oleh

Tantangan Pemimpin Agama Bersuara Keras Tuntaskan Masalah Papua

-OPINI-127 views

Oleh: Peter Tukan*

TIDAK zamannya lagi seorang pemimpin agama berjalan sendirian dengan mengandalkan suaranya  yang membahana (keras) di padang gurun kehidupan ini; sementara umatnya menjadi penonton setia, duduk manis berpangku tangan, diam membisu dan berpuas diri lantaran pemimpinnya sudah bersuara keras bagaikan bunyi guntur menyertai petir yang menyambar cakrawala.

Sepertinya, orang menjadi puas jika pemimpin agama bersuara keras atau ikut bersuara keras sekeras-kerasnya tanpa pedulikan apakah perjuangannya dengan bersuara keras membahana untuk “Papua Tanah Damai”, benar-benar efektif menghasilkan  pertobatan dan perubahan (transformasi) dalam hidup beragama dan bermasyarakat.

 Kini sudah zamannya, pemimpin agama  harus berani keluar dari dirinya, lingkungannya, orang seagamanya, seasal dan sesukunya untuk bergandengan tangan – bergotong royong, berjalan bersama  dengan semua orang yang berkehendak baik — tanpa membedakan asal suku, agama, ras, golongan, jabatan dalam masyarakat, latarbelakang pendidikan dan jenis kelamin —  untuk  bersama-sama pula bekerja dalam diam yang aktif demi mencapai visi dan misi bersama yakni    “Papua Tanah Damai!”

Persaudaraan dan solidaritas intern dan antarumat beragama  yang benar, mengandaikan kemampuan kita sendiri untuk melintasi batas-batas dan sekat-sekat etnis, agama, keyakinan dan  batas-batas lainnya. Apabila  pada masa kini, kita masih  hanya mengandalkan pemimpin agama sendiri yang  memperjuangkan “Papua Tanah Damai”  seperti yang sudah dicanangkan para pemimpin dan pemuka agama-agama di Tanah Papua pada sekitar 20 tahun yang lalu, maka cita-cita “Papua Tanah Damai”   akan semakin  menjauh dari kita.

Untuk zaman ini, memperjuangkan  “Papua Tanah Damai”  tidak boleh hanya dilakukan oleh umat agama Kristen (Protestan dan Katolik) saja, tanpa bergandengan tangan dengan umat beragama lain yakni Islam, Hindu dan Budha. Bukankah umat beragama lain selain Kristen – juga berkewajiban memperjuangkan Papua Tanah Damai? Bukanlah Islam itu sendiri adalah Rakhmat bagi seluruh alam semesta – Rahmatan lil’alamin?  Damai itu merupakan sebuah nilai universal, seluruh umat manusia merindukan damai sejahtera (Bdk: Uskup Leo Laba Ladjar, OFM dalam :”Membangun Papua Tanah Damai” Juni 2009, Hal.93)

Hingga hari ini, masih terdapat begitu  banyak anggota umat beragama  atau warga masyarakat kita  menaruh harapan sangat besar,  sekaligus  menuntut dan terus menuntut   para pemimpin dan pemuka agama agar segera menyelesaikan  konflik  politik  dan  pertakaian  fisik bersenjata yang telah bertahun-tahun melanda Tanah Papua dengan cara bersuara  keras dan lebih kerras lagi  pada berbagai kesempatan, antara lain  kesempatan  jumpa pers dan bila perlu ketika digelar unjuk rasa.

Malahan, lebih dari itu, tidak semata-mata bersuara keras untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian fisik saja,  tetapi juga kalau boleh dan sedapat mungkin, pemimpin agama itu turun tangan  menyelesaikan semua urusan kehidupan sehari-hari,  mulai dari urusan dapur,  pasar dan kios, sekolah, Puskesmas,  rumah sakit, dan transportasi  hingga ke Taman Pemakaman Umum (TPU).

Jika seorang pemimpin agama dilihat dengan mata telanjang bahwa dia mampu  berteriak keras  sekeras-kerasnya di depan publik, barulah dia disebut “Nabi” masa kini dan patut dipuji serta dipuja banyak orang.

Pertanyaan cerdas dan reflektif  adalah, apakah sudah terbukti sahih dan efektif bahwa dengan  berteriak (bersuara) keras sekeras-kerasnya di depan publik dan disiarkan di berbagai media massa dan media sosial maka  semua permasalahan hidup seperti kemiskinan, keterbelakangan, dugaan pelanggaran HAM dan sebagainya itu, dengan serta merta tuntas dalam seketika?

Apakah sudah terbukti  sahih bahwa dengan berteriak atau bersuara keras sekeras-kerasnya itu, orang atau lembaga yang diteriaki, dikritik dan bila perlu “dikutuki” itu langsung mendengar, meladeni dan dengan serta merta pula  mengambulkan semua tuntutan sekaligus mengubah sikap dan tindakan mereka selanjutnya?

Sudah tidak jamannya lagi, orang berteriak keras sekeras-kerasnya dengan tujuan  terjadi   perubahan dalam sehari. Kita tidak boleh hanya berharap  dan terus menutut pemimpin agama atau pemerintah atau lembaga apapun untuk  menyelesaikan semua permasalahan hidup yang kita alami bersama; sementara diri kita sendiri hanyalah bersikap sebagai penonton yang pasif.

Kita tahu bersama bahwa salah satu cara yang ditempuh para pemimpin agama untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit di Tanah Papua — yang selama ini mengusik rasa damai dan sejahtera  — adalah dengan menggelar jumpa pers.

Kegiatan jumpa pers yang digelar para pemimpin agama sudah sering kita lihat, dengar dan membaca di berbagai media massa arus utama, media online dan media sosial. Pertanyaannya adalah:  Sampai sejauh mana jumpa pers itu sendiri  menemukan  titik keberhasilannya? Apakah jumpa pers merupakan satu-satunya cara yang ampuh dan efektif bagi pemimpin agama  untuk memperjuangkan semua aspirasi umat  atau masyarakat?

Nostalgia masa lalu

Pada “tempo doeloe” – ketika  Papua masih dilayani para pemberita  Injil, baik “misi maupun zending” yang datang dari negara-negara Eropa, segala-galanya harus datang dan didatangkan dari luar negeri.  Sarana-sarana untuk menunjang kegiatan serta hidup para misionaris  juga harus didatangkan dari Negara-negara asal mereka.

Para pekerja Injil Katolik yang wilayah misinya adalah pegunungan dan pedalaman yang sulit, menghadapi tantangan yang lebih berat lagi, karena hampir semua kebutuhan untuk membantu umat dan kemajuannya dalam segala bidang harus didatangkan ke medan yang berat itu. Dari kegiatan misionaris serta pola hubungannya dengan masyarakat/umat setempat, kelihatan dua aspek dari semangat Injil itu, yaitu: (misionaris) memberi dan (umat/masyakat) menerima.  Keduanya saling melengkapi. Untuk masa awal pekabaran Injil,  hal ini dinilai wajar karena semuanya serba baru.  Bagaikan anak baru lahir, umat pada masa  ini  bergantung sepenuhnya pada misionaris.

Khusus bagi kalangan umat Katolik di Papua, kita mungkin masih mengenal dan menyebut tempat-tempat tertentu sebagai: pusat misi, kompleks misi, ada pula gudang misi, bengkel misi serta pesawat misi. Dari pusat misi itu keluarlah  misionaris yakni para pemberita Injil, pengajar dan pelayan umat. Dan dari “gudang” dan pesawat misi keluarlah  macam-macam sarana dan keperluan untuk karya misi: makanan, pakaian, obat-obatan, perlengkapan rohani-liturgi, kapak dan pacul dan sebagainya.  Pada masa awal itu, Gereja muda atau umat (di Papua) memang bergantung sepenuhnya pada Gereja “tua”  (di Eropa). Ketergantuangan ini  tentu tidak boleh terus-menerus ada, karena tidak sejalan dengan kedewasaan dan kemandirian yang diharapkan. (Baca: Uskup Leo Laba Ladjar,OFM dalam “Kenangan 50 Tahun Keuskupan Jayapura,”  2016, hal.70-73)

Kembali kepada gagasan utama dari  ulasan  ini,  dapat dikatakan bahwa pada zaman ini, jika kita hanya  berharap dan  mengharapkan pemimpin agama sendiri yang  berjuang (dengan cara bersuara keras sekeras-kerasnya, misalnya melalui kegiatan  jumpa pers),  tanpa kita pun mau berjalan bersama, bergandengan tangan, bergotong royong serta berinisiatif ikut  mencari jalan penyelesaian masalah bersama ini, maka mustahil bagi kita untuk  menggapai “Papua Tanah Damai”.

Zaman Berubah – Berani Mengubah Diri

Zaman sudah berubah dan terus saja berubah! Apabila perjuangan para pemimpin agama di Papua untuk menegakkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan hidup umat atau masyarakat  melalui kegiatan jumpa pers dan mungkin unjuk rasa,  ternyata tidak efektif, tidak membuahkan hasil yang optimal dan maksimal,  maka sebaiknya  pemimpin agama  mencari cara baru dalam perjuangan menegakkan perdamaian bersama itu.

Apabila pada hari  kemarin, para pemimpin agama  tampil sendirian  dengan hanya mengandalkan suaranya yang keras dan menggelegar melalui jumpa pers (dan mungkin juga  unjuk rasa) , maka pada  hari ini mereka harus mengubah cara kerja kenabian  itu dengan  berjalan bersama umat atau masyarakat yang dipimpinnya. Tanpa “berjalan bersama” maka mustahil perjuangan akan berhasil dengan baik. Cara baru memperjuangkan perbaikan hidup umat/masyarakat harus dimulai dari mengubah cara pandang dari melihat atau memandang hidup keagamaan   sebagai hanya urusan rumah ibadah saja kepada sebuah gerakan bersama.

Realitas kehiduapn keagamaan  kita selama ini membuktikan bahwa hidup keagamaan  masih hanya berkisar pada ibadah/kultus/ritual belaka.  Selesai beribadah di rumah ibadah maka selesailah juga hidup kita sebagai umat  beragama. Ada keterpisahan yang sangat tajam antara rumah ibadah dengan pergoalakan hidup setiap hari. Agama belum menjadi pemberi inspirasi dan daya dorong bagi  perjuangan  hidup setiap hari di tengah masyarakat dunia.

Di sini tidak bermaksud untuk meniadakan ibadah dalam rumah ibadah melainkan menjadikan ibadah sebagai pengungkapan perjuangan kemasyarakatan dan menjiwai perjuangan di tengah dunia (Keuskupan Maumere, Beriman, Sejahtera, Solider Dan Mewmbebaskan Dalam Terang Sabda Allah, Renstra Pastoral 2014-2018, Hal.97).

Memperjuangkan kedamaian dan kesejjahteraan  Papua, tidak dimulai dengan menggelar jumpa pers yang terus-menerus; tetapi justru sebaliknya yaitu   secara terus menerus para pemimpin agama berjalan bersama umatnya untuk mengubah agama sebagai kultus menjadi sebuah gerakan hidup bersama.

Agama kultis atau agama ritual dimaksudkan bahwa orientasi utama dari kehidupan keagamaan adalah ibadah. Aspek-asppek yang lain dalam kehidupan keagamaan kurang mendapat perhatian atau diabaikan. Kalaupun diperhatikan, tidak dianggap sebagai bagian integral dalam kehidupan keagamaan.

Agama kultis memberikan posisi  sentral kepada “spesialis kultis” yaitu pemimpin agama itu sendiri. Konsekuensinya adalah semua urusan di luar ibadah pun diletakkan kepada pemimpin agama sedangkan  umat hanya duduk diam membisu  – pasif menerima apa yang diberikan pemimpin agamanya.

Salah satu konsekuensi lanjutannya adalah, apabila umat/masyarakat mengalami kehidupan yang tidak damai dan tidak sejahtera maka dengan serta merta umat/masyarakat berteriak menjerit mencari keberadaan pemimpin agama. Umat/masyarakat berharap agar pemimpin agama berteriak (bersuara) sekeras-kerasnya agar pemerintah dan institusi lainnya bergerak secepat-cepatnya untuk menciptakan damai dan sejahtera bagi mereka; sementara umat/masyarakat sendiri bersikap pasif menunggu (kapan)  datangnya “Damai Sejahtera” itu yang akan diturunkan pemimpin agama dari langit!

