muda Papua.  Karena,  hanya  dengan pengatahuan maupun dengan ketrampilannya saja, belum tentu orang muda  Papua memiliki sikap hidup politik yang tepat. Ia masih dapat berpolitik sambil membahayakan, malah sambil membinasakan kepentingan umum (kesejahteraan) seluruh masyarakat di Tanah Papua.

Apa itu berpolitik yang tepat? Sikap hidup berpolitik yang ingin ditumbuh-kembangkankan, harus bersumber pada nilai politik yang tepat di dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Dalam situasi Papua dewasa ini, berpolitik, menurut hemat kami, adalah turut mengusahakan kepentingan seluruh rakyat terutama Orang Asli Papua, dengan berperanserta dalam RDP dan RDPU yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Mengapa Pancasila dan UUD 1945?

Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus  bagi Provinsi Papua mengatur Kewajiban MRP yaitu (a) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat  Provinsi Papua; (b) mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan; (c) dan seterunya…..

Kemungkinan besar (praduga tak bersalah), kendala berlangsungnya pelaksanaan RDP MRP di banyak wilayah itu, bukan pertama-tama karena alasan masih menyebarnya “hantuCovid-19 yang dapat merenggut nyawa manusia, tetapi hal lain di balik semuanya itu, yang hanya diketahui oleh aparat penegak hukum kepolisian yang terlatih memiliki “penciuman tajam” dan oleh  kelompok masyarakat lain yang  senang “berkasak-kusuk” dan “menduga serta meramal” sesuatu hal yang mendekati atau hampir mendekati kebenarannya.

Melalui RDP dan RDPU MRP, orang muda Papua dibimbimng untuk trampil dalam berpolitik praktis yakni: ketrampilan berbicara dan meyakinkan orang dengan argumentasi tentang pelaksanaan Otsus Papua; ketrampilan menggunakan fakta dan data mengenai tingkat kemajuan atau kemunduran masyarakat Papua selama berlangsung UU Otsus Papua; ketrampilan mengkaji, menafsir dan menilai perundangan  (UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua) dan ketentuan lain yang mengatur tertib hidup warga; ketrampilan menyusun program pembangunan Papua pasca evaluasi Otsus Papua dan strategi politik, disamping menilai program dan pelaksanaan pembangunan selama hampir 20 tahun berlangsungnya UU Otsus Papua; ketrampilan menyusun penegasan (statemnt) politik untuk usulan perubahan UU Otsus Papua dan keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan semua Orang Asli  Papua.

Melalui RDP dan RDPU itu, MRP sendiri sebenarnya telah memberikan pendampingan politik kepada orang muda Papua agar memahami secara baik dan benar,  apa itu “kebebasan”. Kebebasan (berpendapat) bukanya kebebasan tanpa tanggungjawab, bukannya kebebasan yang liar dan mengakibatkan anarki. Kebebasan yang dimaksud, adalah kebebasan yang bertanggungjawab terhadap kepentingan seluruh rakyat Papua,  khususnya Orang Asli Papua.

Kebebasan yang dijamin hukum tidak membenarkan paksaan dalam bentuk apapun. Paksaan fisik, tetapi juga paksaan moral dengan rupa-rupa tekanan, intimidasi, bujukan licik, rupa-rupa santet dan sabotase, rupa-rupa ancaman yang menyangkut penghidupan dan masa depan seseorang atau masyarakat (Bdk. Dr Jan Riberu dalam “Pendidikan,  Relasi Agama-Negara dan Pancasila”, 2018, hal.251-256).

Melalui RDP dan RDPU itu, MRP membimbing orang muda Papua untuk memahami secara benar  makna setiap kata yang termaktub di dalam Pasal 77 UU Otsus Papua : ”Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai contoh: MRP memberikan pendampingan kepada orang muda bahwa, urusan perubahan sebuah Undang-undang itu, merupakan wilayah kewenangan DPR dan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan lembaga yang lain di daerah. Di daerah mengurus Perdasi, Perdasus dan sebagainya.

Begitu pula, kata “melalui” harus secara kritis kita diskusikan. Apakah kata “melalui” berarti pihak lain, selain MRP  dan DPRP yang melaksanakan evaluasi Otsus bersama rakyat dan setelah itu hasil evaluasi itu diserahkan kepada DPR atau Pemerintah Pusat melalui  MRP dan DPRP, Ataukah, MRP sendirilah yang turun langsung melaksanakan evaluasi Otsus itu?

Selain itu, perlu dikaji secara kritis, kata  “dapat” diajukan… Apakah kata “dapat” ini bermakna, bukan sebuah kewajiban, sehingga, jika mau diajukan, silahkan saja, tetapi jika tidak diajukan pun, tidak apa-apa.

Ada pula kata “usul” perubahan…. Apakah kata “usul” dimaknai atau dipahami sebagai tidak harus menerima semua yang dievaluasi,  ataukah  harus menerima semua hasil evaluasi itu?

Dimana letak perbedaan dari dua kalimat ini. Kalimat yang tercantum kata “usul” : ”Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan……….” dengan kalimat yang tidak tercantum  kata “usul” yaitu : “Perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan…………”

Penilaian secara kritis atas setiap kata dan kalimat akan sangat membantu orang muda untuk memahami secara baik dan benar isi dari amanat UU Otsus Papua.

Oleh karena itu, adalah merupakan sebuah kewajiban moril bagi MRP dan semua orang yang berkepentingan untuk sebelum melakukan evaluasi atas UU Otsus Papua, terlebih dahulu bertukar pikiran, berdiskusi  dengan para ahli hukum dan ahli bahasa, sehingga ketika RDP dan RDPU digelar oleh MRP, tidak lagi menimbulkan salah paham yang bermuara pada konflik terbuka.

Melalui RDP dan RDPU ini, MRP sebenarnya telah membantu orang muda Papua untuk mendapatkan banyak pengalaman dalam perpolitikan lokal, regional dan nasional bahkan internasional.

Kata-kata dan imbauan, penerangan dan penjelasan dapat mengajak dan mengundang, tetapi pengalaman ber-RDP dan RDPU akan menjadi guru, yang pengaruhnya tidak dapat dielakkan. Di bidang politik ini, benarlah apa yang dikatakan oleh J.Dewey, “learning by experience”, belajar lewat pengalaman.  Ternyata, pengalaman adalah guru terbaik!

*Peter Tukan: mantan wartawan ANTARA

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed