oleh

Tragedi Kemanusiaan Papua, TGPF dan “Tangan Halus”

Oleh: Peter Tukan*

TRAGEDI kemanusiaan di Tanah Papua sepertinya tidak berkesudahan bagaikan penyakit kronis yang hampir tidak  pernah menyerah menggerogoti tubuh pasien. Permasalahan demi permasalahan terus saja melanda wilayah paling timur dari  Negara  Indonesia yang digambarkan   sebagai  ibu pertiwi   yang aman, damai dan sejahtera   di dalam lirik lagu wajib nasional “Rayuan Pulau Kelapa“ –  Ciptaan Ismail Marzuki.

Tanah airku Indonesia Negeri elok amat kucinta

Tanah tumpah darahku yang mulia

Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur

Pulau kelapa yang amat subur

Pulau melati pujaan bangsa

Sejak dulu kala…………

Peter Tukan

Media cetak lokal di Jayapura, Harian Cenderawasih Pos  (10/10) melaporkan bahwa `pada  14 September lalu, terjadi penembakan terhadap dua orang tukang ojek di Intan Jaya atas nama Laode dan Fatur. Tiga hari berselang, Kamis (17/9), terjadi insiden pembacokan terhadap seorang bernama Badawi dan pada hari yang sama terjadi penembakan terhadap Babinsa TNI atas nama Serka Sahlan.

Pada Sabtu (19/9) kita dikejutkan dengan tragedi penembakan pemimpin agama sekaligus Ketua Klasis  Daerah  Gereja  Kemah Injil Indonesia (GKII) Pendeta  Yeremia Zanambani, S.Th yang ditemukan tewas di Distrik  Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya dan sejak itu juga tragedi kemanusiaan  terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini di wilayah itu  seperti pada Selasa (6/10)  penembakan terhadap  Yulius Wetipo – karyawan PT Dolarosa; pada hari berikutnya  Rabu (7/10) penembakan terhadap  guru agama Katolik  Agustinus Duwitau.

Pada Jumat (9/10) terjadi lagi insiden penembakan yang disasarkan kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) usai Tim ini  melakukan investigasi lapangan terkait penembakan Pdt. Yeremia Zanambani.  Media melaporkan bahwa iring-iringan mobil yang membawa rombongan TPGF itu ditembak di Kampung Mbomogoh, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.  Salah seorang anggota TPGF, Bambang Purwoko terkena tembakan di kaki kiri, selain itu ada juga yang kena peluru adalah Sertu Faisal Akbar.

Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni kepada pers menyatakan bahwa pihaknya berharap, aksi penembakan ini dapat segera diungkap dan tidak ada masyarakat atau lainnya yang menjadi korban. “Dengan adanya insiden ini, masyarakat jangan terprovokasi dan tetap menjaga Kamtibmas,” kata Natalis Tabuni (Cepos,10/10. Hal.4).

TGPF Kasus Intan Jaya

Terkait kasus kekerasan yang melanda Kabupaten Intan Jaya itu, khususnya tragedi kemanusiaan penembakan Pdt. Yeremia Zanambani,S.Th, Pemerintah mengambil langkah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) berjumlah 30 orang yang diketuai mantan Jenderal Polisi, Beny Mamoto.

Pembentukan TGPF ini berdasartkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Kabupaten Intan Jaya yang ditandatangani  Mahfud MD pada Kamis (1/10).

“Tim ini diberi tugas mulai keluarnya SK ini sampai dua minggu ke depan untuk melaporkan hasilnya kepada Kemenko Polhukam,” ujar Mahfud dalam Konferensi Pers virtual, Jumat (2/10).

TPGF terdiri dari kalangan birokrat, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh kampus, tokoh masyarakat hingga BIN.

“Tim ini bukan pro-justisia. Proses hukum tetap berjalan di luar dan pelakunya segera dibawa ke pengadilan. Tim ini akan mencari hal lain di luar itu, lalu menghasilkan rekomendasi, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar rakyat di sana tenang,” ujar Mahfud (5/10).

Belajar dari masa lalu

Sepertinya, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) atau dengan nama serupa yaitu  Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bukanlah sebuah langkah baru yang dilakukan pemerintah atau lembaga lainnya ketika terjadi berbagai tragedi kemanusiaan yang menelan korban jiwa dan harta benda.

Pemerintah DKI dan DPR-D DKI pernah membentuk Tim Pencari  Fakta terkait tragedi Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 1984.  Hal yang sama dilakukan juga oleh Komnas HAM untuk menyelidiki kasus yang sama yang tentu terkait persoalan dugaan pelanggaran HAM pada tragedi Tanjung Priok itu.

Untuk tragedi kemanusiaan di Timor Timur (kini Timor Leste) seperti Peristiwa Berdarah Santa Cruz, Dili, 12 November 1999, Panglima ABRI  (ketika itu) Jenderal TNI Try Sutrisno pernah pula membentuk TPF yang diketuai Wakil Kepala BIN Mayjen TNI Eri Sudewo.

Begitu pula, untuk kasus kematian Munir, telah pula dibentuk TPF melalui Keputusan Presiden No.111 Tahun 2004.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian juga pernah membentuk TGPF kasus Novel Baswedan. Penyidik KPK ini disiram air keras oleh dua pria yang mengendarai sepeda motor pada 11 April 2017.

Terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia di Timor Timur (Timtim) tahun 1999, telah dibentuk Komisi Rekonsiliasi dan Pencari Fakta Timor Leste (CAVR). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri tidak dapat lagi mencampuri urusan antara Timor Leste dengan Indonesia terkait hasil kerja CAVR itu karena telah terbentuk  Komisi  Kebenaran dan Persahabatan KKP Indonesia – Timor Leste. KKP ini dibentuk kedua negara untuk menyelesaikan pertikaian yang pernah terjadi antara Timor Timor dan  Indonesia.

Apa yang dibeberkan di atas ini sebenarnya ingin mengatakan hal yang sederhana saja yaitu bahwa pembentukan TPF/TGPF bukanlah hal baru.  Indonesia sendiri sudah cukup berpengalaman dalam hal pembentukan dan kerja TPF/TGPF dimana permasalahan kemanusiaan   yang dihadapi atau yang dialami bersama ini akhirnya mengalir bagaikan sungai – mengalir dibawa waktu seiring dengan jutaan permasalahan baru yang dihadapi umat manusia setiap hari, baik permasalahan HAM, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, bisnis dan sebagainya.

Kembali kepada tragedi  kemanusiaan di Intan Jaya, pembentukan TGPF ini dapat dinilai sebagai itikad baik pemerintah untuk secara terang-benderang membuka tabir kebenaran sesuai fakta lapangan lantaran telah terjadi  saling tuduh-menuduh antara pihak aparat keamanan Indonesia (TNI/Polri) dengan saudara-saudara kita TPN/OPM yang hingga kini masih berada di hutan belantera Tanah Papua. Diharapkan, TGPF ini akan memberikan rekomendasi akhir dari hasil pekerjaan mereka selama dua minggu itu sehingga kekerasan demi kekerasan di Tanah Papua segera disudahi.

Menghadapi realitas kekerasan beruntun di Intan Jaya, Pemimpin umat Katolik Keuskupan Jayapura, Uskup Leo Laba Ladjar,OFM menyatakan sikap protesnya yang sangat keras.

“Kami amat menyesalkan  dan memprotes tindakan  kejam itu.  Gereja Katolik tidak membenarkan  kekerasan dan kekejaman terhadap manusia tanpa membedakan dari agama atau  suku manapun.  Maka, siapapun pelakunya kami protes, karena tindak kekejaman pada manusia tidak bisa dibenarkan  dengan alasan dan tujuan apapun,” tegas Uskup Leo.

Pihaknya meminta FKUB agar kompak membangun kerukunan antaragama agar agama/Gereja tidak diadu oleh pihak-pihak yang punya kepentingan duniawi.

Terkait saling menuduh antara aparat keamanan dengan TPN/OPM ini, Pdt. Socratez Sofyan Yoman selaku Petinggi Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua menilai bahwa  beragam tuduhan terhadap KKB adalah narasi lama yang digunakan pemerintah untuk menyudutkan masyarakat Papua.

Socratez mendesak pemeritah untuk membuat pernyataan yang menyejukkan dan mendamaikan masyarakat.

“Sudah saatnya negara berhenti membuat narasi yang tidak merawat kesejukan dan kedamaian.  Narasi yang menyudutkan masyarakat Papua sudah berlangsung selama 58 tahun. Harus ada pendekatan baru, cara yang beradab,” kata Socratez (https://www.bbc.com/indonesia).

Hanya menemukan Jawaban  “Siapa” ?

Sepertinya, hasil kerja  TPF /TGPF selama ini hanya sampai pada menjawab “Siapa”  pelaku tindakan kekerasan itu tetapi belum  mampu  menjawab pertanyaan : “Mengapa?” sampai semua tragedi ini  terjadi. Mengapa dia/mereka  begitu tega melakukan semuanya itu?

