Tak Ingin Korbankan Rakyat dan Yakin Presiden Bijaksana, Gubernur Papua Minta Tak Ada Aksi Massa dan Kerumunan

Marcel
Foto Dokumentasi : Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH (Sumber Foto : papua.go.id)

TIFFANEWS.COM, – Polemik penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksanan Harian (Plh) Gubernur Papua oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kamis (24/06) sempat memantik sejumlah protes dan reaksi keras.

Bahkan Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe sehari setelahnya langsung bersurat resmu pada Presiden dan meminta pencabutan penunjukan Plh dan meminta pencopotan Dance dari jabatannya sebagai Sekda Papua.

Tak hanya Gubernur, sejumlah elemen masyarakat pun menggelar aksi dan telah melakukan aksi demonstrasi menduduki kantor Gubernur Papua pada Senin 28 Juni nanti.

Aksi demo juga diamini pihak DPD Partai Demokrat Papua yang menyatakan siap bergabung dengan rakyat.

“Kami siap bersama rakyat melakukan demonstrasi dan mempertanyakan prosedur penunjukan Plh Gubernur yang diduga tidak sesuai mekanisme ini,” kata Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak pada wartatan, Jumat (25/06).

Menyikapi perkembangan yang terjadi di Papua saat ini, Gubernur Papua Lukas Enemnbe yang sebelumnya sempat bersuara keras melakukan protes, kian melunak.

Bahkan, Lukas Enembe melalui juru bicaranya, Rifai Darus meminta semua pihak menahan diri dan mempercayakan semua proses yang terjadi kepada pemerintah Pusat melalui bappak Presiden Joko Widodo.

Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, Rifai Darus kepada media di Jayapura, Sabtu (26/06/2021) menyebut, Gubernur Lukas Enembe melihat dan memantau kondisi rakyatnya di Papua pasca berita menyoal penunjukan Plh Gubernur Papua mengisi ruang-ruang publik melalui media massa maupun media sosial.

Sehingga, Gubernur memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi Pandemi Covid-19 yang kini tengah bereskalasi.

“Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe berpesan bahwa ia ingin meninggalkan legacy yang baik kepada rakyatnya dan penerusnya. Oleh karena itu, Gubernur tidak menginginkan adanya friksi yang timbul ditengah masyarakat. Gubernur akan tetap menghormati konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula harapan beliau kepada masyarakatnya untuk juga mematuhi hal tersebut,” ujar Rifai.

Ditambahkan Rifai Darus, Gubernur Papua Lukas Enembe juga menyerukan agar masyarakat Papua tidak terprovokasi atas ragam informasi yang membanjiri lalu lintas media sosial. Dan jangan sampai memberi ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situasi ini.

“Sebab Gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban,” jelasnya.

Terkait persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua, sambung Rifai, proses itu akan dimulai setelah masa duka 40 hari terlewati dan Koalisi Partai Politik Pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal bertemu.

Rifai juga mengungkapkan, berkenaan dengan dugaan adanya mal administrasi penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Dirjen Otda atas nama. Mendagri, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe telah merespon cepat secara prosedural dengan menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada Presiden RI.

Gubernur Papua meyakini Bapak Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang memahami suara hati masyarakat Papua, dengan kearifan yang dimiliki oleh beliau tentu diharapkan agar Bapak Presiden dapat bijak memutuskan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Papua.

“Gubernur Papua mengajak semua pihak untuk bersatu padu tuk merapatkan barisan dalam rangka mempersiapkan Papua untuk dapat sukses dalam pagelaran PON XX dan Peparnas XVI tahun 2021. Jangan beri ruang bagi siapa saja yang mencoba menggangu komitmen dan kebersamaan kita dalam menciptakan Papua yang aman dan damai sebagai prasyarat bagi sukses pembangunan khususnya sukses PON XX dan Peparnas XVI 2021 di Papua,” pungkas Rifai. (Cel)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

SMA di Pegunungan Papua Mulai Disiapkan Terapkan Sistem SKS

TIFFANEWS.COM, – Salah satu sekolah menengah atas (SMA) di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua sedang dipersiapkan untuk uji coba penerapan sistem satuan kredit semester (SKS) dalam pembelajarannya. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait saat di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat (25/6), mengatakan belum […]
Instagram did not return a 200.
Translate »