Tantangan Memperjuangkan “Papua Tanah Damai”

Sungguh tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kita hidup, berkarya dan berjuang di wilayah yang (rawan)  konflik seperti Tanah Papua dengan segala tantangannya demi menggapai “Papua Tanah Damai” dambaan semua orang. Tantangan yang dihadapi itu antara lain: Kemiskinan; lemahnya daya kritis umat akibat antara lain pendidikan yang belum memadai/belum bermutu dan belum terjangkau; relasi yang rapuh akibat berkecambahnya benih “saling tidak percaya” dan kecurigaan yang amat tinggi; trauma kekerasan masa lalu (perang antarsuku, sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI dengan segala aspirasi politik yang sangat-sangat sensitif,dan lain-lain); ketidakpedulian oknum pemerintah (tidak semua) yang sedang berkuasa untuk memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Begitu pula, tantangan mengagung-agungkan “masa lalu” yang berlimpah bantuan luar negeri (yang pada satu sisi menciptakan ketergantungan absolut); bermimpi untuk kembali ke kehidupan masa lalu yang “penuh susu dan madu”; kurang memperhatikan atau mempromosikan kesetaraan gender dalam relasi keluarga dan hidup bermasyarakat adat dan politik; keengganan untuk menyadari realitas hari ini sekaligus tidak berani menghadapi realitas hidup hari ini serta takut dan cemas melangkah ke hari esok (masa depan) dengan segala dinamikanya; semangat berpesta pora – pokoknya hari ini dinikmati dulu, sedangkan untuk besok, baru akan dipikirkan besok pagi saat bangun dari tidur seiring sengatan panasnya  sinar matahari  ke sekujur tubuh.

Tantangan lainnya adalah persaudaraan dan solidaritas yang rapuh dan  sempit (hanya suku saya saja, agama saya saja, aliran politik saya saja,dan sebagainya).

Tentang solidaritas, Sarah Ahmed menulis :”Solidaritas tidak mengandaikan bahwa perjuangan kita sama, atau penderitaan kita sama, atau harapan dan cita-cita yang sama akan masa depan. Solidaritas mengandung unsur komitmen, dan upaya bettindak, sekaligus pengakuan  bahwa biarpun kita tidak memiliki perasaan yang sama, atau hidup yang sama, atau badan yang sama, tetapi kita hidup pada bumi yang sama” (Ahmed Sarah dalam “Keuskupan Maumere, Renstra Pastoral 2014-2018,Hal.76).

Sarah Ahmed melihat solidaritas merupakan  sebuah kebajikan sosial, sebuah keniscayaan karena sama-sama  sebagai warga dari bumi yang sama. Solidaritas menuntut pengorbanan karena kepentingan yang sama tidak diandaikan.

Bagaimana dengan kita yang sedang  hidup bersama  di “bumi Cenderawasih”  ini, apakah kita masih memiliki benih-benih solidaritas di dalam diri kita masing-masing untuk menggapai visi bersama “Papua Tanah Damai?” Dalam semangat solidaritas universal, menggapai visi “Papua Tanah Damai” merupakan sebuah keniscayaan sejauh kita mau berjalan bersama tanpa menaruh beban kehidupan hanya di atas pundak seorang pemimpin agama saja, sementara kita yang lain duduk pasif berpangku tangan menunggu “roti perdamaian  jatuh dari langit”.

Menyadari realitas tantangan hidup bersama di Tanah Papua – bumi  Cenderawasih yang kita pijak bersama hari ini dan yang sedang melangkah ke hari esok, pertanyaan men gelitik adalah apakah kita masih terus-menerus menuntut pemimpin agama untuk berjuang sendirian sembari bersuara sendiri lebih keras lagi di padang gurun kehidupan yang penuh dengan tantangan yang sudah terurai di atas? Bersuara untuk siapa dan kepada siapa?

*Peter Tukan: mantan wartawan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed