Waterpauw Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Deputi BNPP

Tukan Ben
ARSIP FOTO : Komjen Pol Paulus Waterpauw. (Foto : ANTARA/Evarianus Supar)

 

TIFFANEWS.COM,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Pol Paulus Waterpauw, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis , Jumat (22/10), mengatakan Komjen Paulus menggantikan Boytenjuri, deputi sebelumnya.

“Sebelum dilantik, Komjen Paulus sudah pamit dan menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam kepada Kapolri Jederal Pol Listyo Sigit Prabowo,” ujar Argo.

Penunjukkan Konjem Paulus sebagai Deputi BNPP, kata Argo, tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Putra asli Papua itu, kata Argo dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (21/10).

Menurut Argo, penyerahan jabatan Kabaintelkam oleh Konjem Paulus kepada Kapolri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 849 Tahun 2015 tentang Status Jabatan di lingkungan Polri.

“Nah, Kabaintelkam yang telah menyerahkan tugasnya ke Kapolri maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Wakabaintelkam,” ujar Argo.

Komjen Paulus Waterpauw merupakan jebolan Akpol 1987. Mantan Kapolda Papua itu telah mengabdi selama 38 tahun di kepolisian dan akan memasuki masa pensiun pada 1 November 2021.

Menurut Argo, Mabes Polri dalam hal ini Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) masih memroses siapa yang akan menggantikan posisi Komjen Paulus secara definitif.

“Siapa penggantinya masih menunggu proses di Wanjakti,” ucap Argo.(ant/*bn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PPMA: Pengelolaan SDA Oleh Masyarakat Adat Perlu Pemetaan Tata Ruang

  TIFFANEWS.COM,- ┬áPengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat memerlukan pemetaan tata ruang hidup di wilayah adat di Papua, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT PPMA) Papua Naomi Marasian. “Terkait dengan hal-hal yang perlu kita petakan dalam ruang atau wilayah adat itu termasuk soal […]
Translate ┬╗