Jika kita benar-benar sadar akan realitas tragedi kemanusiaan yang terus terjadi secara beruntun di Tanah Papua akhir-akhir ini maka pertanyaan reflektif  ini patut dan harus kita jawab bersama-sama secara jujur dan benar di dalam hati kita masing-masing  yaitu: Apakah kita sungguh percaya bahwa TPN/OPM dan aparat keamanan (TNI/Polri) benar-benar saling bermusuhan? Bukankah keduanya adalah sesama  manusia ciptaan Tuhan yang juga memiliki benih-benih rasa kemanusiaan yang berkecambah di dalam daging dan darahnya sendiri?

Apakah benar bahwa selama ini masyarakat asli Papua tidak senang (bermusuhan) dengan  saudara-saudaranya yang datang dari wilayah lain di Indonesia yang saat ini hidup dan bekerja bersama-sama di Tanah Papua? Bukankah masyarakat di tiga provinsi tertimur Indonesia yaitu: Maluku, Maluku Utara dan NTT serumpun budaya Melanesia dengan saudara-sudaranya di Papua dan Papua Barat?

Intelektual Putra Asli Papua, Dr James M.MT berpendapat bahwa masyarakat di lima provinsi tertimur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu  berkebudayaan Melanesia. Masyarakat Indonesia Timur  serumpun budaya  dengan masyarakat di negara-negara kawasan Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Selandia Baru, Timor Leste dan New Caledonia.

“Pemahaman bahwa  ras Melanesia itu hanya berada di Papua saja, sedangkan di luar Papua bukanlah ras Melanesia dapat memunculkan  semangat diskriminatif yang merugikan kita semua,” katanya.

Pahaman akan ras Melanesia, lanjutnya  hendaknya tidak terbatas pada tampilan fisik saja tanpa memahami secara ilmiah berdasarkan riset  arkeologi, antropologi, linguistik,  sejarah  kepurbakalaan dan biologi molekuler yang sangat maju dan  menunjukkan persebaran ras Melanesia yang sebenarnya di Indonesia.

Terkait konflik berkepanjangan di Tanah Papua, jangan-jangan  kita sendiri tidak atau belum menyadari bahwa ternyata selama ini  ada “tangan-tangan halus” yang berupaya mengadu-domba antara kita sekaligus  menyulut api  konflik, permusuhan dan pertikaian serta  tragedi kemanusiaan di Tanah Papua.

Benarlah apa yang disampaikan banyak warga masyarakat di Papua bahwa selama ini, kita masih berkutat  pada “mencari dan menemukan pelaku”. Kita berbangga jika sudah mengetahui siapa pelaku kekerasan tanpa mau berupaya lebih jauh lagi untuk menemukan motif (latar belakang) di balik tindakan  kekerasan  atau tragedi kemanusiaan yang terjadi.

Kita sendiri pun tidak pernah mengetahui secara pasti  siapa “tangan-tangan halus” itu  yang selama ini berada di balik semuanya ini.  Jika “tangan-tangan halus” itu  tidak kita ketahui  maka selama itu juga tragedi kemanusiaan yang memilukan Hati di Tanah Papua akan terus berlangsung tiada ujung akhirnya.

Jangan sampai ada “tangan-tangan halus” atau sering disebut “pihak ketiga”  yang terus mengail di air keruh untuk memorakporandakan dan mengoyakkan tenunan persahabatan dan persaudaraan sejati  sesama putra-putri serumpun etnis  Melanesia!

Sejarah mencatat, terkait  tragedi kemanusiaan Santa Cruz, Dili, Timor Timur, 12 November 1991, Buku “Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” (2009) yang ditulis Hendro Subroto, membeberkan  bahwa  Sintong mengatakan, ada kemungkinan  keterlibatan pihak ketiga dalam insiden 12 November 1991 di Dili itu.

Pihak ketiga inilah yang menurut Sintong menjadi dalang aksi sabotase di Santa Cruz yang mengarah ke kekerasan militer. Tapi Sintong tidak menyebut dengan jelas Siapa pihak ketiga tersebut. (https://tirto.id/tragedi-santa-cruz).

Planet bumi  yang kita huni ini sudah semakin tua. Jangan-jangan, dunia hampir kiamat karena Tuhan – Sang Pencipta semesta alam sudah bosan dengan tingkah kita sehingga mata Hati kita sendiri tidak mampu melihat dan membaca “Siapa dalang atau tangan halus  di balik semua tragedi kemanusiaan di Tanah Papua”!

*Peter Tukan: mantan wartawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed