oleh

Tanpa Konflik, Wabup Piter Gusbager Selesaikan Masalah Program Peremajaan Kelapa Sawit

-BERITA-311 views

TIFFANEWS.COM-Program replanting atau peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Koperasi Petani Sawit Ngkawa Yamta Pir II Arso Kabupaten Keerom, kembali dilanjutnya setelah ada proses penyelesaian masalah sengketa lahan antara masayarakat adat, koperasi petani sawit dan pihak perusahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Keerom.

Sementara itu proses penyelesaian tanpa adanya gesekkan dan konflik tersebut difasilitasai oleh Wakil Bupati (Wabup) Keerom Piter Gusbager, dengan menghadirkan seluruh tokoh masyarakat adat dan komunitas basis masyarakat adat Yimnawai Gir suku Abrab Marab dan Mannem,pihak Koperasi Petani Sawit  Ngkawa Yamta Pir II Arso yang berlangsung di lokasi perkebunan Kepala Sawit Pir II Kabupaten Keerom, Kamis (17/9) sore.

Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager menyampaikan, program replanting atau peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Koperasi Petani Sawit  Ngkawa Yamta Pir II sudah bisa kembali kembali dilanjutnya, setelah sudah ada  proses perdamaian antara masyarakat adat pemilik hak ulayat dan pihak Koperasi Petani Sawit  Ngkawa Yamta Pir II Arso  yang difasilitasi oleh dirinya sebagai Wakil Bupati Keerom.

“Jadi program replanting atau peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Koperasi Petani Sawit  Ngkawa Yamta Pir II telah dihentikan kurang lebih 4 bulan terakhir ini karena masih ada persoalan dengan pemilik hak ulayat,”ungkap Piter Gusbager.

Kata Gusbager, sistem kepemilikan tanah adat di Papua itu sebagian besar secara kebudayaan menganut sistem komunal, sehingga sistem komunal ini berlangsung secara turun temurun.

“Jadi tanah-tanah adat ini bukan hak milik seseorang, sehingga ini yang kenapa selalu ada benturan pembangunan di Papua karena sistem ini dianut oleh seluruh daerah di Papua,” terang Gusbager.

Gusbager mengatakan, terkadang orang melihat adat itu selalu menghalangi pembangunan, sebenarnya itu tidak, karena adat itu memiliki norma dan tatanan hidup serta budayanya masing-masing.

Untuk itu pihaknya perlu masuk lebih dalam dan lebih dekat untuk melihat itu. Disini tugas Pemerintah adalah harus menjembatani persoalan yang terjadi agar ada jalan keluarnya.

“Kita tidak bisa melihat prespektif adat dari luar, lalu menganggap adat itu menghalangi pembangunan terhadap program peremajaan kepala sawit di Pir II Keerom ini. Buktinya hari ini semua tokoh adat di Keerom ini bisa hadir dan mengatakan dukungan proses peremajaan kepala sawit ini kembali berjalan lagi,” pintanya.

Menurut Gusabger, yang dibutuhkan disini adalah bagaimana pemimpin atau kepala daerah bisa mengfasilitasi masalah yang ada dari proses negosiasai hingga mediasi tanpa ada gesekkan yang terjadi.

“Yang patut kita bersyukur adalah proses penyelesaian masalah ini tanpa ada gesekkan dan konflik.Saya sebagai Wakil Kepala Daerah dalam penyelesaian masalah ini memegang prinsip kehati-hatian karena ini berkaitan dengan adat kepemilikan lahan. Dimana-mana masalah seperti ini pasti terjadi korban jiwa, sehingga saya tidak mau ini terjadi di Keerom, padahal masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,”tuturnya.

Gusbager menjelaskan, peran Pemerintah dan adat itu penting sekali untuk stabilitas wilayah. Selama 4 bulan terakhir ini lokasi atau lahan yang menjadi proses program perejamaan kepala sawit di Pir II Arso ini dihentikan.

“Lokasi ini awalnya sebagai Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi wilayah oprasi dari wilayah oprasi dari PT.PTPN II  Kebun Arso.Namun dalam skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) itu ada skema kredit yang dibebankan kepada petani pemilik dari anggota dari program PIR ini,”terang Gurbager.

Lanjut Gusbager, dalam skema PIR itu sampai dengan jangka waktu tertentu ketika kredit itu selesai, HGU yang tadinya milik PT.PTPN dibalik nama menjadi milik pribadi kepada petani.

Namun dalam proses awal itu adat itu tidak terlibat. Dari HGU tiba-tiba ada sertifikat. Disinilah pihak adat berbicara.Maka sebagai Pemerintah tugasnya mengfasilitasai masalah ini agar program peremajaan kepala sawit ini tetap jalan.

Oleh karena itu dengan selesainya persoalan ini, maka pihaknya menyarankan agar perlu ada komunikasi antara satu sama lain baik pemilik perusahan maupun masyarakat adat.Gusbegerpun meminta agar jangan percaya dengan isu-isu hoax yang akhirnya memprovokasi masyarakat itu sendiri untuk bertindak di luar hukum.

Perlu diketahui pula dari hasil kajian dari Universitas Papua dari proses peremajaan sawit ini yakni pertama adalah Adat, Pemerintah dan Petani bersama PT.PTPN. Sehingga mitra-mitra ini harus satu suara.Kalau masih berbeda pandangan maka ini tidak bisa jalan.

“Selama ini koperasi mau jalan sendiri, pemerintah juga demikian, adat dilepas,  PT.PTPN dilepas juga. Ini tidak boleh terjadi tetapi harus jalan bersama.Saya tidak mau ada keributan atau gesekkan di masyarakat dengan pihak adat.Tetapi saya mau di Keerom ini tetap stabil. Saya harus hadir disini menyelesaikan masalah yang ada untuk menyatukan mereka,”tambah Gusbager.

Sementara itu Sekretaris Komunitas Basis Masyarakat Adat Yimnawai Gir Suku Abrab Marab dan Mannem,Ferdinand Tuamis mengaku, proses peremajaan kelapa sawit di PIR II ini telah dihentikan oleh masyarakat karena masih ada persoalan yang perlu diselesaikan lebih dulu.

“Kami berterima kasih karena masalah ini telah difasilitasi baik oleh Wakil Bupati, Piter Gusbager, sehingga ada titik terang terkait masalah ini tanpa harus ada konflik antara masyarakat adat dan petani sawit disini,”cetusnya.

Ferdinand menambahkan,walaupun program peremajaan kepala sawit di Pir II Arso ini dilanjutnya, namun ada sejumlah pernyataan sikap yang disampaikan masyarakat adat dalam penyelesaian masalah ini. Pada intinya memberikan ruang kembali kepada pihak Koperasi untuk kembali melanjutkan perejamaan sawit di lahan yang ada termasuk mengembalikan kunci excavator yang sempat ditahan pimilik hak ulayat.

“Nantinya proses peremajaan kelapa sawit di lahan ini akan tetap di bawah pengawasan dari masyarakat adat itu sendiri. Hal ini memastikan agar program yang ada bisa berjalan aman dan tanpa ada gangguan lagi. Pada prinsipnya kita masyarakat adat inginkan ada kedamaian dan menghindari adanya gesekkan,”tutup Ferdinand.(ans).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed