Smelter Harus Dibangun di Papua

Tukan Ben
 Paskalis Kossay (Foto : tiffanews)

Oleh Paskalis Kossay

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba mengamanatkan setiap perusahaan pertambangan mineral dan batu bara wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri di wilayah  operasi pertambangan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah pertambangan dan sekaligus mendorong pemerataan dan keadilan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu tidak ada alasan bagi PT Freeport Indonesia untuk membangun Smelter di tanah Papua yang menjadi lokus dimana PT Freeport beroperasi.

Pembangunan Smelter di Papua akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua yang bernilai multiplyer effect dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

Pembangunan Smelter di Papua ini sebenarnya sejalan dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dimana Pemerintahan Presiden Jokowi ingin mempecepat pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Smelter salah satu sarana penting dan strategis untuk membuka lapangan kerja dan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari aspek politik dan kepentingan nasional,  Smelter seharusnya dibangun di Papua sebab kehadiran Smelter di Papua akan terbangun imege positif komitmen Presiden Jokowi membangun Papua. Oleh karena itu Presiden Jokowi harus bersikap tegas pada PT Freeport supaya pembangunan Smelter harus dilakukan  di Papua.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Prahara di Tambang Freeport

  Oleh: Ambassador Freddy Numberi, Founder Numberi Center   Denis Leith dalam bukunya, The Politics of Power, Freeport in Soeharto’s Indonesia (University of Hawaii Press, Honolulu, 2003:h.7) mengatakan bahwa ada lima pelanggaran utama yang dilakukan Freeport McMoran di kawasan konsesi: Pelanggaran HAM, sebagai akibat penggunaan aparat keamanan yang menjaga kawasan […]
Translate »